Nasib RS Haji dan Preman Sewaan

Pukul 00.30, hp bututku berbunyi. "kriiing..". Dari seberang suara pria paroh baya menyapa dan menyatakan esok hari Wakil Gubernur DKI akan menggelar sidak. Tidak disebutan sidak kemanakah itu dan apa yang akan disidak. "Perintah Pak Wagub ini rahasia. Tapi harus dipublikasikan," katanya bingung menerjemahkan perintah atasannya itu.
Malam itu kebetulan aq piket. Jadi setelah seharian liputan, malemnya harus berjaga di kantor Indopos gedung Graha Pena Jakarta hingga dini hari. Esoknya pagi buta, aq terburu-buru bangun. Jika tidak pasti akan terjebak macet dan ketinggalan acara sidak. Setelah rombongan pejabat Pemprov DKI meluncur, ternyata yang dituju RS Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Ada apakah gerangan? dari penmberitaan media massa yang terbit pekan lalu, rumah sakit yang dibangun tahun 1994 itu memang sedang dirundung persoalan pelik terkait siapa yang berhak mengelola. Bahkan, setelah digelarnya rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa di Hotel Grand Melia yang menghasilkan terpilihnya Salimar Salim menjadi dirut, ketegangan di rumah sakit semakin menjadi-jadi. Sebab, Departemen Agama yang ikut mengelola rumah sakit tersebut rupanya tidak bisa menerima hasil RUPSLB itu. Mereka menolak kepemimpinan dirut dan komisaris baru. Puluhan sekuriti sewaan berseragam serba hitam bertuliskan "Bravo Sekuriti" berjajar di setiap koridor untuk menjaga dan menghadang siapapun yang mencoba masuk di luar direksi lama. Bahkan, selain satpam sewaan, ada 150 preman dari Kelurahan Pinang Ranti disewa untuk mengintimidasi siapapun di luar direksi lama pilihan Departemen Agama.
Sekitar pukul 08.00, rombongan Wagub sampai di rumah sakit yang dibangun untuk mengenang tragedi Mina tersebut. Dari dalam rumah sakit berhamburan ratusan kayawan untuk menyambut mantan Aster TNI AD itu. "Allahu Akbar..hidup pak Wagub," teriak mereka sambil memenuhi pintu utama rumah sakit. Keluarnya ratusan karyawan itu membuat suasana mulai tegang. Mulai dari staf administrasi, perawat, dokter, seluruhnya campur baur dan meringsek kembali masuk ke dalam rumah sakit sambil mengawal Wagub dan rombongan dengan tak henti-hentinya meneriakkan kata takbir.
Sidak yang digelar Wagub Prijanto pagi itu pun berakhir ricuh. Saat mencoba melihat sejumlah ruangan vital yang mati suri sejak terjadinya pertikaian, Wagub dihadang dan diusir dari rumah sakit oleh sejumlah sekuriti sewaan. "Kamu tahu ga saya ini siapa. Saya ini Wagub DKI berhak untuk mengunjungi rumah sakit ini kapanpun untuk melihat pelayanan yang diberikan kepada pasien," kata Prijanto marah besar.
Ucapan Wagub ternyata tidak banyak digubris sekuriti tersebut. Puluhan pria berambut cepak itu tetap menghadang dan menolak membuka sejumlah ruang yang akan dikunjungi Wagub. Bahkan, ada di antara sekuriti mengancam jika Wagub tetap mendesak masuk ke ruangan direksi lama itu. "Ini Wagub saya. Kamu jangan macam-macam. Pemprov DKI punya hak datang kapanpun ke sini. Tahu siapa pemilik rumah sakit ini," kata Kepala Dinas Tramtib dan Linmas Harianto Badjoeri dengan nada keras dan muka merah padam karebna melihat atasannya dilecehkan.
Tak tinggal diam, ratusan karyawan yang sebelumnya melayani para pasien ikut berhamburan keluar ruangan dan meneriakkan kalimat takbir. "Allahu Akbar. Itu penghianat. Pecat saja," teriak karyawan di kerumuman massa yang berjumlah ratusan. Sebab, dari pintu masuk hingga dalam rumah sakit, seluruh koridor sudah banjir manusia.
Suasana pun semakin hinggar bingar. Beberapa kali antara karyawan dengan sekuriti terlibat ketengangan dan nyaris adu jotos jika tidak ada yang melerai. Sementara, sejumlah pintu ruangan tetap dikunci rapat. Salah satu direksi lama yang disebut bernama dr Johny juga mengunci pintu ruangannya dari dalam dan enggan menemui Wagub. Bahkan ruangan Aula Darussalam yang terletak berdampingan dengan ruangan direksi juga dikunci rapat. Begitu juga dengan ruang administrasi, keuangan serta gudang logistik yang digunakan untuk menyimpan peralatan serta obat-obatan. "Ini rumah sakit atau apa. Semua dikunci. Apa-apaan ini," kata Wagub semakin marah.
Setengah jam berlalu. Kondisi rumah sakit semakin mencekam. Wagub berinisiatif menuju ruang informasi yang terletak di lantai dasar. Lagi-lagi, orang nomor dua di DKI itu disabotase. Mikrofon yang biasanya digunakan untuk mengumumkan informasi bagi seluruh karyawan mati secara tiba-tiba. Dua orang IT yang datang untuk membantu mengaku tidak bisa berbuat banyak dan mengaku ada kerusakan pada mesin. "Catat, siapa saja yang menjadi penghianat di sini," kata Wagub kepada ajudannya. Baru setelah Wagub mengeluarkan ultimatum, mikrofon baru bisa difungsikan. Ratusan karyawan yang telah memenuhi koridor rumah sakit diimbau untuk kembali bekerja melayani pasien. Tapi tampaknya mereka tidak banyak beranjak dan tetap meneriakkan kecaman kepada sekuriti sewaan yang disebut-sebut sering melakukan intimidasi kepada para perawat dan staf rumah sakit yang tidak pro direksi lama.
Hari Jumat (28/3) aq menulis, esoknya Sabtu menjadi berita utama halaman 1 di Harian INDOPOS. Setelah itu, selama tiga hari berturut-turut aq tulis tentang kondisi rumah sakit yang semakin tidak kondusif. Dirut ngantor di mushola kosong yang lusuh tanpa meja apalagi komputer serta hanya ditemani karpet tua yang lusuh. Meja dan kursi hanya ditumpuk di pojok ruangan. Praktis, kondisi aula saat itu seperti gudang yang sudah lama tidak pernah dikunjungi. Sementara, para karyawan bekerja di bawah tekanan dan intimidasi dari sekuriti sewaan. "Sudah ada 19 karyawan yang dipecat dengan alasan yang tidak jelas. Gara-gara mereka tidak pro dengan direksi lama," kata ketua serikat pekerja rumah sakit Ma'muri yang juga menjadi korban arogansi direksi lama itu. Tragisnya, itu sudah terjadi tiga tahun silam tapi baru sekarang terungkap di permukaan.
Pihak Depag rupanya mulai merespon kejadian tersebut. Merujuk berita di Harian INDOPOS yang aq tulis pada hari Sabtu (29/3) (begitu yang tertulis dalam rilisnya), mereka akhirnya menggelar jumpa pers. Isinya menyatakan siap membeli saham Pemprov DKI sebesar 51 persen. Dalam tulisan hari Sabtu itu aq mengungkap, sebenarnya aksi yang dilakukan sekuriti sewaan serta sikap direksi lama yang tidak bersahabat tidak perlu terjadi. Sebab, masih ada cara yang lebih elegan dibandingkan dengan mengedepankan otot. "Apakah Pemprov akan membeli saham Depag 41 persen atau Depag akan membeli saham Pemprov 51 persen, itu bisa dibicarakan dengan duduk bersama," begitu aq tulis menyitir ucapan Wagub di hadapan ratusan karyawan rumah sakit.
Tapi tulisan yang aq ungkapkan tidak serta merta membuat pihak yang bertikai bisa duduk bersama. Justru perang siapa yang akan membeli menjadi konflik lanjutan. Depag menyatakan ngotot akan membeli saham Pemprov. Sementara Pemprov menolak menjual sahamnya dan ngotot akan membeli saham Depag. "Astagfirullah hal Adzim. Kok kanak-kanak sekali pejabat-pejabat ini," kataku dalam hati.
Maklum, kengototan baik Depag maupun Pemprov lantaran rumah sakit Haji dianggap mesin pendulang rupiah yang cukup membuat kantong tebal. Tapi, pertanyaannya, apakah mereka sudah sepicik itu. Apalagi, setelah satu pekan sejak sidak rusuh itu terjadi, pelayanan terhadap para pasien mulai terganggu. Para karyawan yang mendukung direksi lama dan baru enggan berbaur dan saling lepas tangan jika ada pasien telah ditangani karyawan dari kelompok yang berbeda. Bahkan, karena ketakutan, ada karyawan yang nekad lebih baik bolos kerja. "Saya dengar pelayanan terganggu. Saya akan panggil Gubernur DKI Fauzi Bowo untuk memberikan keterangan kepada dewan. Konflik ini murni antar instansi pemerintah dan masyarakat tidak ada urusannya. Kenapa harus jadi korban," kata ketua DPRD DKI Ade Surapriatna.
Bahkan, untuk menjadi penengah dalam kasus yang semakin meruncing itu, Pemprov DKI sudah kehabisan akal dan meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk bisa menengahi di antara kedua belah pihak dan mencari jalan terbaik. Pertanyaannya, apakah JK cukup mampu untuk bisa mengusulkan solusi yang win win solution?
Bagi masyarakat, apalagi pasien yang tergeletak di rumah sakit Pondok Gede, apapun solusi yang dicapai, tidaklah penting. Apakah rumah sakit dikuasai oleh Depag atau Pemprov. Tapi yang lebih penting bagaimana persoalan itu cepat selesai sebelum stok obat-obatan habis dan karyawan atau sekuriti semakin larut dalam kisruh demi mempertahankan bisnis itu.
Dalam hati, aq pun kembali bertanya-tanya, jika antar instansi pemerintah saja mereka bentrok tak berkesudahan demi memperebutkan lahan bisnis, bagaimana jika itu dialami masyarakat? apakah jika sesuatu itu demi kemaslahatan masyarakat banyak harus dikalahkan demi secuil kepentingan bisnis. Bukankah mereka menjadi pejabat bisa hidup mewah karena dibayar dari hasil keringat bayar pajak masyarakat?


Pojok Balaikota, 31 Maret 2008

Dana Siluman Rp 100 Miliar

Dana Siluman Rp 100 Miliar

Selama satu pekan terakhir, aq sibuk menulis munculnya dana siluman Rp 100 miliar yang ada di APBD DKI 2008 (Harian INDOPOS, 21,22,24 dan 25 Maret 2008). Dana itu muncul untuk pos anggaran pengadaan buku non wajib seperti sastra dan fiksi di lima sudin Pendidikn Dasar DKI. besaran anggaran satu sudin antara Rp 16 miliar hingga Rp 20 miliar. Total anggota dewan menyebutkan ada Rp 100 miliar anggaran itu yang muncul secara tiba-tiba setelah APBD DKI 2008 diselaraskan di Departemen Dalam Negeri. Tragisnya, anggaran itu tidak pernah dibahas di panitia anggaran dan dialokasikan untuk program yang sama sekali tidak mendesak dan dianggap mubazir.
Gencarnya aq menulis dana siluman itu lantaran keprihatinanku terhadap banyaknya persoalan di DKI ini yang belum bisa dituntaskan lantaran alasan minimnya dana. Sebut saja rehabilitasi ribuan bangunan sekolah yang nyaris ambruk atau bahkan yang sudah ambruk belum bisa dikaver seluruhnya. Atau ribuan siswa dari keluarga miskin yang terancam tidak bisa melanjutkan sekolah lantaran dana distop dari APBD. Atau ribuan guru bantu yang teriak-teriak belum dibayar selama tiga bulan terakhir. Atau persoalan banjir yang hingga saat ini masih saja terjadi dan menenggelamkan rumahku dan ribuan pemukiman warga lainnya. Atau perbaikan jalan rusak yang sampai saat ini masih terbengkelai bikin macet dan telah banyak menelan korban jiwa.
Selama berhari-hari seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan akhir APBD DKI 2008 bungkam. Baik itu Wakil Gubernur DKI Prijanto, Sekda Muhayat, Wakil Ketua DPRD Ilal Ferhard serta jubir Depdagri Saut Situmorang. Semuanya mengaku tidak pernah membahas anggaran tersebut. Kok bisa? padahal, di lingkungan DPRD DKI sendiri, fenomena adanya anggaran siluman Rp 100 miliar sudah menjadi rahasia umum. Setiap anggota dewan tahu tapi enggan mencampuri urusan tersebut lantaran bukan proyek garapannya. Begitu salah seorang anggota dewan dari komisi lain.
Bahkan Sekda Muhayat menyatakan tidak penting dan hanya menghabiskan pikiran membahas dana siluman itu. Mungkin benar bagi pejabat! karena mereka tentunya dapat "fee" jika bisa meloloskan proyek tersebut. Begitu juga dewan yang mengusulkan juga akan mendapat imbalan. Tapi apa manfaatnya buat masyarakat banyak? Rp 100 miliar bukan nilai kecil. Jika untuk membuat tanggul saja, sudah berapa ribu warga yang bisa terlindungi dari banjir. Tapi...? kenapa dana itu muncul untuk hal yang tidak terlalu penting. Aq tidak mau memberi komentar soal ini.
Tapi yang jelas, setelah satu pekan munculnya dana aq sorot. Pejabat Pemprov panik juga akhirnya. Seluruh dana tidak penting dicoret termasuk pengadaan mobil dewan. "Eksekutif ini apa2an. Dana dicoret semua. Kita ga dilibatkan lagi," begitu ketua komisi E Igo Ilham dan ketua komisi D Sayogo Hendrosubroto marah-marah. Pejabat Pemprov pun kembali panik setengah takut. Sore itu, Kabiro Keuangan Hari Sanjoyo dan Sekda Muhayat menghadap dewan. Pengadaan mobil dewan dputuskan tidak jadi dicoret. "Ga papa dana siluman dicoret, tapi kan Rp 100 m anggaran komisi E dimunculkan kembali," begitu aku Igo Ilham terang-terangan usai dua pejabat Pemprov itu melakukan kompromi dengan pimpinan dewan.
Pernyataan Igo ini tentu sangat disayangkan. Kenapa? karena, yang pertama kali teriak soal tidak pentingnya dana siluman adalah anggota komisi E dari FPKS Agus Darmawan. Kenapa mereka teriak. Apakah ini hanya trik agar mobil dewan bisa disetujui eksekutif? (aq hanya bisa bilang, Masya Allah.. semoga ini tidak ada kaitannya dengan pepatah maling teriak maling).
Bicara soal proyek dalam APBD DKI, memang banyak kasus yang mencuat. Mulai renovasi gedung dewan, pengadaan lift, AC, CCTV, serta seabrek item lainnya yang disebutkan hingga berjumlah 1000 item. Anda mungkin bisa membayangkan, berapa keuntungan yang diraup dari uang rakyat itu. Apakah proyek itu untuk kepentingan masyarakat banyak? jawabannya mayoritas tidak. Proyek kebanyakan untuk kepentingan sendiri atau sekadar gaya-gayaan melengkapi fasilitas kantor agar terlihat lebih mentereng karena sebagai pejabat. Mobil dewan saja sudah berapa yang menumpuk di parkiran. Mobil Altis saja belum ada satu bulan dipakai kini minta lagi. Apakah wakil rakyat, apakah pejabat Pemprov tidak pernah melihat warganya yang tidur digubuk reot? setiap hari tidur tidak nyenyak karena di bawah ancaman dibuldoser?
Soal proyek dewan bersama eksekutif ini aq juga telah berulang-ulang mengupasnya. SETIDAKNYA, agar mereka bisa malu (jika masih punya malu) bahwa masyarakat ini masih banyak yang membutuhkan pertolongan. Sebut saja proyek yang sudah diseret ke ranah hukum pengadaan filling cabinet (lemari arsip) tahan api senilai Rp 15 miliar yang merugikan negara Rp 4,6 miliar. Anehnya, proyek yang kini menjadi kasus tersebut dimakan secara beramai-ramai. Lima kotamadya di DKI serta satu Biro Perlengkapan berada di balik pengadaan itu. Sayangnya, kasus tersebut seperti berjalan di tempat. Kejaksaan Tinggi DKI seperti tidak lagi greget untuk menangani kasus yang menimpa para pejabat teras Pemprov DKI itu. (apakah karena sudah dapat "upeti" atau memang masih sibuk dengan kasus lain? tapi yang jelas tidak ada kabar pemanggilan pihak-pihak yang berkait hingga saat ini). Lalu mau jadi apa negeri ini? jika pejabatnya, wakil rakyatnya, penegak hukumnya sama-sama ingin mencari keuntungan sendiri-sendiri. Bicara lantang karena belum dapat kebagian proyek atau setoran, Masya Allah..
Tak heran, hidup di kota seperti ini, seperti hidup di tengah rimba. LALU kemana nurani kita?

Saat sendiri memikirkan kota ini, 25 Maret 2008

Ketika Anak Tak Lagi Sekolah..

Ketika Anak Tak Lagi Sekolah..

Lagi-lagi, aq kembali ikut prihatin. Ribuan siswa yang berasal dari keluarga miskin (gakin) terancam putus sekolah. Begitu aq tulis di Harian INDOPOS, 20 Maret 2008. Hal itu menyusul dihapusnya seluruh dana pendidikan gratis untuk gakin tingkat SMA/SMK. Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) DKI menyebut, ada sekitar delapan ribu siswa miskin yang sebelumnya dibiayai APBD terancam tidak bisa melanjutkan sekolah. Sementara, di sisi lain, Kepala Dikmenti Margani M Mustar telah menginstruklsikan, bagi seluruh kepala sekolah di DKI, siapapun siswa tidak mampu yang sudah masuk sekolah, dilarang keras dikeluarkan dari sekolah karena alasan tidak mampu bayar sekolah. "Kalau APBD dihapus, kita membiayai mereka pakai apa. Para kepala sekolah juga bingung," ujar Margani.
Di antara para siswa yang terancam putus sekolah itu, 5000 siswa yang sebelumnya dibiayai melalui beasiswa sebesar Rp 6 miliar, 2.631 siswa yang dibiayai melalui program putus sekolah sebesar Rp 7,5 miliar serta 2.612 siswa yang sebelumnya dibiayai melalui dana inisiasi sebesar 7,5 miliar. Sementara dari APBN, sebanyak 29.635 siswa mendapat bantuan khusus murid senilai Rp 23,1 miliar serta sebanyak 1.527 siswa mendapat bantuan dari Baziz senilai Rp 1,8 miliar. Rincian tersebut alokasi 2007. Tahun ini jumlah yang diajukan relatif tidak banyak berubah. "Mau ga mau, kalau APBD tidak membiayai, terpaksa harus ada pungutan kepada orangtua siswa. Yang kaya memberi subsidi kepada yang miskin. Karena kita menjamin, semua harus bisa sekolah. Itu semua akan kita kawal hingga lulus," begitu janji Margani.
Lalu kenapa wakil rakyat di Kebon Sirih mencoret anggaran untuk siswa miskin itu? berbeda dengan pengakuan Margani, sejumlah anggota komisi E (membidangi pendidikan) mengaku tidak pernah menerima pengajuan anggaran untuk siswa miskin. Terutama tingkat SMA dan SMK. Terkecuali untuk pendidikan dasar memang dialokasikan. "Apanya yang dicoret. Mereka saja tidak mengajukan. BOP itu untuk Dikdas. Justru kita mengalokasikan sekolah gratis bagi siswa miskin dengan menambah dana Rp 69 miliar," bantah anggota komisi E Agus Darmawan.
Anggaran itu, diusulkan dewan untuk membiayai sekitar 30 ribu siswa tidak mampu di DKI. Sebab, sebelumnya Dikmenti tetap bersikukuh menolak menerapkan pendidikan gratis untuk tingkat SMA dan SMK. "Justru yang kita sesalkan, kenapa Dikmenti diam saja ketika banyak kepala sekolah melakukan pungutan liar kepada orangtua siswa. Jika alasan siswa miskin, APBD telah membiayai. Kemana dana pungutan itu larinya?. Bagaimana siswa miskin bisa masuk sekolah jika untuk masuk saja sudah dipungut jutaan rupiah," kata Agus menyesalkan.
Jika seperti itu, siapa yang patut dipercaya? dewan kah? kepala dinas kah? atau siapa.. masih-masing saling menuding telah berbuat untuk melindungi siswa miskin agar bisa terus sekolah. Justru, bagi aq, secara subyektif, kontroversi dicoret atau tidak dicoret bukan sebuah persoalan yang penting untuk dibahas. Yang penting realisasinya di lapangan. Apakah benar jika ada anggaran, siswa miskin yang tidak mampu membayar sekolah bisa dijamin terus sekolah?. Sebab, kenyataannya, hingga saat ini, siswa tidak mampu yang putus sekolah terus berjatuhan. "Kalau itu bukan karena kita tidak menjamin. Sekolah kita yang bayar. Tapi kalau sampai untuk naik angkot ke sekolah saja tidak mampu, masak kita juga harus membiayai," kelit Margani.
Ketika, melihat banyaknya siswa yang putus sekolah di Jakarta, aq jadi teringat saat di kampung dulu. Orangtuaku terhitung bukan tergolong kalangan mampu yang bisa membiayai anaknya sekolah hingga setinggi langit. Orangtuaku hanya petani yang nyambi jadi guru Tsanawiyah (SMP). Sebab, jika tidak sambil nyambi, untuk biaya makan bulanan pas-pasan. Mungkin menjadi petani ada duit, tapi hanya pada saat panen dua kali setahun. Maklum, di kampung sistem pertanian masih menggunakan tadah hujan.
Tapi, yang aq salut dari orangtuaku, mereka bersedia berjuang mati-matian demi pendidikan anaknya. Aq, dua kakakku serta satu adikku pun bisa mencapai bangku kuliah. Dua kakakku bisa menyelesaikan S2 di UGM, adikku saat ini tengah menyelesaikan studi akhir KKN S1. Apakah kami selama menyelesaikan SD, SMP dan SMA dapat beasiswa? jawabannya TIDAK.
Itu berkat kerja keras orangtuaku yang berusaha berhemat. Meski menurutku, terkadang sangat keterlaluan. Bahkan untuk membeli televisi 14 inch saja, biarpun merengek-rengek tetap saja tidak dibelikan. Alasannya cuma satu, dana untuk biaya sekolah. Begitu kata ayahku. Bahkan, untuk mendapatkan radio kecil saja aq harus menyandera saat mau sunat dulu. Aq bilang kalau tidak dibelikan radio, aq tidak mau disunat. Akhirnya, berkat aq sunat, rumahku pun ada bunyi suara radio.
Terlepas bagaimana cara orangtuaku berhemat, sebagai anak yang berhasil disekolahkan, aq ikut bangga. Dari ratusan orang yang kaya di kampungku, hanya orangtuaku yang berhasil menyekolahkan seluruh anaknya hingga ke perguruan tinggi. Sementara, tetanggaku yang emasnya menggelantung di tangan, leher dan kaki, tidak ada yang mampu menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Lulus SMA saja sudah syukur-syukur. Mereka lebih memilih dana yang ada untuk bisnis daripada untuk menyekolahkan anak-anaknya. Memang ada positif dan negatifnya. Tapi itu ga perlu dibahas lebih lanjut.
Kembali kepada ratusan siswa yang terancam putus sekolah di DKI, jika memang tidak ada dana untuk siswa miskin dari APBD, atau jika adapun "Tidak digunakan semestinya", apakah orangtua siswa itu bisa berjuang agar anaknya tetap sekolah? aq rasa, jawabannya TIDAK. Sebab, ada dua faktor yang dihadapi orangtua miskin di Ibukota ini. Pertama, saat ini, untuk masuk sekolah saja dibutuhkan jutaan rupiah. Belum lagi, pada saat kenaikan kelas, biasanya selalu saja ada alasan pihak sekolah menarik biaya tambahan. Uang buku lah..uang bangunan lah.,.uang ekstrakurikuler lah..atau seabrek alasan pungutan lainnya..jika sudah begitu, biasanya orangtua tidak bisa berbuat banyak...ikut permainan sekolah atau anaknya harus drop out.
Kedua, untuk hidup sehari-hari saja susah. Barang-barang semakin lama semakin mahal. Harga sembako melonjak naik. Jika sudah dihadapkan pada persoalan ini, orangtua yang putus asa akan mengambil keputusan singkat. "Kamu keluar nak dari sekolah..bantu orangtuamu nyari duit buat makan sehari-hari," begitu alasan yang selalu muncul.
Jika kenyataannya seperti itu, lalu mau jadi apa kota ini?. Pemerintah dan wakil rakyat selalu saja ribut soal dana. Ujung-ujungnya rebutan proyek. Tapi bagaimana nasib mereka yang tidak bisa sekolah atau yang terancam drop out dari sekolah? harus telantar kah mereka?... sementara teman seusianya dari golongan mampu duduk manis di bangku sekolah..pulang pergi diantar pakai mobil mewah. Sementara "si udin kecil" begitu sebut Iwan Fals dalam lagunya, harus putus sekolah, lalu menjadi gelandangan..
pengemis..pengamen..pemulung..atau menjadi preman pengedar narkoba..dan seribu profesi orang miskin lainnya.
Jika sudah seperti itu, mau dengar jawaban pemerintah. "Pengemis, pengamen, pemulung, pak ogah, harus digusur karena telah mengganggu ketertiban kota. Melanggar perda ketertiban umum,".
Kota ini memang sudah sangat semrawut. Hanya pejabat yang arif dan bijaksana yang bisa melihat persoalan itu secara jeli hingga ke akarnya dan tidak memandang masalah dengan sebelah mata. Apalagi hanya menerima laporan bawahan yang suka menjilat atasan (ABS). Tapi apakah pemimpin tertinggi kota ini sudah termasuk apa yang orang dulu disebut RATU ADIL. SEMOGA...

Saat libur, sunyi sendiri di pojok Balaikota, 20 Maret 2008

Nasibmu korban Tewas Jalan Rusak..

Aq ikut prihatin dengan banyaknya korban tewas jalan rusak. Begitu mencoba membuka website TMC Polda Metro Jaya, disebutkan selama dua bulan terakhir jalan rusak sudah menelan korban 35 orang tewas. Sementara, sebanyak 283 orang lainnya luka-luka akibat terjerembab jalan berlubang.
Lalu apakah nasib mereka mendapat perhatian dari pemerintah setempat? Gubernur DKI Fauzi Bowo menyatakan, korban tewas jalan rusak itu bukan murni kesalahan pemerintah. Ada juga faktor human error. "Kan mereka ada asuransi.." kata Foke, sapaan Fauzi Bowo.
Setali tiga uang, Wakil Gubernur DKI Prijanto menyatakan, jika korban tewas harus dibiayai pemerintah, tidak ada dana untuk itu. Semua pos sudah diprogramkan secara terencana dan tidak bisa begitu saja diotak-atik. "Kalau kerohiman memang ada dan sudah saya perintahkan untuk memberikannya," katanya.
Bukankah dana pajak kendaraan bermotor sebagai penyumbang PAD tertinggi yang jumlahnya mencapai Rp 10,6 triliun. "Kita ini masih negara berkembang, tidak bisa pajak dari kendaraan khusus untuk fasilitas pengguna jalan. Apa mau pendidikan telantar..apa mau kesehatan telantar..," begitu kelit Prijanto.
Sungguh kasian korban tewas jalan rusak. Apakah benar asuransi bisa diklaim. Apalagi jika itu asuransi yang nempel waktu pembuatan SIM. "Sampai mampus ga bakalan bisa cair," kata Heru, wartawan Bisnis yang nyeletuk karena pernah mencoba membantu klaim asuransi korban jalan rusak. Mungkin bagi mereka yang ikut asuransi beneran bukan abal2, ada kemungkinan asuransi bisa keluar. Tapi apa benar mereka mengikuti asuransi. Bukankah yang mengendarai sepeda motor golongan menengah ke bawah? "Kita syukurlah kalau ada uang kerohiman. Tapi apa benar sudah disampaikan kepada yang berhak," tanya sekretaris komisi B Nurmansyah Lubis.
Sebenarnya, untuk memberbaiki jalan rusak, dewan sudah setuju untuk menggunakan dana cadangan sebesar Rp 500 miliar. Tapi, eksekutif tuding dia tidak pernah respon dan mau duduk bersama. "Kalau mau bilang mau pake dana cadangan untuk perbaikan jalan rusak, kita pasti setujui. Tapi ga pernah eksekutif berinisiatif," katanya.
Tak jauh beda dengan dewan, eksekutif juga menuding dewan dengan memanfaatkan kondisi jalan rusak untuk konsumsi politik. "Memperbaiki jalan rusak bukan seperti membuat martabak," begitu jawab Foke seperti yang saya tulis di Harian INDOPOS, 18 Maret 2008.
Jika dewan memang benar serius memikirkan nasib rakyat, kenapa dana jalan rusak dipotong. Begitu kata Foke marah besar. Dari Rp 54 miliar yang diajukan, yang disetujui hanya Rp 27 miliar. Padahal, tahun 2007 saja, dana perbaikan jalan rusak dianggarkan Rp 40 miliar. Sementara, tahun ini, jumlah jalan rusak semakin parah. Jauh lebih parah dari tahun kemarin.
Menurut Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Budi Widiantoro, hingga Selasa (18/3) kemarin, perbaikan jalan berlubang yang sudah dikerjakan baru sebanyak 21 ribu meter persegi atau 4,6 persen dari total jalan rusak 456 ribu meter persegi. "Kenapa yang sudah diperbaiki tidak pernah diberitakan, sementara yang muncul selalu saja yang rusak..Kita memperbaiki itu secara bertahap," kata Foke sekali lagi mencoba protes atas pemberitaan yang ada.
Bagi aq, secara subyektif, jika mental pejabat kita hanya mau diberitakan apa yang sudah dikerjakan atau yang baik2 saja, sementara borok tak pernah dibongkar atau bahasa halusnya diingatkan, mau jadi apa kota ini. Tidak diberitakan saja, penanganan masih lelet, apalagi hanya didiamkan.
Jika teringat soal ini, aq kembali teringat saat ditegur kepala humas dan protokol Pemprov DKI Arie Budiman. Pria berkacamata itu marah besar setelah aq menulis dugaan korupsi Dispenda atas pajak yang masuk senilai Rp 19,6 miliar lantaran perbedaan angka yang ada di kantor kas daerah dan Dispenda berbeda. Sementara angka yang ada di Dispenda nilainya jauh lebih kecil. Institusi pendulang rupiah Pemprov itu kembali aq gebrak setelah dewan menemukan selisih angka kendaraan bermotor yang ditengarai ada indikasi penyelewengan jumlah pajak yang masuk senilai Rp 800 miliar. "Kalau menulis lihat2 siapa yang ngomong dan apa motifnya," begitu Arie Budiman marah2.
Aq hanya menjawab singkat. "Saya tidak menulis jika itu tidak ada manfaatnya untuk kepentingan masyarakat banyak. Kalau bukan kita yang ngawal program pak Fauzi soal clean governance, lalu siapa lagi," kataku singkat.
Aq menulis seperti itu karena prihatin. Sebab, banyak di antara program yang digembor2kan untuk kepentingan masyarakat banyak terbengkelai. Sebut saja yang bisa dilihat di depan mata soal jalan rusak yang telah menelan korban jiwa, banjir yang hampir setiap hari datang, atau macet yang setiap hari menghadang. Untuk mengatasi itu semua, mulai dari Gubernur hingga kasubdit selalu saja bilang tidak ada dana. Kalau tidak ada dana, setidaknya jangan ada lagi yang mencoba main proyek. Nasib korban tewas saja ga pernah terurus. Begitu aq mencoba menulis.
"Tahun depan kita akan coba programkan asuransi bagi warga Jakarta. Agar kalau terjadi kecelakaan ada jaminan bakal dapat santunan," begitu janji Nurmansyah dengan memberi isyarat kepada Prijanto.
Apakah akan terealisasi? atau cuma janji2 seperti saat kampanye? "Semoga tidak,". Aq, kamu, atau siapapun warga Jakarta yang pernah merasakan tergilas akibat kesemrawutan penataan Kota Jakarta pasti akan mendukung penuh janji itu. Paling tidak, itu bisa menenangkan anak kita, keluarga kita, tetangga kita atau siapapun yang sedang terkena musibah.
Aq membayangkan, jika rumah Gubernur atau keluarga Gubernur atau pejabat teras lainnya kebanjiran, pasti penanganan banjir akan lebih cepat. Atau jika, Gubernur atau keluarga Gubernur atau pejabat teras lainnya pernah merasakan terjerembab akibat jalan rusak, pasti penanganan jalan rusak tidak akan terbengkelai seperti saat ini.
Karena, siapapun akan sepakat, pengalaman adalah guru yang terbaik. HANYA, keledai yang sengaja masuk ke dalam lubang yang sama.

Saat senja di pojok Balaikota menjelang libur, 19 Maret 2008

Rumahku Banjir Lagi..

Rumahku Banjir Lagi..

Pukul 02.30 dini hari aq baru mulai bisa beranjak ke tempat tidur.. maklum, seperti hari biasa, setiap Jumat datang, liputan seperti habis2an. Soalnya, esoknya ada harapan bisa libur.. kasian Shelvia Jaflaun istriku lagi mengandung calon anakku tapi hari2nya selalu dihabiskan tanpa diriku..
Sementara aq nyaris tidak bisa banyak menemaninya karena tuntutan liputan.. pagi berangkat, pulang tengah malam.. begitu setiap hari. Tak jarang, terkadang kami bertengkar karena persoalan itu.. (yach.. mau apa lagi..beginilah takdirku saat ini..kenapa harus disesali..toh roda pasti berputar..begitu kata batinku setiap kami bentrok). Apalagi tak jarang acara gubernur DKI terutama saat sidak, acara selalu saja pagi buta..
"Yah..yah..yah..bangun..bangun..!!!.." teriak istriku membangunkanku. Aq masih bermalas-malas. "Ada apa sih ma..berisik amat.." begitu jawabku jengkel. Beratnya mataku untuk dibuka sangat wajar. Jika dihitung, baru beberapa saat lalu aq memejamkan mata.. (apalagi ini kan hari liburku..kata hatiku mencoba protes). Karena, pada hari biasa Senin sampai Jumat, jarang2 aq bisa tidur nyenyak.. jadwal pagilah..telpon itulah..pokoknya banyak banget yang membuat hari2ku sangat sibuk..
"Yah.. cepetan bangun..rumah kita kebanjiran.." kata istriku sekali lagi mempertegas sambil mondar-mandir ngangkat barang-barang yang ada di dapur untuk dievakuasi atau diletakkan ke tempat yang lebih tinggi..
"Bangun yah..males amat sih..banjir tau..banjir..rumah kita banjir.." kata istriku sepertinya agak kesal.
Dengan berat, aq mencoba membuka mataku..setelah agak sedikit sadar, aq langsung beranjak ke dapur.. aq lihat air sudah mulai beranjak pelan tapi pasti.. (Astagfirullah..rumahku banjir lagi..apakah ini cobaan, ujian atao peringatan..!!!). Jika peringatan..peringatan bagi siapa..bagiku..bagi keluargaku..tetanggaku..penguasa ku.. tak tahulah..!! YANG JELAS.. hari ini aq, istriku dan calon anakku harus kembali mengungsi..
Selama kali pertama datang ke Jakarta dua tahun silam, tepatnya usai lebaran 2005, aq dah tiga kali pindah kontrakan. Pertama di Kayu Putih, dekat Matraman, Jakarta Pusat. Tapi di sana rumah yang aq kontrak kebanjiran pada Februari 2007. Lalu aq memutuskan pindah ke Condet, Jakarta Timur. Tapi di sana tidak jauh berbeda. Rumah memang tidak banjir, tapi jalan menuju rumah selalu saja banjir dan jalan pun banyak yang terputus..
Usai banjir Februari, aq memutuskan untuk pindah ke Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Hitung2, selain dekat dengan kantor, juga jalan tidak terputus saat banjir..
Tapi siapa yang nyangka, jalan memang tidak terputus, tapi rumahku tenggelam..terkena limpasan Sungai Pesanggrahan.. (kasian amat ya..).
Banjir yang menimpa rumahku kali ini karena murni kiriman dari Bogor. Sebab, tadi malam hujan hanya gerimis..subuh tadi juga tidak ada tanda2 ada buturan air turun dari langit..
Menyesal tiada guna..yang penting bagaimana saat ini bisa menyelamatkan barang2 rumah tangga.. lalu mengungsi entah kemana..
Sejak mata terbuka, aq pun ikut sibuk bersama istriku mengangkat barang2 ke tempat yang lebih tinggi..peralatan dapur, bantal, guling, kasur, tape, TV, buku2, tumpukan koran..atau apapun yang berada di lantai harus diangkat satu persatu.. (untungnya hari ini libur tidak ada beban untuk liputan..). Mungkin Tuhan tahu..kok secara kebetulan, sudah dua kali berturut2, banjir yang menimpa rumahku selalu saja bertepatan dengan hari libur.. (al hamdulillah..terima kasih Tuhan.. setidaknya aq bersyukur karena masih bisa bantu istriku ngangkat barang2..). Meskipun, rencana untuk USG calon anakku gagal karena banjir ini.. sebab, sejak kali pertama mengetahui positif hamil, Shelvia Jaflaun istriku selalu saja ingin ditemani ketika USG. Agar aq bisa lihat calon anakku secara langsung, bergerak2 ingin cepat lahir ke dunia.. seperti ingin membantu ayahnya berjuang demi secuil harapan untuk keluarga, tetangga, teman, sahabat, lingkungan ini, kota ini..atau siapapun yang tergerus oleh keserakahan segelintir orang2 yang tidak bertanggungjawab).
Sejak zaman Gubernur DKI dipegang Sutiyoso hingga saat ini rejim telah berganti Fauzi Bowo, persoalan banjir memang selalu saja menjadi momok..
"Semua sudah kita rancang agar banjir di DKI ini bisa diminimalisasi. Pengerukan, pembangunan banjir kanal timur, peninggian banjir kanal barat, pembuatan situ, sumur resapan, perbaikan drainase...dan bla..bla.." seabrek janjinya Sutiyoso.
Tapi dari waktu ke waktu, banjir Jakarta bukannya bisa diminimalisasi, tapi justru semakin parah..parah..dan parah.. semenatara air terus naik, aq terus mencoba bercerita lewat blokku ini.. untuk bukti kepada calon anakku ketika tiga bulan ke depan sudah lahir ke dunia..(maafkan ayahmu nak..ayah tidak bisa berbuat apa2 untuk bisa mencegah banjir di calon kotamu ini..ayah hanya bisa menulis..menulis dan terus menulis agar penguasa kota ini bisa tergerak hatinya..dengan cepat bisa mengatasi banjir yang berkepanjangan ini..jika korupsi, hentikanlah sementara kalo bisa seterusnya..uruslah sejenak rakyatmu yang selalu tertimpa musibah kebanjiran..).
"Untuk mengatasi banjir tidak hanya bisa dilakukan seperti membalikkan telapak tangan..butuh waktu panjang dan biaya triliunan," begitu kata Gubernur DKI Fauzi Bowo berkelit.
Yah, kita bisa maklumi itu..Tapi apakah Pemprov DKI benar2 telah serius untuk menangani banjir..? buktinya, kenapa masih ada orang yang dibiarkan membangun puluhan ruko persis di bantaran kali Pesanggrahan di Cengkareng Timur.. kenapa pula lahan rawa di bantaran kali Pesanggrahan, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan dibiarkan diuruk persis di bantaran kali untuk pembangunan rumah elit.
Ini pula yang membuat rumahku banjir dan ratusan rumah warga lainnya yang jelas2 di mataku mereka tidak tahu dan tidak bisa berbuat banyak. Saat mengungsi tadi malam, aq dengar warga ngrumpi, sebenarnya sebelum bantaran Kali pesanggrahan diutruk untuk komplek bangunan mewah, mereka minta dibuatkan pintu air. Agar ketika sungai meluap, air tidak masuk ke perkampungan. Nyatanya, pengembang hanya membuatkan drainase kecil yang tragisnya tidak ada tembusan dan mentok di pemukiman warga. "Warga hanya bisa geleng2 kepala dan hyanya bisa mengatakan SELAMAT DATANG BANJIR...".
Lagi-lagi aq bertanya, apakah Gubernur DKI sudah berbuat? jawabannya BELUM. Jangankan gubernur, ketua RT, RW apalagi lurah setempat saja acuh tak acuh. lalu mau jadi apa kampungku ini. Mau jadi apa Jakartaku ini...sedih banget rasanya...
Setiap hari aq menulis soal banjir, liputan hingga sampai berenang, ternyata untuk mendesak pemegang kebijakan di kotaku ini saja aq tidak mampu... karena jawabannya pasti sama. Orang nomor satu di DKI itu hanya menyalahkan warga kenapa tinggal di bantaran kali. Apakah kami tinggal di bantaran kali? warga pun akan sepakat berkata "Tidak semua...". kalau mau dibertsihkan warga yang tinggal di bantaran kali, silakan SIKAT semua. Tapi jangan lupa, jangan ada lagi diskriminasi. Warga miskin digusur, tapi bangunan elit seperti di tempatku dibiarkan tidur nyenyak di ruangan ber-AC meskipun bangunan itu ada di bantaran kali.

Ulujami, saat air terus menenggelamkan rumahku, 15 Maret 2008