13 Oktober 2008

Menangis di Tanah Terakhir...


Warga yang tinggal di Taman BMW telah kiamat. Penggusuran yang dilakukan aparat Satpol PP Pemprov DKI seperti tak lekang oleh waktu. Setidaknya, sudah tiga kali penggusuran di lakukan di tempat yang sama. Warga sepertinya juga tak pernah lelah. Bertahan dan terus bertahan. Hari ini digusur, mengungsi dan esok kembali lagi. Anak-anak korban penggusuran pun ikut pontang-panting bersama orangtuanya. Begitu ada penggusuran harus siap-siap pergi menjauh dan mengemasi seluruh keperluan sekolahnya. Tak jarang, brutalnya aparat membuat baju seragam sekolah atau peralatan lainnya tak sempat diamankan. Memang sejak kali pertama penggusuran dilakukan, warga yang tinggal di gubuk-gubuk kumuh tersebut terus berkurang. Hanya mereka yang idealis yang tetap bertahan. Siapa tahu ada keadilan. Siapa tahu ada kabar baik dari Komnas HAM. Atau siapa tahu Pemprov menjadi berbelaskasihan.
Tapi harapan tinggal harapan. Janji Komnas HAM untuk mendesak Pemprov DKI menghentikan penggusuran hanya janji enak didengar tak enak dinanti. Upaya hukum yang dijanjikan LSM dan LBH untuk menggugat Pemprov juga tak ada kabar kejelasannya. Semuanya hanya janji. Warga tetap saja digusur siang dan malam. Warga tetap saja dihantui kekhawatiran datangnya buldoser dan aparat Satpol PP yang garang-garang. Mereka tetap saja tinggal di rel. Semua mengeruk keuntungan dari penderitaan yang tak pernah ada habisnya.
"Salahnya sendiri mereka tidak mau tinggal di rusun. Siapa suruh percaya pada provokator. Coba lihat warga yang tinggal di rusun Marunda. Mereka adalah bekas tinggal di kolong tol semua. Buktinya, sekarang mereka enak," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto.

Penggusuran ribuan warga di Taman BMW memang membawa penderitaan tak berkesudahan. Terutama bagi anak-anak. Penyakit yang datang akibat lingkungan yang tidak sehat semakin menjadi-jadi. Hal itu belum lagi manusia kecil itu harus menyesuaikan orangtuanya yang tak menentu. Hari ini mendirikan gubuk di seberang rel, besok sudah harus pindah di seberang kali. Begitu mahalnya harga yang harus ditanggung untuk bisa tinggal di Jakarta. Bahkan, untuk bisa tetap sekolah pun, anak-anak korban penggusuran itu terpaksa tidak pakai seragam. Jika di sebuah sekolah ada siswa yang kucel tanpa seragam, sudah bisa dipastikan itu adalah anak-anak korban penggusuran Taman BMW. Ribuan warga yang tinggal di kawasan tersebut memang dilematis. Bagaimana mau tinggal di rusun jika Pemprov hanya menyaratkan yang punya KTP DKI. Bukanya ngurus KTP bagi warga yang tinggal di kawasan kumuh sulitnya minta ampun. Anehnya, justru mereka masuk dalam daftar RT atau RW setempat. Buktinya, setiap ada pemilihan dari tingkat RT hingga Gubernur, suara mereka menjadi rebutan. Jika disurvey pro kepada sang calon langsung dibuatin KTP, jika tidak sudah bisa ditebak ga bakalan namanya bisa tercatat. Meskipun punya KTP sekalipun.

Lalu apa mereka harus pulang kampung? ya kalau di kampung ada tanah atau rumah untuk bisa tinggal, keluarga pun bisa jadi mereka sudah tidak punya. Itu lantaran mereka rata-rata telah tinggal di Jakarta puluhan tahun. Lalu kemana mereka harus tinggal untuk bisa survive jika tanah terakhirnya terus digusur dan digusur.
"Kami sudah memiliki program yang terencana untuk pengentasan kemiskinan. Ada gakin, pendidikan gratis, PPMK di tiap kelurahan yang anggarannya miliaran," kata Wagub yang diamini Sekda Muhayat.
Yah, itu memang benar. Tapi apakah petinggi-petinggi Pemprov itu tidak tahu. Anggaran pemberdayaan yang digembor2kan itu hanya menyentuh kalangan menengah. Bahkan, terkadang dimonopoli kalangan atas yang jelas2 berduit dan tinggal di rumah mewah. Kondisi itu terus dibiarkan lantaran Pemprov tidak ingin dana yang dikucurkan menguap begitu saja. Jika dipegang warga yang telah memiliki usaha mapan, modal pasti bisa kembali. Jadi ga mungkin dana PPMK diserahkan warga yang jelas2 untuk rumah pun tidak punya. Lalu sisi mana pemberdayaan warga miskin itu? biar rumput yang bergoyang yang menjawab.

Yang jelas, yang miskin akan tetap miskin. Yang kaya akan semakin kaya. Karena, tinggal di tanah terakhir di Jakarta begitu mahalnya.
Maka, siap-siap saja jika 24.375 kepala keluarga yang menempati 21 kawasan ilegal di Jakarta Utara lainnya mendapat gusuran yang sama. Karena itu sudah menjadi nasibmu warga miskin yang tinggal di Jakarta.
Siapa suruh datang ke Jakarta. Begitu lagu yang selalu terdengar di TV swasta yang membuat hati semakin pilu ketika dari jauh terdengar raungan mesin buldoser.

Bengong saat menunggu Wagub rapim, 13 Oktober 2008

09 Oktober 2008

23 SKPD DKI Resmi Digabung


Pejabat Senior Siap Gigit Jari

Pemprov DKI Jakarta terus menyeriusi perampingan birokrasi yang saat ini dinilai sangat gemuk. Sebanyak 23 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dipastikan akan digabung. Konsekuensinya, nantinya diperkirakan banyak pejabat senior yang saat ini menjabat sebagai kepala SKPD akan tergusur. Apalagi, Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak akan melakukan pensiun dini. Perampingan tersebut nantinya hanya menyentuh level atas, sementara level bawah dipastikan tidak banyak berubah.
"Targetnya 2009 selesai. Jadi nanti anggaran baru bisa menyesuaikan birokrasi baru," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto usai melakukan rapat rencana perampingan birokrasi di Balai Kota kemarin.
Perampingan sejumlah SKPD tersebut sudah lama digodok. Tidak hanya melibatkan internal Pemprov, pihak independen seperti MIPI (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia) juga dilibatkan untuk menyusun formasi birokrasi DKI. Saat ini, materi Perda Organisasi juga sudah siap dan dalam waktu dekat akan diajukan ke DPRD DKI.
Di antara sejumlah SKPD yang akan digabung tersebut seperti Dinas Dikdas digabung dengan Dinas Dikmenti menjadi Dinas Pendidikan. Seluruh unit di bawahnya dilebur dalam satu atap dan tetap berdiri sendiri. Selain itu juga Kantor Pengelola Teknologi (KPTI) digabung dengan Biro Humas menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika.
Untuk Dinas Kebudayaan dan Permuseuman digabung dengan Dinas Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Perumahan digabung dengan Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemda (KTBG) menjadi Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. Dinas Pertamanan digabung dengan Kantor Pelayanan Pemakaman jadi Dinas Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.
Sedangkan Dinas Tata Kota digabung dengan Dinas Pertanahan dan Pemetaan menjadi Dinas Pemetaan dan Pemanfaatan Ruang. "Dengan adanya dinas tersebut, wewenang Dinas P2B dipangkas. Jadi nanti yang mengeluarkan izin IMB bukan P2B lagi. Ada dinas lain. Agar pengawasan bisa optimal," ungkapnya.
Lebih lanjut, Prijanto mengungkapkan, dinas yang juga terkena perampingan yakni Dinas Pertanian dan Kehutanan digabung dengan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disnakan) menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan. Begitu juga Dinas PJU dan SJU digabung menjadi satu dengan Dinas Pekerjaan Umum.
Selain dinas, kantor dan biro, untuk asisten juga akan digabung. Nantinya Asisten Keuangan digabung dengan Asisten Perekonomian, Keuangan dan Administrasi. Sehingga asisten yang tidak terkena perampingan hanya Asisten Tata Praja dan Asisten Kesejahteraan Sosial. "Ini baru uji teori tingkat satu di bawah Wagub. Habis ini baru akan dibawa ke Gubernur untuk mendapat keputusan. Yang saya omongkan belum final," terangnya.
Sebab, sesuai ketentuan, jumlah dinas yang diizinkan maksimal 21 dinas. Nantinya, item rumpun dinas yang harus tetap eksis akan diatur dalam PP dan Permendagri. Namun, secara garis besar, setelah dilakukan perampingan, rumpun dinas dilarang masuk ke badan. Begitu juga sebaliknya. Selain kepala SKPD, sejumlah pegawai dipastikan akan berada di luar formasi lantaran perampingan. Hingga saat ini, pihaknya belum memikirkan akan didrop kemana para pegawai tersebut. "Apakah akan didrop ke kecamatan atau kelurahan belum tahu. Tapi di tingkat bawah juga akan ditata," jelasnya.
Sementara untuk pejabat senior yang saat ini menjabat kepala SKPD, jika terkena perampingan tidak sampai harus ada pensiun dini. Sebab, rata-rata sudah menjelang pensiun. Selain beberapa pos juga masih banyak kosong. Seperti asisten deputi masing-masing ada dua orang.
Sekda Pemprov DKI Muhayat menambahkan, selain yang disebutkan Wagub, ada juga SKPD yang masuk daftar perampingan. Seperti Kantor Arsip Daerah digabung dengan Unit Perpustakaan Daerah, Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah, Biro Perlengkapan digabung dengan Biro Keuangan menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara ASP dipecah menjadi dua unit kerja.
Sesuai PP no 41 tahun 2007, diamanatkan daerah cukup ada 15 dinas. Namun, lantaran DKI memiliki kekhususan, dinas yang saat ini ada 26 unit akan dirampingkan menjadi 21 unit. Sementara biro dari 12 unit menjadi 11 unit. Badan dan lembaga teknis daerah dari 16 unit menjadi 11 unit. "Bapeda dan Bawasda tetap ada. Begitu juga dengan BPLHD dan BKD," ungkapnya.
Dengan adanya perampingan itu, penghematan birokrasi diperkirakan sekitar 25 persen. Sejumlah penghematan bisa dilakukan seperti tunjangan jabatan menurun, biaya untuk organisasi berkurang serta biaya sarana dan prasarana juga berkurang. "Setelah perampingan, lima dinas dan satu badan yang boleh ada wakil. Dinas yang digabung boleh ada wakil. Sementara badan hanya Bapeda yang ada wakil," pungkasnya. (aak)

07 Oktober 2008

Operasi Yustisi Merambah Kawasan Elite


Pemprov DKI Jakarta mulai mengincar ratusan ribu pendatang baru yang sudah mulai berbondong-bondong memasuki kawasan Ibu Kota. Tahun ini, Pemprov memastikan akan menyisir habis seluruh kantong yang dijadikan tempat penampungan para pendatang. Tidak hanya kawasan kumuh, kos-kosan, tempat kontrakan, tapi juga sejumlah apartemen dan komplek perumahan. Pasalnya, dari hasil pantauan di sejumlah pintu masuk seperti bandara, pelabuhan, stasiun dan terminal, jumlah arus balik sudah melampaui jumlah warga yang mudik beberapa waktu lalu.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI mencatat, hingga H+3 (5/10) dini hari, jumlah arus balik sudah mencapai sekitar 1,5 juta orang. Padahal, warga yang mudik tercatat 2.828.508 orang. Artinya, ada penambahan warga baru sekitar 50 persen. Praktis, dibanding tahun lalu, jumlah arus balik tersebut naik 8,2 persen. Sebab, tahun lalu hanya berjumlah 2.614.163 orang. “Khusus untuk apartemen, nanti kami akan meminta para pengelola untuk melaporkan jika ada pendatang baru. Jika tidak, mereka juga akan dikenai sanksi,” ujar Wakil Kepala Dinas Tramtib dan Linmas DKI Sitinjak kemarin.
Operasi yustisi tersebut akan digelar mulai tanggal 23 Oktober mendatang. Selanjutnya kembali digencarkan pada pekan berikutnya hingga Desember mendatang. Pihaknya memperkirakan, jumlah pendatang baru akan berkisar antara 250 ribu hingga 300 ribu orang. “Sebanyak 400 petugas akan kami terjunkan serentak di lima wilayah. Kami sudah menyiapkan dana Rp 900 juta untuk 10 kali operasi selama setahun,” ungkapnya.
Menurut Kepala Dukcapil DKI Franky Mangatas Panjaitan, jumlah arus balik yang mencapai 1,5 juta tersebut masih akan terus bertambah hingga tembus angka 2 juta hingga 3 juta orang. Sebab, saat ini, belum seluruh aktivitas masyarakat DKI normal seperti sediakala. Seperti sekolah misalnya. Para pelajar baru akan masuk pada pekan depan (13/10). Sehingga, sebelum operasi yustisi dilakukan, pendataan jumlah pendatang baru masih akan terus dilakukan hingga H+7 mendatang. Alasannya, sebelum dilakukan operasi, masih ada kesempatan para pendatang baru untuk melengkapi kewajiban administrasi kependudukan melalui kantor kelurahan setempat selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal kedatangan. “Setelah lewat H+7, yang terjaring akan ditindak tegas,” ungkapnya.
Sesuai Perda no 4 tahun 2004 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bagi pendatang yang melanggar ketentuan, diancam pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda sebesar Rp 5 juta. Selain itu bagi setiap badan hukum yang memberi izin tinggal juga wajib melapor melalui Kelurahan.
Menurut dia, operasi yustisi hanya menyisir pendatang baru yang datang ke Jakarta tanpa melengkapi persyaratan. Seperti tanpa surat pindah, tanpa jaminan tempat tinggal serta tanpa adanya kepastian pekerjaan. Yang lebih penting lagi, setiap pendatang baru harus ada yang menjamin. Sehingga, kemungkinan para pendatang menjadi PMKS bisa diminimalisasi.
Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Selamat Nurdin, operasi yustisi yang dilakukan setiap tahun tidak efektif mengingat tidak adanya penguatan fungsi RT dan RW. Sehingga, pengawasan melekat seharusnya bisa diintensifkan di tingkat paling bawah tersebut. Jika ada warga baru yang 1 X 24 jam tidak melaporkan kepada aparat terkait, harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.
Data Dukcapil DKI menyebutkan, pada 2005 lalu, pendatang baru sejumlah 180 ribu. Pada 2006 jumlah pendatang baru sebanyak 124.427 orang dan 2007 lalu, jumlah pendatang baru sebanyak 109 ribu orang. (aak)

Ribuan PNS DKI Mangkir


Kedisplinan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masih sangat rendah. Hal itu terbukti dengan masih banyaknya para PNS yang mangkir kerja pada hari pertama setelah cuti Lebaran kemarin. Dari hasil sidak yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) menemukan sedikitnya 1.091 pegawai tidak hadir pada hari pertama kerja. Praktis, mangkirnya para PNS yang mencapai 11 persen dari jumlah pegawai di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebanyak 9.833 orang itu sangat memprihatinkan. Tragisnya lagi, sebanyak 290 pegawai bolos kerja tanpa adanya keterangan apapun.
Sidak yang digelar mulai pukul 07.00 tersebut juga menemukan 88 pegawai yang tidak masuk lantaran sakit, 78 pegawai izin, 454 pegawai cuti, 79 pegawai mengikuti pendidikan serta 105 pegawai tugas di luar kota. Secara rinci, di sekretariat dewan, sidak menemukan 28 pegawai tidak hadir. Terdiri dari enam orang sakit, 10 izin, tiga cuti serta sembilan tanpa keterangan. Di tujuh badan ditemukan 107 pegawai tidak hadir. Terdiri dari 10 sakit, sembilan izin, 35 cuti, delapan pendidikan, tujuh tugas luar serta tanpa keterangan 38 pegawai.
Untuk 26 dinas ditemukan 471 pegawai tidak hadir. Sebanyak 39 pegawai sakit, 35 izin, 200 cuti, 47 pendidikan, 55 tugas luar serta tanpa keterangan 95 orang. Sedangkan untuk 11 biro, pegawai tidak hadir sebanyak 118 orang. Sakit 16 orang, izin enam orang, cuti 48 orang pendidikan tujuh orang, tugas luar sembilan orang serta tanpa keterangan 32 orang.
Di sembilan kantor, sebanyak 128 pegawai juga ditemukan tidak hadir. Sakit 12 orang, izin delapan orang, cuti 37 orang, pendidikan tujuh orang, tugas luar 25 orang serta tanpa keterangan 39 orang. Terakhir, 15 UPT ditemukan sebanyak 239 pegawai tidak hadir. Lima orang sakit, tujuh izin, 131 cuti, 10 pendidikan, sembilan tugas luar serta tanpa keterangan 77 orang.
Dibanding tahun lalu, jumlah pegawai DKI yang mangkir memang berkurang. Tahun 2007 usai cuti Lebaran ditemukan 1.519 pegawai mangkir kerja pada hari pertama. Sementara pada 2006, total pegawai yang tidak masuk mencapai 2.497 orang.
Menurut Wakil Gubernur Jakarta Prijanto, secara keseluruhan, jumlah pegawai yang mangkir mengalami penurunan. Meskipun masih banyak yang mangkir. Bahkan, tidak sedikit di antaranya mengulang kesalahan yang sama seperti tahun sebelumnya. Padahal, pada mangkir tahun lalu telah diberi peringatan. "Sehingga, kami putuskan dikenakan penurunan pangkat. Ini dalam rangka pembinaan," ujarnya kemarin.
Sementara itu, untuk pegawai yang terlambat datang atau pulang lebih awal akan dikenakan sanksi ringan. Yakni teguran ringan. Selain itu pegawai bisa dikenai hukuman disiplin dengan pemotongan uang kesra Rp 25 ribu per hari. Sedangkan untuk pegawai yang mangkir kerja tanpa disertai alasan jelas, akan dikenakan sanksi sesuai PP no 30 tahun 1980. Meskipun demikian, pihaknya tidak akan asal-asalan dalam memberikan sanksi. Setiap pegawai yang mangkir akan dilihat lebih jeli apa faktor penyebabnya.
Sesuai PP no 30 tahun 1980 tersebut, pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja tanpa pemberitahuan dapat dijatuhkan sanksi disiplin. Jika lantaran kelalaiannya dikenakan sanksi berupa penurunan gaji berkala paling lama satu tahun. Sedangkan, jika lantaran kesengajaan, sanksi berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah setidaknya selama satu tahun.
Menurut mantan Aster TNI AD tersebut, atas mangkirnya para pegawai tersebut, dipastikan memastikan akan memberikan sanksi terberat berupa penurunan pangkat. Pegawai yang bakal menerima nasib sial itu dari Biro Administrasi Wilayah. Pegawai tersebut diturunkan pangkatnya dari IIIA ke IID. Sementara bagi 289 PNS yang absen lainnya, penjatuhan sanksi disiplin," ungkapnya.
Dari pantauan koran ini, sejak pagi, situasi kantor Balai Kota di Jalan Merdeka Selatan memang sangat sepi. Tidak seperti biasanya yang ramai banyak pegawai berlalu lalang. Menjelang siang, ada juga yang baru datang. Anehnya, di antara mereka justru banyak yang mulai meninggalkan tempat kerja. Untuk menghindari sanksi lantaran mangkir, para pegawai membuat modus tanda tangan absen manual. Sehingga, tidak terdeteksi kapan jam pulangnya. Sebab, mereka menuliskan jam kepulangan mundur satu
hingga dua jam ke depan. Jika pegawai pulang pukul 15.00, dalam absen ditulis pulang pukul 16.00. Begitu juga yang pulang lebih awal lagi. Suasana tersebut terlihat di lantai 2 Blok G, Balai Kota. Anehnya, para pegawai yang mendapati modus tersebut menjadi ikut-ikutan mangkir agar bisa pulang cepat. (aak)

06 Oktober 2008

Perjalanan Panjang Malaikat Kecilku


Sejak kelahiran anakku yang pertama, istriku Shelvia Jaflaun gembira luar biasa. Setelah lama ditunggu, akhirnya malaikat kecil yang didambakan lahir juga ke dunia. Saking bangganya, sejak anakku mulai bisa berumur satu bulan, mamanya terus merengek-rengek ngajak bepergian dengan membawa malaikat kecilku.Terutama untuk berkunjung ke sejumlah sanak keluarga dekat. Mulai dari Cawang, Jakarta Timur, Ciledug hingga Bekasi. Maklum, sejak kami menikah 2006 lalu, aq hanya bilang setelah satu tahun baru akan punya anak. Tahun 2007, istriku kembali menagih kenapa tak kunjung punya anak. Istriku semakin sedih saat periksa ke dokter dinyatakan kandungannya lemah. Tapi aq bilang dokter hanya manusia. Anak itu pemberian Tuhan. Jika Dia menghendaki, tak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Begitu juga jika Dia tidak menghendaki sesuatu, maka tak ada siapapun yang bisa menolaknya. "Gusti Allah itu Maha Kuasa istriku," kataku meyakinkan. Tapi istriku tetap ngotot mencari cara agar bisa cepat hamil. Mulai minum ramuan, makanan ini itu, rajin ke bidan dan ke dokter hingga pijat urut kandungan di Bekasi yang suruh bolak balik bawa kelapa hijau. Saat itu, aq cuekin dan ternyata memang hasilnya tetap nol. Setiap telat datang bulan, tidak beberapa lama pasti haid lagi.
Setiap kami berkunjung ke tempat keluarga atau ketemu dengan kawan, istriku selalu ditanya-tanya kapan punya momongan. Jika pertanyaan itu muncul, aq buru-buru menjawabnya. "Habis lebaran kami baru akan punya anak,". Pertanyaan itu selalu saja terulang-ulang hingga ratusan kali. Aq pun menjawabnya dengan jawaban yang sama berulang-ulang kali. Lebaran 2007, saat pulang ke kampung, istriku gembira bukan main karena saat itu sudah telat sekitar dua minggu. Tapi, aq bilang itu bukan hamil tapi telat biasa. Dia ngamuk dan ngotot mengklaim kalau hamil. Tapi begitu balik ke Jakarta, istriku kembali datang bulan. "Tu akibatnya kalau tidak yakin ama gusti Allah. Udahlah, ga usah neko-neko, kalau gusti Allah menghendaki pasti terjadi. Kalau dihekendaki punya anak, ya punya anak. Kalau tidak ya tidak. Gitu aja kok repot," kataku untuk meredam kekecewaannya.

Waktu terus berjalan, lambat laun istriku sudah mulai melupakan obsesinya punya anak. Kepasrahannya sudah mulai tumbuh pelan tapi pasti. Setiap aq suruh sholat untuk berdoa agar dikaruniai anak, Shelvia Jaflaun istriku selalu manut. Suatu malam istriku muntah-muntah. Aq bilang, mama hamil kali. Begitu mendengar aq mulai merestui dia punya anak, istriku girang bukan main. Malam itu juga dia minta dibeliin sensitif untuk tes kehamilan. Tapi aq bilang besok aj sekalian berangkat kerja. Diapun luluh dan rela menunggu. Esok harinya sepulang dari liputan pukul 22.30, istriku gembira sekali aq belikan sensitif. Malam itu istriku ngajak cerita terus seputar rencana nanti kehamilannya dan rencana-rencana setelah punya anak. Karena dah capek, aq males membahasnya panjang lebar. "Cara pakainya habis tidur. Sekarang tidur dulu sana," kataku malam itu. Karena capek, habis sholat, nonton tv bentar, aq langsung tidur. Pukul 03.00 dini hari, istriku membangunkanku. "Yah..yah..mama hamil yah..mama positif..lihat ini," katanya menggoyang-goyang badanku yang masih tidur pulas.
Istriku pun melonjak-lonjak kegirangan. Setengah ngantuk aq masih sempat berpikir. Pasti istriku tidak tidur semalaman sejak dibeliin sensitif. Tapi ga papa lah kasian juga dia tak kunjung punya anak. Meskipun saat itu, yang ada dalam pikiranku hanya satu. Aq pingin punya anak setelah gajiku naik. Karena ga mungkin membiayai keluarga sementara gajiku masih pas-pasan.
Tapi begitu istriku hamil, harapanku mulai aq pompa. "Toh rezeki dari Gusti Allah," kataku. Alhamdulillah, memasuki tiga bulan kehamilan, tepatnya 1 Mei 2008, seluruh karyawan gajinya naik. Termasuk diriku. "Itu rezeki anak," kata istriku.
Sejak saat itu, kampanye istriku untuk mengabarkan calon anakku terus dilakukan. Tetangga dekat, tetangga jauh, keluarga dekat, keluarga jauh. Praktis, tidak ada waktu luang untuk istirahat selama hari liburku. "Mungkin karena saking bangganya punya anak. Wajarlah," kataku dalam hati.

Maka, begitu Lebaran tiba, bayangan istriku sudah ada di kampung halamanku. Bagaimana nanti malaikat kecilku yang dibangga-banggakan akan dikenalkan ke seluruh keluarga besar Tuban. Tapi rencana untuk pulang kampung itu banyak ditentang. Baik tetangga, keluarga maupun teman. Alasannya sederhana. Anakku masih terlalu dini untuk diajak bepergian jauh. Sangat riskan jika harus naik angkutan umum berdesak-desakan dengan orang lain. "Kamu bisa bayangin bagaimana jika anakmu berkumpul dengan orang-orang yang memiliki riwayat penyakit berbeda-beda. Ya kalau sehat semua. Bagaimana jika ada yang sakit lantas menularkan lewat udara. Kalau mau mudik masih bisa ditoleransi jika naik kendaraan pribadi," saran seorang teman. Tapi saran apapun yang melarang membawa anakku mudik ke kampung tak membuat istriku goyah. Aq sendiri juga memberi masukan untuk mempertimbangkan bagaimana jika tak mudik saja. Toh itu justru menguntungkan. Biaya transportasi Jakarta-Tuban PP yang menghabiskan sekitar Rp 3 juta bisa ditabung. Apalagi nyari tiket kereta juga susah. "Ga ah..pulang aja. Tar nenek ama uyutnya nyari-nyari. Kan belum lihat Najwa. Mereka kan mau nggendong," kata istriku tetap ngotot. Dalam hati, aq berpikir, apakah ini keegoisan orangtua atau justru bentuk kasih sayang sekaligus pembelajaran bagi anakku. Pertanyaan itu aq biarkan mengambang tanpa jawaban.
Senin (29/9) kami akhirnya mluncur naik KA Gumarang eksekutif dari Stasiun Gambir. Kami dapat kursi paling belakang, gerbong paling belakang kursi duduk 13C dan 13D. Pukul 18.00, kereta melaju dengan pelan. Untungnya, malam itu, penumpang KA masih wajar dan tidak terlalu membeludak. Sehingga tidak ada yang duduk di bawah atau di lorong-lorong. Selama perjalanan, Najwa seperti baru menyesuaikan diri. Maklum, perjalanan itu termasuk yang pertama sejak dia lahir. Kereta terus melaju, gerbong paling belakang terus bergoyang-goyang keras. Kulihat mata lentiknya hanya terpejam sesaat lalu terbuka kembali. Begitu seterusnya hingga tengah malam. Mungkin dia membayangkan kenapa ada goyangan terus menerus. Padahal, saat tidur di rumah, hal itu tidak pernah terjadi. Tapi Najwa tidak rewel lantaran gerbong sangat sejuk dilengkapi AC. Selama 12 jam perjalanan, kami bergantian menggendongnya. Jika terbangun dan nangis, mamanya langsung menepuk2 badannya atau jika tidak mempan langsung memberinya ASI. Lalu kami gantian menggendongnya di pangkuan. Selama perjalanan, kami selalu membisiki kupingnya. "Jangan rewel ya nak. Kita mo mudik pulang kampung. Najwa harus kuat, harus sehat. Biar nanti bisa ketemu uyut di kampung. Kalau adek kuat, nanti gantian pulang kampungnya ke Ambon," kataku dan istri memberikan spirit.

Alhamdulillah, pukul 05.00, kami kereta sudah masuk di Stasiun Bojonegoro. Sesaat kami menunggu karena jemputan belum tiba. Setengah jam kemudian, de tatho (adik sepupu), Ida (adik kandung) ama pak ten ira (paman) jemput kami dengan tiga sepeda motor. Sampai di rumah, semua keluarga menyambut dengan hangat untuk melihat malaikat kecilku. Semua bergantian menciuminya lalu menggendongnya. Oleh-oleh lebaran berupa baju koko, sarung, jilbab, baju langsung dibagikan habis. Istriku terlihat sangat gembira dan bangga anaknya dilihatin banyak orang.
Memasuki hari kedua di kampung, Najwa nangis tak henti-hentinya. Bukan nagis biasa, tapi histeris. Semua kaget. Ibu bapak yang tidak biasa melihat tingkah sang bayi panik luar biasa. Begitu juga Shelvia Jaflaun istriku. "Biasanya di Jakarta tak pernah nangis seperti itu," kata istriku kehabisan akal menenangkan Najwa Syifa anakku yang dari siang hingga sore tak henti-hentinya menangis.
Memang hari kedua lebaran, panas terik matahari di kampungku Prambon, Soko, Tuban, Jawa Timur panasnya luar biasa. Kipas angin yang dipasang tak mampu menepis hawa panas yang merasuk hingga ke dalam rumah. Najwa terus menangis dan menunjukkan sikap gelisah yang luar biasa. Semua bergantian untuk menggendongnya. Tapi tak satupun yang berhasil menghentikan tangis histeris Najwa kecilku. Saking lamanya menangis, muka anakku menjadi keluar bintik-bintik merah. Aq mencoba membawanya ke belakang rumah. Siapa tahu dengan mendapat angin segar karena banyak pohon bisa menenangkannya. Tapi Najwa hanya berhenti menangis sebentar. Lalu rewel lagi. "Ga papa. Merah2 di keningnya itu hanya karena kepanasan. Tar juga hilang," kataku menenangkan istriku yang ikut panik.
Karena udara sangat panas, Najwa menjadi sensitif. Memasuki hari ketiga, anakku sudah mulai bisa menyesuaikan diri. Tapi, dia terlihat manja. Jika ada yang mengusiknya sedikit saja, nangisnya luar biasa dan tak mau berhenti. Apalagi, jika mamanya menyedot ingus di hidungnya atau kelamaan memakaikan bajunya. "Siapa yang ngajari begitu. Mama tidak pernah mengajari cengeng," kata istriku terkadang kesal.
Tapi aq bilang ke istriku. Najwa itu sensitif seperti ayahnya. Badan boleh body Ambon, tapi hati dan perasaannya seperti orang Jawa. "Ya kayak ayahnya itu. Makanya kalau apa-apa jangan kasar. Pelan-pelan, yang halus, jangan dikasarin, jangan dibentak. Ayahnya juga sama, jangan digituin," kataku setengah ngomel.

Sabtu (4/9) kami memutuskan kembali ke Jakarta. Setelah menghadiri reuni keluarga Maskur-Maslehah di rumahnya Kakmuh Tuban, kami langsung meluncur ke Stasiun Bojonegoro menunggu KA Gumarang yang akan meluncur ke Gambir. Kabetulan kami dapat tiket bisnis. Karena eksekutif ludes semua sampai tanggal 13 Oktober.
Dalam kereta, suasananya memang sangat tidak nyaman. Panas, ditambah penumpang berjubel. Ada yang lesehan di lantai, ada yang tiduran di lorong-lorong, ada juga yang berdiri bersandar bangku tempat duduk. Najwaku mulai rewel2. Rambut kepalanya sebentar penuh keringat setelah dilap dengan tangan. Tidurnya pun tidak tenang. Sebentar-bentar bangun dan menangis. Yang lebih membuat istriku marah-marah, kereta setiap stasiun berhenti. Meskipun itu stasiun kecil sekalipun. Praktis, perjalanan ke Jakarta terasa sangat lama. Hal itu baru pertama kali terjadi. Sebab, tahun2 sebelumnya, KA Gumarang melaju dengan kencang. Hanya berhenti ketika memasuki stasiun besar. Seperti Purwokerto, Tegal, Semarang dan Cirebon. Selain itu hanya lewat saja.
Meskipun telat tiga jam, akhirnya kami sampai juga di Jakarta. Jika sesuai jadwal, KA Gumarang sampai di Gambir pukul 06.30. Tapi baru tiba pukul 08.30. "Ya memang semua kereta telat mas. Soale harus antre dengan kereta di depannya. Banyak KA ekonomi yang diluncurkan," kata Kahumas PT KA Daops 1 Jabotabek Ahmad Sujadi ketika kami bertemu di pintu keluar stasiun.
Perjalanan itu memang sangat melelahkan. Terutama pada anakku. Tapi alhamdulilah, Najwa sampai di rumah tidak menunjukkan gejala yang tidak mengenakkan. Semoga itu bisa menjadi pembelajaran bagi anakku di masa yang akan datang. Terlepas karena keegoisan orangtuanya atau karena kasih sayangnya.

You are all that we need Najwa Syifa.

Saat teringat cerita mudik malaikat kecilku, 6 Oktober 2008