Jakarta Dikepung Banjir Utara Selatan

Air Laut dan Sungai Pesanggrahan Meluap

Jakarta kembali dikepung banjir bandang. Begitu aq tulis di Harian INDOPOS, 8 Mei 2008. Di Jakarta Utara, banjir mengepung pemukiman warga di kawasan Pluit serta Penjaringan. Tanggul pembatas laut di Pantai Mutiara dan Muara Baru jebol. Rob meluber ke perkampungan warga sejak Selasa (6/5) malam hingga tadi malam air terus naik dengan ketinggian satu meter lebih.
Di Jakarta Selatan, ratusan warga di Kelurahan Ulujami, Pesanggrahan, juga terkena luapan Sungai Pesanggrahan. Tepatnya di RT 06 RW 02. Air mulai masuk pemukiman sekitar pukul 17.00 dan terus naik. Air yang seharusnya bisa tertampung di daerah resapan yang terletak di bibir sungai terhadang dengan alih fungsi lahan setelah berdirinya bangunan elit sepanjang kawasan itu.
Banjir yang mengepung Jakarta dari utara dan selatan itu membuat Pemprov DKI Jakarta tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, untuk membendung banjir rob di kawasan utara diperlukan dana Rp 45 miliar untuk memperbaiki tanggul Pluit serta normalisasi Waduk. Sementara untuk membuat tanggul di Muara Baru secara permanen dibutuhkan Rp 15 miliar. Seluruhnya dianggarkan dalam APBD 2008. Sayangnya, hingga saat ini dana belum bisa dicairkan hingga penanganan belum bisa dilakukan.
Sementara di kawasan Ulujami, Pesanggarahan, janji Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk membongkar bangunan elit tidak kunjung dilaksanakan. Padahal, bangunan berdiri persis di bantaran kali sepanjang 200 meter dengan luas sekitar dua hektare. Aparat kecamatan setempat sempat mengecek lokasi setelah Gubernur berkumis itu memberikan statemen. Namun tidak ada realisasinya hingga saat ini.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, terjadinya air pasang sudah diprediksikan konsultan Belanda yang bakal terjadi Jumat (9/5) besok. Nyatanya, rob sudah mulai masuk pemukiman sejak Selasa (6/5) malam.
Namun, Pemprov DKI Jakarta belum bisa membangun tanggul untuk mengurangi masuknya beban air laut ke permukiman warga. Sehingga, pihaknya meminta warga bersiap menghadapi bencana tersebut.
Untuk mengantisipasi terjadinya korban atau bahaya, pihaknya memberdayakan sumber informasi yang ada untuk mensosialisasikan peringatan dini (early warning) kepada masyarakat yang tinggal di pesisir Jakarta. Sehingga, dia mengharapkan, bencana kali ini tidak memakan korban yang lebih banyak.
Gubernur berkumis itu mengakui, Pemprov belum mampu menanggulangi bencana alam yang sempat mendera warga Muara Baru yang sebelumnya sempat terjadi selama berbulan-bulan itu. Air pasang yang disertai gelombang tinggi hanya dapat diatasi dengan pembangunan tanggul. Sementara, tender pembangunan baru bisa dilaksanakan setelah dana APBD cair. "Nanti tanggul akan kami bangun dengan swasta seperti Samudra Indonesia dan PT Pelabuhan Indonesia," bebernya.
Menurut Walikota Jakarta Utara Effendi Anas, banjir akibat luapan rob itu belum bisa diantisipasi lantaran PU belum bisa membuat tanggul secara permanen. Sehingga, pihaknya hanya bisa melakukan evakuasi warga setempat ke sejumlah tempat pengungsian serta tenda-tenda darurat. Sejumlah dapur umum juga telah disiapkan.
Menurut Lurah Penjaringan Budi Santoso, air laut yang masuk pemukiman telah menggenangi lebih dari 700 bangunan. Sebab, tanggul yang jebol di Muara Baru mencapai 30 meter. Menurutnya, banjir terparah berada di RT 20 RW 17 dengan ketinggian rata-rata satu meter.
Menurut Lurah Pluit Sugiharjo Timbo, banjir akibat rob merendam warga di RW 04, RW 05 dan 16 dengan ketinggian antara 50 sampai 70 centimeter. Jumlah warga mencapai 150 KK.
Menurut Kasubdin Pengendalian Sumber Daya Air dan Pantai Dinas PU DKI Jakarta, I Gede Nyoman Soewandi, jebolnya tanggul karena kekuatan bangunannya yang tidak kokoh akibat sering diterjang banjir rob.
Sebab, tanggul sementara hanya dibangun dengan tembok, geronjong serta tumpukan pasir.
Perbaikan tanggul yang jebol di kawasan Pantai Mutiara sepenuhnya tanggung jawab pengembang. Namun, untuk tanggul di Muara Baru, pihaknya akan memperbaiki Agustus mendatang. Lambatnya proses perbaikan lantaran saat ini sedang proses lelang hingga dua bulan ke depan.
Ketinggian tanggul di Muara Baru hanya 1,7 meter. Sedangkan ketinggian air pasang yang menerjang mencapai 2,2 meter. Selain itu bangunan tanggul sudah cukup lama lantaran dibangun pada 1978 lalu. Akibatnya, kekuatannya pun semakin berkurang dan rapuh.
Sementara itu, banjir yang terjadi di Kelurahan Ulujami, Pesanggaran sejak kemarin sore terus naik. Warga setempat hanya bisa pasrah. Sebab, banjir akibat luapan Sungai Pesanggrahan itu belum ada solusi konkret. Padahal, luapan sungai terjadi setidaknya sudah empat kali selama satu bulan terakhir. Warga hanya bisa mengamankan seluruh barang rumah tangga ke sejumlah ruas jalan yang tidak tersentuh air. "Kami warga Ulujami mendukung dan menagih janji Gubernur Fauzi Bowo yang akan membongkar bangunan elit di bantaran kali," ujar Evi, warga setempat.
Sebenarnya, untuk mengatasi banjir akibat luapan sungai, Pemprov DKI berencana melakukan dua langkah. Pembongkaran seluruh bangunan di bantaran kali serta pengerukan sungai dengan dana pinjaman dari Bank Dunia sebesar Rp 1,2 triliun. Sayangnya, dua program itu tak kunjung bisa dilaksanakan. Sebab, dana pinjaman baru bisa cair akhir tahun ini dan pengerukan dimulai 2009 mendatang. Sementara, pembongkaran bangunan elit di bantaran kali tidak diketahui pasti kenapa tidak kunjung dilaksanakan meski melanggar aturan. "Kemarin ada aparat Kecamatan Pesanggrahan yang mengecek bangunan elit itu. Tapi ga tahu kenapa tidak ada tindak lanjutnya," tambah Evi. (aak)


Jakarta, 7 Mei 2008

Ketika Bolos Menjadi Budaya

560 Siswa SMA Terancam Tak Lulus Sekolah

Peringatan Hari Buruh atau Mayday menyentakkan kesadaran kita. Bukan lantaran hiruk pikuk ribuan buruh yang turun jalan, tapi di balik itu, ada ribuan siswa yang terancam tidak lulus sekolah. Itu lantaran hingga batas akhir ujian susulan tanggal 30 April, sebanyak 560 siswa tak juga kunjung mengikuti ujian. Padahal, sebelumnya ratusan siswa itu juga tidak mengikuti ujian nasional (UN) yang digelar pada 22 hingga 24 April lalu. Soal ini aq tulis di Harian INDOPOS, 1 Mei 2008.
Konsekuensinya, ratusan siswa itu dipastikan tidak akan lulus sekolah. Kecuali jika mau mengikuti ujian Paket C yang bakal digelar Juni mendatang.
“Mereka tetap diberikan ijazah kesetaraan,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Margani M Mustar.
Ujian Paket C itu digelar setelah pengumuman hasil ujian nasional pada 14 Juni mendatang. Setelah itu, bagi yang tidak lulus UN atau ujian susulan atau tidak mengikuti keduanya, masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian Paket C tersebut. Hal itu sebagai bentuk toleransi untuk membantu para siswa agar bisa menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SMA.
Berdasarkan data Dikmenti, siswa yang tidak hadir mengikuti UN yang digelar 22 hingga 24 April lalu tercatat 657 siswa. Dengan rincian, SMA 165 orang, Madrasah Aliyah (MA) 14 orang dan SMK 478 orang. Namun, dari jumlah tersebut, yang mengikuti UN usulan hanya 97 orang. Terdiri dari 61 siswa SMA, enam siswa MA dan 30 siswa SMK.
Dijelaskan Margani, untuk jumlah siswa SMA/MA/SMALB dan SMK yang menjadi peserta UN tercatat sebanyak 118.929 dengan jumlah sekolah penyelenggara sebanyak 1.065 sekolah. Tingkat SMA 453 sekolah, SMK 537 sekolah, SMALB 5 sekolah dan MA 70 sekolah.
Mata pelajaran yang diujikan dalam UN, untuk SMA Program IPA yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika dan Biologi. Program IPS meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Geografi, Ekonomi dan Sosiologi. Sementara untuk Program Bahasa meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Bahasa Asing dan Sejarah Budaya.
Meski demikian, Margani menegaskan, kelulusan siswa dari sekolah tidak hanya ditentukan berdasarkan hasil UN. Sebab, ada empat elemen penentu kelulusan siswa. Yakni, lulus UN, UAS (ujian Akhir Sekolah), perilaku dan nilai rapor siswa. Jika salah satu tahapan tersebut tidak lulus, siswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus sekolah. “Memang agak sedikit berat, tapi berdasarkan nilai tingkat kelulusan tahun kemarin, saya pikir siswa DKI mampu,” ungkapnya.
Untuk UN sendiri, peserta didik dinyatakan lulus jika memiliki nilai rata-rata minimal 5,25 seluruh mata pelajaran yang diujikan dengan tidak ada nilai di bawah 4,25. Atau, siswa harus memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran. Sementara nilai mata pelajaran lainnya yang diujikan pada UN masing-masing minimal 6,00. Untuk SMK, nilai mata pelajaran kompetensi kejuruan minimal 7,00. Nilai tersebut digunakan untuk menghitung rata-rata UN.
Dikmenti optimistis, tingkat kelulusan di DKI semakin bertambah mengingat pada 2007 lalu, persentase kelulusan tingkat SMA di Jakarta mencapai 96,26 persen dari jumlah peserta 58.587 siswa dan SMK 94,30 persen dari 58.248 siswa.
Bagi para siswa yang tidak mengikuti UN atau ujian susulan itu, jika berniat mengikuti ujian Paket C, diharapkan segera melapor ke sekolah yang bersangkutan atau mendaftar sendiri ke Penyelenggara Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di tingkat kecamatan.
Jika membaca berita ini, aq berpikir apakah tidak masuknya 560 siswa untuk mengikuti ujian nasional serta ujian susulan itu lantaran disengaja atau karena faktor lain. Sakit misalnya. Atau ada kondisi keluarga yang mendesak yang tidak tidak bisa ditinggalkan. Tapi pertanyaannya? kenapa tidak ada izin atau pemberitahuan. Bukankah itu sangat vital. Sekolah dengan susah payah, biaya besar, ujung-ujungnya harus dinyatakan tidak lulus. Bukan hanya keluarga yang bakal menyesal, tapi juga diri sendiri di kemudian hari.
Mungkin siswa tidak berpikir bahwa ijazah itu penting. Kenapa? karena kemampuan yang tidak didukung bukti sertifikasi sering tidak dianggap. Dan memang begitulah kenyataannya. Mungkin itu tidak berlaku bagi siswa dari keluarga berduit. Mereka bisa mengulang sekolah di tempat yang lebih bergengsi tanpa harus berpikir berapa kocek yang harus dikeluarkan. Atau, jika keluarganya memiliki perusahaan besar, tinggal masuk saja tahu-tahu sudah jadi manager atau direktur.
Tapi pertanyaanya, bagaimana jika yang bolos tidak ikut ujian itu siswa dari keluarga tidak mampu? apakah siswa tidak berpikir untuk membayar sekolah itu orangtuanya harus banting tulang peras keringat siang dan malam. Jangankan untuk membayar sekolah, untuk menyambung hidup hari ini saja sudah susah. Lalu apa yang siswa harapkan dengan bolos itu. Apakah hanya karena gengsi-gengsian sebagai bentuk trend remaja saat ini?
Bukankah kalian tidak pernah dengar, yang berijazah saja banyak yang jadi pengangguran, apalagi tidak mengantongi ijazah. Dengan apa kalian melanjutkan pendidikan, dengan apa kalian mencari lapangan pekerjaan. Kota ini sudah penuh dengan pengangguran dan gelandangan.
SEMOGA, pilihan siswa tidak mengikuti ujian bukan tanpa alasan. Sebab, penyesalan hanya datang di kemudian hari.

Jika kalian termasuk siswa yang bolos dan berasal dari keluarga yang tidak mampu,Hanya satu kata yang layak kalian camkan dalam hati. BERCERMINLAH!

Pojok Balaikota, sepi saat Mayday, 1 Mei 2008

Upah Minim dan Gerakan Bom Molotov

Di Balik Ancaman Gerakan Bom Molotov Masuk Jakarta

Peringatan Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei terancam rusuh. Hal itu menyusul informasi adanya gerakan yang bakal mengacaukan kawasan Ibukota dengan bom molotov. (Begitu aq menulis dan menjadi headline hal 1 di Harian INDOPOS, 30 April 2008).
Kelompok bawah tanah itu ditengarai bakal ikut menunggangi aksi masa peringatan Mayday yang digelar selama dua hari mulai Rabu(30/4) dan Kamis (1/5).
"Info dari inteligen seperti itu. Tapi kami harapkan mereka sadar untuk tidak membuat Jakarta tidak kondusif," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto usai rapat gabungan pengamanan peringatan hari buruh yang digelar di Balaikota.
Hadir dalam pertemuan itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Adang Firman, Kajati DKI Harry Hermansyah, Pangdam Jaya Mayjend TNI J Suryo Prabowo, ketua DPRD DKI Ade Surapriatna, Sekda Muhayat serta sejumlah asisten dan kepala dinas.
Menurut Prijanto, munculnya ancaman gerakan yang akan mengerahkan bom molotov tengah diteliti lebih lanjut keberadaannya. Sebab, informasi tersebut masih dipastikan kebenarannya. Namun, pihaknya tetap berharap, peringatan Mayday di Jakarta bisa berlangsung aman.
Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Adang Firman, pasukan pengamanan yang disiapkan sebanyak 15 ribu orang. Terdiri dari kepolisian, TNI serta Tramtib dan Linmas. "Kami tidak ingin kecolongan. Jumlah pasukan akan ditambah sesuai dengan kondisi yang berkembang," terangnya.
Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan, pihaknya akan memperketat pengamanan di tempat-tempat yang menjadi titik konsentrasi massa serta sejumlah gedung vital lainnya. Selain pasukan terbuka yang diterjunkan, pasukan tertutup juga disebar di lima wilayah DKI. Termasuk dengan memasang sejumlah sniper.
Selain menyesuaikan jumlah massa yang turun jalan, antisipasi jika terjadi kerusuhan juga disiapkan. "Kalau ada indikasi kerusuhan, kami akan langsung bertindak untuk segera mengamankan," ungkapnya.
Sayangnya, Adang enggan menyebutkan, gerakan pengacau dari kelompok mana yang bakal mengancam Jakarta dengan bom molotov itu.
Menurut Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Sumanto, menyambut Hari Buruh tahun ini, pihaknya tetap mengimbau agar seluruh perusahaan yang ada di DKI bisa menerapkan UMP yang ditetapkan sebesar Rp 972.604,80. Jika tidak, perusahaan yang bersangkutan akan dikenai sanksi pidana 1 hingga 4 tahun penjara atau denda Rp 100 hingga 400 juta. "Di DKI ada 40.288 perusahaan yang harus mengikuti aturan itu. Sejauh ini baru ada enam perusahaan yang keberatan. Tapi yang kami kabulkan hanya tiga perusahaan," bebernya.
Menurut wakil Fraksi Demokrat Ahmad Husin Alaydrus, meski hari libur, aksi massa memperingati Hari Buruh itu harus diberi ruang. Sebab, mereka menyuarakan haknya. Apalagi, UMP yang ditetapkan di DKI dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang ada. Idealnya, untuk Jakarta, UMP sudah harus minimal Rp 1,2 juta. Hal itu mengingat tingginya kebutuhan serta semakin melonjaknya harga kebutuhan pokok. Sehingga, pihaknya segera akan mengusulkan revisi perda untuk bisa merubah ketetapan UMP yang baru diterapkan 1 Januari lalu.
Menurut dia, selain gaji yang kecil, banyak di antara perusahaan di DKI yang tidak memenuhi persyaratan UU no 23 tahun 2003. Di antaranya tentang standar jaminan kesehatan. Pihaknya menengarai ada sekitar 70 persen dari seluruh perusahaan yang ada di DKI tidak memberikan jaminan kesehatan bagi para pekerjanya. "Jika UMP sudah diketok Rp 1,2 juta dan perusahaan tidak mau membayar sesuai UMP, sanksi bisa diterapkan. Seperti pajak dinaikkan atau paling ekstrem izin dicabut," tegasnya.
Mendengar ada gerakan bom molotov itu, anganku mencoba mencari celah kenapa semua itu terjadi. Benarkah itu dari kelompok dari buruh? lalu kenapa harus dengan kerusuhan. Apakah dengan kerusuhan tuntutan pasti dipenuhi?
Sehari setelah berita itu mencuat di sejumlah media massa, kelompok organisasi buruh se-Jabodetabek memberikan klarifikasi. Sinyalemen adanya gerakan bom molotov hanya black campaign yang dilakukan Pemprov DKI untuk melarang aksi massa.
Terlepas benar atau tidak, itu bukan menjadi soal yang penting. Apapun gerakan yang membuat Jakarta rusuh, saya sangat sepakat jika Polda bisa bertindak tegas. Penyiapan puluhan sniper aq pikir juga tidak berlebihan. Mengingat dampak kerusuhan Mei 1998 lalu, tidak hanya pemerintah yang rugi, warga masyarakat juga kena dampaknya.
Namun, besarnya tekad buruk untuk memperjuangkan haknya juga harus dihargai. Sebagai salah satu pekerja, aq juga akan mengangkat tangan kiri ke atas seraya mengepalkan rapat-rapat.
Jika mendengar jeritan para kaum buruh itu, aq kembali teringat saat di kampus dulu. Suara lagu perjuangan yang dikumandangkan saat menggelar aksi terdengar melengking hingga lubuk sanubari. "Mereka dirampas haknya..tergusur dan lapar..Tuhan relakan darah juang kami..dst". Setidaknya, aq bisa merasakan betul karena saat ini aq juga hidup di Ibukota. Dengan gaji kecil, untuk bisa menyambung hidup saja harus kembang kempis. Bisa menyambung hidup esok hari tidaklah persoalan penting. Yang penting bagaimana hari ini bisa tetap. Bahkan, dua hari yang lalu, ketika ada saudara yang meminta bantuan untuk keperluan mendesak dan terpaksa mencari uluran tangan, istriku sempat menangis tersedu-sedu.
Kenapa ketika orang membutuhkan pertolongan selalu larinya kepada kita. Begitu kata istriku sambil terisak. "Untuk makan hari ini saja kita belum cukup. Beli rokok ayah, beli pulsa ayah, beli bensin ayah saja harus mengambil tabungan untuk persiapan kelahiran," kata istriku sambil tak henti-hentinya meneteskan air mata.
Yah, mau bagaimana lagi. Kalau memang seperti itu keadaannya. Kenapa harus disesali. Toh Tuhan pasti akan memberi esok hari. Begitu kataku menghibur istriku. Gaji yang aq dapat dari kantor memang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sekali ambil dari ATM, langsung ludes untuk bayar kontrak rumah Rp 400 ribu, bayar listrik 100 ribu dan bayar motor Rp 300 ribu. Dan itu sudah aq alami selama tiga tahun berada di Jakarta. Tapi Gusti Allah selalu memberi jalan keluar setiap ada kesulitan.
Kembali kepada aksi buruh. Di antara mereka itu banyak yang meneiakkan hal serupa seperti yang aq alami. Gaji yang belum dibayar, status yang tidak jelas serta berbagai persoalan lainnya. Bayangin saja, untuk pegawai ambulan Dinas Kesehatan DKI saja ada 200 pegawai yang tidak dibayar gajinya terhitung mulai Januari hingga saat ini. Padahal, sehari-hari mereka harus menghidupi anak istri. Anak-anak butuh sekolah, istri butuh menyalakan kompor untuk masak setiap hari. Lalu dengan apa semua itu bisa tetap berjalan seperti biasanya?
Hal yang sama juga dialami 90 kusir delman yang diusir dari Monas. Alasannya, kotoran dan kencing kuda membuat polusi dan menyebabkan penyakit ISPA bagi para pengunjung Monas. Apakah pengusiran itu juga disertai solusi? jawabannya TIDAK. Lalu dengan apa mereka menghidupi keluarganya? bukankah mereka telah diusir sejak Juni tahun lalu? hanya kusir delman, tetangganya dan Tuhan yang tahu.
Dalam keadaan ekstrim seperti itu, munculnya gerakan molotov memang sangat dimaklumi. Meski hal itu jelas dilarang lantaran bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Tapi apa boleh buat, mungkin begitu yang ada di dalam pikiran mereka. Daripada penindasan merajalela, revolusi lokal itulah yang harus dilakukan. Untuk membuka lebar-lebar mata para pemegang kebijakan agar tidak berbuat sewenang-wenang. Bahwa, kita juga masih butuh hidup. Bahwa kita juga butuh menghidupi anak istri.
Kita tidak ingin hidup mewah dari hasil uang pajak rakyat, kita hanya ingin bertahan hidup. Kita hanya menuntut hak yang harus kita terima atas jerih payah peras keringat siang dan malam di bawah terik matahari. Kita tidak ingin apa-apa. Kita hanya ingin diberi ruang untuk bisa mengais sisa-sisa rezeki yang tercecer. Apakah itu salah?
hanya hati nurani yang jernih yang bisa menjawabnya. BTW, thank buat pemred Indopos yang baru mas Imam Syafi'i. Bertepatan dengan mayday, sebuah hadiah yang tidak disangka-sangka tiba-tiba muncul. Alhamdulillah, gajiku naik..alhamdulillah..alhamdulillah.. thanks banget mas. Sukses selalu.


Saat para buruh bergerak menyuarakan haknya, 1 Mei 2008

Prostitusi di Kotakoe

Kelas Melati Tergusur, Prostitusi Kelas Atas Tak Tersentuh

Antara Pencegahan HIV/AIDS dan Mendongkrak Sektor Pajak

Tingginya jumlah penderita HIV/AIDS di DKI membuat Pemprov DKI Jakarta gencar melakukan berbagai langkah pencegahan. Di antaranya menggusur berbagai tempat prostitusi terbuka di lima wilayah DKI. Terutama yang ditengarai mengganggu ketertiban umum. Sejumlah tempat prostitusi diubah menjadi pusat kegiataan keagamaan. Sebut saja misalnya arena prostitusi di Kramat Tunggak, Jakarta Utara yang berubah menjadi Islamic Center. Sementara penertiban di lokasi lain seperti di Kalijodo, Jakarta Barat serta Prumpung, Jakarta Timur juga telah diratakan dengan tanah.
Memang, diakui, masih banyak lokasi prostitusi lain yang terselubung kelas menengah ke bawah belum ditertibkan. Apalagi kelas menengah ke atas seperti di hotel berbintang, diskotek, panti pijat, spa, yang nyata-nyata memberikan keuntungan bagi pemerintah melalui sektor pajaknya. Dari jumlah hotel di DKI sebanyak 770 hotel, tahun ini diperkirakan memberikan pemasukan PAD sebesar Rp 625 miliar. Sementara untuk tempat hiburan sebanyak 983 tempat hiburan diperkirakan memberikan pemasukan sebesar Rp 219 miliar. Praktis, hal itu membuat maraknya prostitusi di dua tempat tersebut tidak tersentuh. Kecuali jika aksi prostitusi itu disertai dengan pesta narkoba akan lain jadinya. Sebab, pemerintah untuk yang satu ini tidak akan tinggal diam. Selain itu juga yang melibatkan ekploitasi anak di bawah usia 18 tahun lantaran dianggap melanggar Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Sementara, di sisi lain, ketatnya persaingan antarhotel berbintang, tempat hiburan seperti diskotek, Pub, panti pijat, spa layanan plus-plus membuat para pengusaha akan berusaha semaksimal mungkin menghadirkan layanan yang mampu memikat para pengunjungnya dan membuat ketagihan. Tak heran jika berbagai cara dilakukan. Seperti mendatangkan PSK usia dini di bawah usia 18 tahun, PSK luar negeri dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Cina Daratan, bahkan PSK dari Timur Tengah serta Afrika.
Sementara hotel dan tempat hiburan yang sudah sangat populer menjadi tempat prostitusi kelas menengah ke atas itu seperti di Taman Sari, Jalan Pangeran Jayakarta, komplek Kota Indah, Mangga Besar, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Kelapa Gading, Blok M, Mampang, Rawamangun, Jelambar, Tanjung Priok serta lokasi lainnya.
Data yang berhasil dirilis dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan, dari total para pelaku prostitusi di Indonesia, 30 persennya anak usia sekolah. Yakni berjumlah sekitar 40 ribu hingga 70 ribu anak. Sedangkan usianya di bawah 18 tahun.
Tidak hanya itu, kekerasan yang dialami anak juga meningkat sangat drastis dari tahun ke tahun. Dengan jumlah sekitar 20 ribu pada tahun 2005, meningkat lima kali lipat pada tahun 2007. Diperkirakan angka kekerasan anak mencapai 40 ribu kasus.
Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, anak-anak perempuan itu sangat rentan terhadap segala bentuk penyakit menular seksual. Termasuk HIV/AIDS. Sekaligus rentan terjadinya kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh germo, pelanggan dan orang tua.
Sekretaris Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia (Aspehindo) Adrian Maulete saat dikonfirmasi tidak bisa dihubungi. Namun, sebelumnya, Adrian pernah menyatakan, kelompok artis yang didatangkan untuk bekerja pada hiburan malam sesuai dengan prosedur yang legal. Sedangkan wanita asing yang jadi PSK biasanya datang secara individu, tanpa melalui impresariat maupun sponsor, seperti menyamar sebagai turis. Sementara, pihaknya tidak mengetahui persis pengusaha mana yang mendatangkan artis asing tersebut. Namun, jumlah artis asing yang didatangkan itu diperkirakan mencapai ratusan orang yang umumnya penyanyi Mandarin. "Biasanya mereka bukan cuma menghibur pada satu lokasi, melainkan bergiliran kesejumlah lokasi lainnya dan dikombinasi dengan artis lokal. Tapi kami minta agar pengelola hiburan mematuhi aturan dan tidak menggelar atraksi porno seperti stiplease," ungkapnya.
Maraknya aksi prostitusi di hotel kelas melati hingga hotel berbintang serta berbagai tempat hiburan itu sedikit banyak memang menyumbang jumlah penderita HIV/AIDS di DKI.
Laporan hasil penelitian dari Komisi Penanggulangan AIDS per 31 Maret 2008 menyebutkan, kasus AIDS terbanyak dilaporkan dari DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, Papua, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kepulauan Riau serta Sumatera Barat. Cara penularan kasus AIDS kumulatif yang dilaporkan melalui heterosex 57,36 persen, IDU 38,38 persen serta homosex 2,89 persen.
Sementara jumlah penderita AIDS terhitung mulai Januari 2008 hingga 31 Maret 2008, untuk DKI Jakarta sebanyak 29 kasus. Sedangkan total jumlah nasional sebanyak 727 kasus. Proporsi kumulatif kasus AIDS tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 20 hingga 29 tahun (47,04 persen), disusul kelompok umur 30 hingga 39 tahun (25,17 persen) dan kelompok umur 40 hingga 49 tahun (5,64 persen). Sedangkan yang dilaporkan meninggal sebanyak 16,7 persen. Untuk infeksi HIV sendiri, hingga Maret dilaporkan sebanyak 6.130 kasus.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, untuk menertibkan aksi prostitusi tersebut sudah dilakukan. Yakni dengan mengubah tempat prostitusi menjadi pusat kegiatan keagamaan. Seperti tempat prostitusi Kramat Tunggak di Jakarta Utara yang digusur untuk kemudian dibangun Islamic Center.
Sayangnya, Foke tidak menyebutkan apakah ada upaya untuk menertibkan aksi prostitusi di hotel serta tempat hiburan yang kian marak itu. Sebab, dalam dalam Perda ketertiban umum sama sekali tidak ada ketentuan larangan prostitusi di dua tempat tersebut. Yang mendapat larangan keras terkait berbagai kegiatan mengganggu yang berada di ruang publik. Begitu juga dalam raperda HIV/AIDS yang baru digodok antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI tidak disinggung adanya aksi pemberantasan prostitusi di hotel serta tempat hiburan itu. Justru yang dibahas kemungkinan adanya ATM kondom. "Siapapun boleh setuju dan tidak setuju. Tapi kami ingin dalam pembuatan perda ini tidak ada pihak yang dirugikan, sementara pencegahan HIV/AIDS bisa dilakukan," ujar Foke.
Diakuinya, upaya pembuatan payung hukum untuk penanggulangan HIV/AIDS di Jakarta relatif berjalan lambat dibandingkan provinsi lain. Sementara di sisi lain, penyebaran virus tersebut terus berjalan dan menelan korban. "Jangan ada yang ditutupi karena dianggap aib sehingga sulit dikendalikan," ujarnya.
Dijelaskan, dalam raperda HIV/AIDS yang berisi 10 bab dan 33 ayat itu, akan dimasukkan upaya prevensi, sosialisasi, penanggulangan serta bagaimana memperlakukan ODHA.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Wibowo Sukijat, penularan HIV/AIDS tersebut sebanyak 54 persen akibat ODHA, hubungan seksual 25 persen dan homo seksual dua persen. Sedangkan untuk lokasi penyebaran HIV/AIDS, terdapat 3,4 persen bersumber dari panti pijat, diskotik, dan bar.
Menurut Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Yusuf Effendi Pohan, pihaknya membantah jika dunia pariwisata DKI terutama kehidupan malam identik dengan prostitusi serta narkoba. Baik itu yang ada di hotel maupun hiburan malam seperti diskotek, PUB, panti pijat serta spa. Jika ada, itupun hanya bagian kecil dari ruang lingkup paket pariwisata yang digencarkan. "Pandangan bahwa dunia pariwisata terutama dunia malam identik dengan prostitusi dan narkoba itu salah perlu diluruskan. Ini juga yang menjadi penyebab buruknya citra pariwisata," kelitnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI memang melaporkan jumlah wisatawan yang datang ke Jakarta serta tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang turun drastis. Sayangnya, BPS tidak menyebut faktor apa saja yang melatarbelakangi turunnya jumlah wisatawan mancanegara itu. Disebutkan, pada bulan Januari 2008, tingkat penghunian kamar (TPK) pada hotel berbintang di DKI mencapai 52,29 persen, mengalami penurunan TPK sebesar 6,76 poin dari TPK bulan Desember 2007 yang mencapai 59,05 persen. Rata-rata lama menginap tamu (asing dan Indonesia) pada hotel berbintang bulan Januari 2008 adalah 2,13 hari, mengalami penurunan 0,03 hari jika dibandingkan dengan rata-rata lama menginap bulan Desember 2007. (aak)

Kejati DKI Incar Tersangka Baru

Kejati DKI Incar Tersangka Baru

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI sedang mengincar tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan kertas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Bermotor tahun 2005 yang merugikan negara Rp 2,6 miliar. Pengungkapan tersangka baru itu menyusul telah diseretnya mantan Kadispenda DKI Deden Supriadi sebagai tersangka dan ditahan pada Jumat (25/4) lalu. Pasalnya, indikasi dugaan korupsi tersebut ditengarai tidak hanya melibatkan satu orang, tapi banyak pihak yang terkait.
Menurut Kepala Kejati (Kajati) DKI Jakarta Herry Hermansyah, calon tersangka baru kasus pengadaan kertas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kendaraan Bermotor itu sudah dikantonginya. Hal itu menyusul telah diterimanya hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga, dalam waktu dekat, pihaknya sudah bisa menetapkan tersangka baru menyusul Deden Supriadi. Deden sendiri setelah ditahan Jumat lalu, berkasnya sudah sampai tahap penuntutan untuk kemudian ditetapkan dakwaan dan siap disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pertengahan Mei mendatang.
Di antara pejabat yang dibidik dari DKI itu ada kemungkinan anggota DPRD, pejabat Pemprov serta rekanan dari swasta. Namun, saat didesak siapa saja nama yang masuk daftar calon tersangka baru tersebut, Harry enggan menyebutkan. "Tunggu saja. Segera kami tetapkan," ungkapnya usai mengikuti rapat gabungan pengamanan Mayday di Balaikota kemarin.
Dijelaskan, kasus dugaan korupsi tersebut telah mulai ditelisik pertengahan tahun lalu. Saat itu, Deden yang menjabat sebagai Kepala Dispenda DKI sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Kejati baru menahan Deden setelah Pemprov DKI Jakarta mencopot dirinya dari jabatan Asisten Perekonomian pada 14 April lalu.
Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Mustaming, berdasarkan Keppres Nomor 80 tahun 2003, pengadaan harus melalui proses lelang. Sementara, dalam proyek pengadaan lembar SKPD Kendaraan Bermotor selama rentang 1999 hingga 2004 itu, Deden sebagai Kadispenda melakukan penunjukan langsung terhadap rekanan. Baru pada 2005, lelang dilaksanakan.
"Dari hasil lelang tahun 2005, angkanya jauh lebih murah dibandingkan dengan saat tunjuk langsung. Padahal mestinya harga kertas kan selalu naik," ungkapnya.
Sementara itu, pada kasus dugaan korupsi pengadaan filling cabinet tahan api yang merugikan negara Rp 4,6 miliar, Kejari Jakarta Pusat telah menetapkan dua orang tersangka. Masing-masing Asahan Daulay dari Walikota Jakarta Pusat serta Direktur CV Karya Pratama Suharmin. Sementara Kejari Jakarta Utara menetapkan dua, namun hanya satu yang diungkap berinisial RT. Praktis, hingga saat ini sudah delapan orang ditetapkan sebagai tersangka. Dengan rincian, empat tersangka dari Pemkodya DKI serta empat dari rekanan. "Semua Kejari sudah menetapkan masing-masing dua tersangka. Kami mendesak untuk Kejari Jakarta Timur bisa segera menetapkan tersangka," terang Harry.
Sebab, setelah Kejari Jakarta Timur menetapkan tersangka, pihaknya bisa lebih mengintensifkan pemeriksaan. Siapakah yang berada di balik semua tersangka tersebut. Sebab, dalam sebuah dugaan korupsi, kecil kemungkinan hanya dilakukan perorangan. Para pejabat yang lebih tinggi ada kemungkinan ikut terlibat lantaran memberikan komando.
Seperti diberitakan sebelumnya, para tersangka dugaan korupsi filling kabinet yang sudah ditahan itu, Kejari Jakarta Selatan menahan ketua panitia lelang Tri Witjaksono dan Direktur CV Darmakusumah Wawan Shubhan Zabeth. Kejari Jakarta Barat menahan ketua panitia lelang Rusmadi dan Direktur CV Karya Pratama Suharmin. (aak)