Kabiro Adwil DKI Dibui

Diduga Korupsi Rp 1 Miliar

Keseriusan Kejaksaan Tinggi DKI untuk menyeret pejabat Pemprov DKI yang tersangkut korupsi akhirnya dibuktikan. Kemarin sore pukul 16.00, Kepala Biro Administrasi Wilayah Pemprov DKI Agusalim Utud dijebloskan ke dalam penjara rumah tahanan (rutan) Salemba cabang Kejari Jakarta Selatan.
Agusalim Utud ditetapkan tersangka setelah melalui pemeriksaan intensif yang dilakukan secara maraton terhitung mulai pukul 10.00 hingga pukul 16.00. "Dia diduga ikut terlibat dalam korupsi pengadaan filling cabinet yang merugikan negara Rp 4,6 miliar," ungkap Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) M Yusuf kemarin sore.
Dari hasil pemeriksaan, Agusalim diduga ikut terlibat korupsi sekitar Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar. Sebelumnya, Kejati juga menahan penyandang dana bernama Burhanudin. Pria tersebut diduga mendanai proses lelang di lima wilayah DKI. Sementara Adang Sudarmaji selaku pemenang lelang sudah berulang-ulang dipanggil untuk pemeriksaan namun tak kunjung juga datang. Praktis, dengan ditahannnya Agusalim Utud, tersangka dugaan korupsi pengadaan filling cabinet tahan api tahun 2006 tersebut yang sudah ditahan sebanyak 11 orang. Jakarta Timur tiga orang, Jakarta Selatan dua orang, Jakarta Barat dua orang, Jakarta Utara satu orang, Jakarta Pusat satu orang serta DKI dua orang.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Sri Rahayu saat dikonfirmasi mengakui adanya penahanan Kepala Biro Hukum Agusalim Utud. Selama pemeriksaan, pria yang masih aktiv di Pemprov DKI itu didampingi pengacara Devy Anwar. Setelah dinyatakan harus ditahan, Biro Hukum telah menyampaikan secara lisan untuk penangguhan penahanan. Namun, secara resminya akan disampaikan Jumat (30/5) hari ini.
Koordinator divisi korupsi politik ICW Ibrahim Fahmi Badoh menyatakan, banyaknya kasus korupsi di tingkat pemerintahan daerah akibat rendahnya tingkat pengawasan internal. Terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Rata-rata, penyelewengan terjadi akibat dana yang diajukan tidak begitu signifikan namun jumlahnya banyak dan merata di setiap satuan unit kerja pemerintah daerah (SKPD).
Pemborosan pada pengadaan filling cabinet itu lantaran sekali pengadaan bisa tahan hingga tujuh tahun sejak awal pembelian. Sehingga, jika masih ada barang yang sama belum sampai melewati rentang masa ketahanan tersebut, pengadaan baru dianggap pemborosan. Apalagi jika terjadi mark up. Akibatnya, anggaran publik menjadi berkurang, sementara anggaran aparatur membengkak. "Ini harus dituntaskan dan diproses," tandasnya.
Penyelidikan kasus dugaan korupsi tersebut dimulai sejak ada penemuan dugaan penggelembungan dana pengadaan filling cabinet dengan nilai total Rp 15 miliar. Setelah diungkap pada September 2007. Kemudian, pada Januari 2008, penyidik meningkatkan statusnya ke penyidikan dan menemukan unsur kerugian negara hingga ditetapkannya para tersangka tersebut.
Sekadar diketahui, munculnya kasus dugaan korupsi filling cabinet di lingkungan Pemprov DKI Jakarta berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan inteligen Kejaksaan Tinggi DKI. Ditemukan enam kasus tindak pidana korupsi pada pengadaan filling cabinet tahan api di lima wilayah DKI. Masing-masing kantor Walikotamadya Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara serta Kantor Biro Administrasi Wilayah (Adwil) Pemprov DKI.
Dalam pengadaan tersebut, Biro Adwil mendapatkan anggaran Rp 2,5 miliar atau dengan jumlah keseluruhan Rp 15 miliar yang bersumber dari APBD DKI. Dugaan korupsi berawal setelah proses munculnya anggaran tersebut tidak prosedural lantaran muncul tanpa ada usulan dari masing-masing kotamadya se-DKI Jakarta.
Dugaan korupsi tersebut didasari alasan pada pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh masing-masing kotamadya se-DKI Jakarta dan Biro Adwil DKI diduga tidak sesuai dengan ketentuan Kepres no 80 tahun 2003 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah. Antara lain, dalam menyusun spesifikasi filling cabinet tahan api oleh panitia atau penguasa anggaran telah menunjuk pada merek tertentu. Yakni Lacera. Selain itu, panitia lelang telah menetapkan hasil perhitungan sendiri (HPS) tanpa melakukan survey pasar dan pabrik. Panitia hanya mengacu kepada patokan harga satuan yang dikeluarkan Biro Perlengkapan DKI.
Panitia atau kuasa pengguna anggaran dalam evaluasi teknis dan harga serta dalam menetapkan pemenang lelang tidak cermat dan tidak profesional. Seperti yang terjadi di Jakarta Timur yang menetapkan CV Mahabani sebagai pemenang lelang dengan harga Rp 21.050.000 per unit dan PT Landalo Sejati sebagai pemenang di Kodya Jakarta Pusat dengan harga Rp 21.825.000 per unit. Padahal, masih ada perusahaan lain yang sanggup memproduksi filling cabinet tahan api dengan harga yang lebih murah dengan spesifikasi sama dan kualitas yang sama. Yang sangat disayangkan lagi, panitia lelang telah merekayasa sama peserta lelang dengan nama fiktif. Seperti PT Karya Cipta Utama tidak pernah mendaftar sebagai peserta lelang. Bahkan, PT Landaru tidak memiliki izin usaha serta belum pernah memproduksi filling cabinet. Produksi diserahkan perusahaan lain seperti PT Lodd Indonesia dan PT Sarandi. (aak)

Jakarta Mulai Rusuh

Situasi Jakarta mulai tidak kondusif. Sejak dinaikkannya BBM pada Jumat (23/5) pukul 00.00 lalu, aksi penolakan kenaikan BBM meluas. Hampir setiap hari ribuan mahasiswa turun jalan. Sejumlah elemen kampus di Ibukota tak henti-hentinya meneriakkan penolakan kenaikan BBM itu. Satu kerusuhan telah terjadi. Mahasiswa kampus Universitas Nasional (Unas) bentrok dengan aparat kepolisian yang dikerahkan Polres Jakarta Selatan dan dibantu Polda Metro Jaya. Aparat kepolisian menyerbu kampus yang terletak di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan itu. Sejumlah fasilitas kampus dirusak. Ratusan mahasiswa yang kebetulan berada di kampus dipukul, ditendang dan dihajar tanpa ampun. Sebanyak 100 mahasiswa ditahan di Polres Jakarta Selatan dan akhirnya sebanyak 73 mahasiswa dinyatakan sebagai tersangka dengan tuduhan menimbulkan kerusuhan dan mengancam keamanan. Baik Kapolda Metro Jaya Kombes Pol Adang Firman maupun Kapolri Jenderal Sutanto berdalih, penyerbuan itu untuk membela diri dan menegakkan hukum dan mengendalikan keamanan. Bahkan, tidak tangung-tanggung, Kapolri menyatakan aksi tersebut ditungganggi pihak ketiga yang ingin memanfaatkan situasi yang berniat mengadu domba antara mahasiswa dengan pemerintah.
Rektor Unas pun tak terima atas kejadian tersebut dan melaporkan kepada Kombnas HAM lantaran aparat telah melakukan pengrusakan dan kekerasan di area kampus yang notabene otonom.

Belum usai kasus Unas, ratusan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) tak ingin ketinggalan. Mereka juga menggelar aksi massa di kampusnya yang terletak persis di jalan protokol. Kerusuhan pun terjadi. Mahasiswa dan aparat terlihat bentrok yang berujung kejar-kejaran. Karena kesal, mahasiswa melempari aparat dengan berbagai benda keras yang ditemukan di sekitarnya. Batu, kayu, botol dan bom molotov dilemparkan di tengah brikade aparat. Suasana pun mencekam. Namun tak sampai berlarut-larut lantaran aparat tidak mau mengulang kesalahan yang sama saat terjadi penyerbuan di kampus Unas. Seluruh personel ditarik dari lapangan.
Justru, suasana semakin tidak terkendali. Ratusan mahasiswa semakin brutal. Jalan Letjend Sutoyo diblokir. Ribuan pengguna jalan tidak bisa melintas. Begitu juga puluhan angkot dan bus kota antarkota terpaksa berhenti operasi. Ribuan penumpang pun telantar. Pemblokiran terjadi sekitar pukul 16.00 hingga pukul 22.00 dan berlanjut tadi pagi pukul 07.30 hingga pukul 11.00. Aparat setempat pun kembali menenangkan massa dibantu rektor UKI. Aksi pemblokiran pun bisa dibubarkan.
Di tempat berbeda, terutama di Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, ratusan angkutan umum juga mogok kerja. Para sopir itu menolak operasi lantaran tidak ada ketegasan tarif dari pemerintah sejak ada kenaikan BBM. Sementara, inisiatif menaikkkan tarif yang dilakukan para sopir banyak ditolak mentah-mentah oleh para penumpang. Para sopir pun frustasi. Sementara para pengusaha angkutan umum yang tergabung dalam Organda juga tidak mau tahu nasib para sopir. Para pengusaha menolak ikut menanggung biaya operasi lantaran setoran yang diberikan para sopir terlalu rendah. Sehari hanya Rp 150 ribu.
Dua hari sudah ratusan angkutan umum mogok. Di antaranya, angkot 09 dan 09 A jurusan Tanah Abang-Kebayoran Lama dan M 11 jurusan Tanah Abang-Meruya, B 03 jurusan Meruya-Grogol, B 17 jurusan Kebayoran Lama-Grogol, metromini 24 jurusan Srengseng-Slipi, M 11 Tanah Abang-Meruya, metromini 92 Ciledug-Grogol, metromini 91 Tanah Abang-Batusari serta KWK B 14 jurusan Rawabuaya-Grogol.
Mogoknya sejumlah angkutan umum tersebut memang membuat lalu lintas lancar. Tidak seperti biasanya yang selalu langganan macet lantaran banyak yang ngetem atau menaikkan atau menurunkan penumpang sembarangan. Namun, akibat mogoknya angkutan umum, ribuan penumpang yang biasanya memanfaatkan jasa angkutan menjadi telantar. Sebagai gantinya hanya ada ojek yang mematok tarif gila-gilaan.
Tidak diketahui pasti kapan aksi mogok bakal berakhir. Meskipun, Organda DKI sendiri telah memberikan jaminan tidak mogok seperti yang disepakati saat rapat bersama dengan Dinas Perhubungan DKI di kantor Jatibaru, Jakarta Pusat kemarin. Sebab, antara sikap sopir yang mogok dengan pengusaha angkutan umum yang tergabung dalam Organda memiliki kepentingan yang berbeda. Pengusaha enggan menanggung biaya operasional yang membengkak. Seluruhnya diserahkan kepada sopir. Sementara, di sisi lain, para penumpang menolak tarif yang dinaikkan secara sepihak oleh para sopir.
Menyikapi aksi mogok puluhan angkot dan bus kota itu, Pemprov DKI tidak bisa berbuat banyak. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo hanya berjanji akan mengantisipasi kejadian tersebut dengan mengerahkan armada tambahan dari TNI, Polri dan bus pegawai.
Selain itu, pengoperasian busway juga akan ditambah. Jika pada hari biasa hanya sampai pukul 22.00, akan dioperasikan hingga pukul 00.00. Begitu juga dengan kereta api. Pemprov akan meminta PT KA Daops I untuk bisa memperpanjang jam operasi KA. Jika pada hari biasa hanya beroperasi hingga pukul 20.30, diminta bisa beroperasi hingga pukul 00.00. "Pengerahan bus cadangan itu plan C atau plan terakhir jika tarif tak kunjung bisa ditetapkan. Tapi itupun tak mampu melayani seluruh layanan yang ada," tambah Kepala Dinas Perhubungan DKI Nurachman.
Anehnya, meski gejolak sosial telah terjadi, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) serta Organda DKI sendiri tak kunjung menyerahkan usulan tarif angkutan umum kepada Gubernur.
Menurut Ketua DTKJ Edi Toet Hendratmo, belum ditentukannya tarif angkutan umum tersebut lantaran banyak faktor yang harus dibahas. Seperti kajian sosial dan ekonomi. "Besok sore (sore ini) dibahas. Kenaikan tarif bukan cara tepat. Tapi tidak ada cara lain. Diharapkan bisa sampai di tangan Gubernur Kamis atau Jumat," ungkapnya.
Belum usai mogok angkot, ribuan buruh di DKI juga tak ketinggalan. Mereka mengancam akan turun jalan dan mogok kerja jika tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi tidak dinaikkan 30 persen. Saat ini UMP ditetapkan Rp 972.604 dan dituntut bisa naik menjadi Rp 1,3 juta.
Menurut Gibson Sihombing, salah satu anggota Dewan Pengupahan dari unsur Asosiasi Pekerja Indonesia, penetapan kenaikan UMP DKI itu harus ditetapkan maksimal pada Juni mendatang. Sebab, dengan kenaikan BBM sebesar 28,7 persen, beban yang ditanggung para buruh semakin besar. Hal itu mengingat asumsi penetapan UMP 2008 salah satunya didasarkan pada tarif angkutan umum. "Hitung-hitungannya per bulan Rp 300 ribu atau satu hari Rp 10 ribu. Tapi kalau tarif angkot naik, kan beban semakin berat," ungkapnya.
Apalagi, penetapan itu didasarkan pekerja lajang dan tidak pernah dipikirkan nasib para pekerja yang sudah berkeluarga. Jika harus menunggu kenaikan UMP tahun depan, para buruh harus menanggung beban selama tujuh bulan.
Koordinator Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Syawal Harahap menyatakan, jika tuntutan kenaikan UMP tidak segera ditetapkan sebesar 30 persen, para buruh akan turun jalan. Aksi pemanasan akan mulai digelar pada 29 Mei mendatang. Aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan terhadap situasi ekonomi yang kian sulit.
Idealnya, dengan adanya kenaikan BBM, upah buruh sudah harus ditetapkan minimal Rp 1,3 juta atau sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Tahun 2007, KHL DKI sebesar Rp 1.055.000. Namun, UMP hanya ditetapkan 92 persen dari jumlah tersebut atau sebesar Rp 972.604.
Koordinator Serikat Pekerja Nasional (SPN) Endang Sunarto, jika kenaikan UMP tidak segera ditetapkan, beban para buruh akan semakin berat. Dari hasil survey yang digelar di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan, sebelum kenaikan BBM saja, beban buruh setiap bulan harus nombok Rp 900 ribu per bulan. Untuk menambal kebutuhan, banyak di antara para buruh yang menyandera kartu kredit. Lantaran tidak bisa membayar tagihan, banyak yang rela di-PHK agar mendapat pesangon.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, tuntutan kenaikan UMP itu sah-sah saja dilakukan. Namun, dewan pengupahan juga harus mengikuti prosedur dengan segera membahas dan mengusulkan kepada Pemprov DKI. "Kalau itu menjadi tuntutan, ajukan saja secara resmi," ungkapnya.
Menyikapi antisipasi adanya kerusuhan aksi massa, Polda Metro Jaya, TNI, Pemprov DKI dan forum rektor merapatkan barisan. Rapat besar-besaran digelar di Balaikota. Diperkirakan, rapat akan berlangsung hingga nanti malam pukul 00.00.
Miris. Itulah komentar yang bisa aq katakan. BBM telah dinaikkan. Seluruh aset milik anak negeri telah dijual. Kilang minyak diserahkan kepada Amerika. Dalam negeri tak mampu mengendalikan harga minyak. Pemerintah hanya bisa menjual minyak mentah dengan harga yang sangat murah. Begitu minyak jadi, harus dibeli dengan harga yang sangat mahal. Kita telah terjajah di negeri sendiri akibat tangan-tangan penguasa yang mementingkan kepentngannya sendiri.
Anehnya, mantan presiden megawati yang dulu juga pernah menaikkan BBM dan menjual aset juga teriak2 menolak kenaikan BBM. Persis seperti tak pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Begitu juga Gus Dur. Semua orang ingin memanfaatkan situasi. Semua orang ingin meneguk simpati dan popularitas demi pemilu 2009. Rakyat, apalagi rakyat kecil dan miskin hanya bisa tersedu-sedu dan menyesali situasi yang tak mungkin akan kembali seperti dulu. Lalu siapa yang bakal membela mereka? hanya kalian yang masih punya hati nurani yang bisa menjawabnya.

Balaikota saat magrib jelang pertemuan forum rektor, Polda metro dan pemprov DKI bahas situasi terkini Jakarta, 27 Mei 2008

Dua Orang Tewas Setiap Hari

Dua Orang Tewas Setiap Hari

Ribuan Perusahaan DKI Langgar K3

Kedisiplinan ribuan perusahaan yang ada di DKI masih sangat rendah. Khususnya dalam menerapkan keselamatan dan keamanan kerja (K3). Praktis hal itu memicu terjadinya kecelakaan kerja semakin meluas. Sebanyak 25 kasus kecelakaan kerja terjadi di Jakarta setiap harinya. Bahkan, dua di antaranya berujung ada kematian pekerja.
Dari hasil penelusuran DPRD DKI Jakarta, kecelakaan kerja pada 2007 sebanyak 9.480 kasus. Dari jumlah kecelakaan tersebut, sebanyak 734 pekerja cacat fungsi, 529 kasus cacat sebagian, empat kasus cacat tetap dan 634 kasus meninggal dunia. Sementara sebanyak 7.519 kasus atau 79 persen, sembuh dari kecelakaan. "Jumlah ini memang mengalami penurunan dibandingkan pada 2006 lalu yang tercatat 10.026 kasus. Tapi jumlah ini masih terhitung sangat tinggi," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Maringan Pangaribuan kemarin.
Masih tingginya tingkat kecelakaan kerja tersebut akibat banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar K3. Selain norma ketenagakerjaan juga belum dilaksanakan. Bahkan, banyak di antara perusahaan yang melakukan pelanggaran norma ketenagakerjaan, belum memiliki serikat pekerja dan banyaknya perusahaan yang memperkerjakan pekerja waktu tertentu atau honorer.
Hal tersebut memang diakui Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Sumanto. Menurut dia, selama 2007 hingga Maret 2008, sebanyak 3.600 perusahaan melakukan pelanggaran K3. Seluruhnya telah diberi peringatan. Namun, sebanyak 25 perusahaan enggan memenuhi ketentuan. "Perusahaan yang membangkang tersebut sudah diproses secara hukum dan masuk penyidikan," ungkapnya kemarin.
Dijelaskan, perusahaan yang diajukan ke pengadilan tersebut, sebelumnya sudah melalui prosedur administratif terlebih dahulu. Upaya pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan telah dilakukan. Bagi perusahaan yang melanggar dan enggan memenuhi ketentuan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke pengadilan. Namun, jika perusahaan setelah diberi nota peringatan bersedia memenuhi ketentuan, proses hukum tidak akan ditempuh. Sebab, pada prinsipnya, Disnakertrans tidak bermaksud memberi tindakan kepada perusahaan, tapi untuk melindungi keselamatan kerja para buruh. "Toleransinya enam bulan sejak diberi nota peringatan," terangnya.
Masih banyaknya perusahaan yang mengabaikan aspek keselamatan itu akibat sanksi yang ada dalam Undang-Undang sangat ringan. Sesuai UU nomor 1 tahun 1970 tentang K3, sanksi bagi pelanggar hanya berupa hukuman kurungan 3 bulan atau denda sebesar Rp 100 ribu. "Ini tahun 1970. Kalau sekarang memang sudah tidak sesuai lagi," katanya.
Di antara contoh kecelakaan kerja yang terjadi baru-baru ini seperti yang dialami
Hary, 30, satgas Transjakarta yang terjatuh di Halte Pulomas saat akan menurunkan penumpang pada Rabu (21/5) lalu. Akibatnya, Hary mengalami patah tulang di bagian kaki dan tangan kanan lantaran terlindas ban belakang bus. Korban terpaksa dilarikan ke RS Mediros, Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk mendapat perawatan intensif. "Seperti juga kasus keracunan yang terjadi di Carrefour Ratu Plaza, Pemprov akan membawanya ke jalur hukum," bebernya. (aak)

Anggaran Proyek Dipangkas, Dewan Kebakaran Jenggot

Anggaran Proyek Dipangkas, Dewan Kebakaran Jenggot

Langkah Pemprov DKI Jakarta patut diacungi jempol. Hal itu setelah sejumlah anggaran yang ditengarai mubazir dipangkas habis dari seluruh dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Tragisnya, langkah progresif itu justru membuat sejumlah kalangan politisi Kebon Sirih kebakaran jenggot. Diduga, anggaran yang dipangkas itu merupakan proyek "titipan" dari dewan.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, pemangkasan sejumlah program yang dianggap tidak mendesak itu lantaran terjadi penurunan rencana penerimaan akibat perubahan situasi ekonomi. Sehingga, Pemprov DKI tidak mau ambil resiko dengan mematok anggaran yang lebih besar. Apalagi, sejumlah program yang dipangkas itu juga bukan anggaran mendesak. Seperti seminar-seminar, kelengkapan fasilitas kantor SKPD serta renovasi gedung pemerintahan.
"Pertumbuhan ekonomi kan tidak stabil. Itu menuntut untuk dilakukan evaluasi. Apakah pertumbuhan ekonomi lebih cepat atau lambat," ungkapnya kemarin.
Menurut dia, dengan APBD sebesar Rp 23,59 triliun, idealnya, pada triwulan pertama Januari hingga Maret 2008, harus sudah masuk sebesar Rp 5 triliun. Kenyataannya, pemasukan hanya Rp 3,2 triliun. Hal itu berarti telah terjadi defisit Rp 1,8 triliun. Sehingga APBD 2008 terpaksa harus menyusut menjadi Rp 18,79 triliun.
Defisitnya anggaran ditengarai juga akibat adanya kesalahan perhitungan SILPA 2007. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, SILPA hanya mencapai Rp1,3 triliun. Sementara dalam APBD 2008 sudah terlanjur dimasukkan SILPA hasil perhitungan eksekutif Rp1,8 triliun. Sehingga ada pengurangan Rp 500 miliar.
Menyikapi kenyataan tersebut, Pemprov DKI juga harus menyesuaikan kondisi yang ada dengan memangkas sejumlah anggaran belanja di setiap SKPD. Apalagi, banyak di antara program yang mendesak juga masih membutuhkan tambahan dana.
Sayangnya, Foke enggan menyebut berapa jumlah pemangkasan itu. Sebab, masing-masing SKPD baru menghitungnya.
Menurut Sekda Muhayat, pemotongan itu dilakukan di seluruh SKPD sebesar 15 persen hingga 20 persen. Sebab, Pemprov DKI juga harus memenuhi alokasi kenaikan gaji sebesar 20 persen.
Sementara itu, atas pemangkasan tersebut, kalangan dewan mengaku berang. Sebab, dalam memangkas alokasi anggaran di SKPD, eksekutif tidak melibatkan dewan sama sekali. Padahal, dengan fungsi budgeting, dewan memiliki hak untuk ikut menentukan besaran dana dalam APBD. Termasuk jika terjadi pemangkasan atau penambahan.
Menurut sekretaris komisi B Nurmansyah Lubis, eksekutif melakukan pemotongan anggaran secara sepihak tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran. Pemprov juga dianggap secara sengaja tidak menerbitkan SKO atas kegiatan fisik dan non fisik hingga saat ini. Sehingga, sampai saat ini belum ada program yang dikerjakan. "Itu sama saja telah menghambat pekerjaan. Pimpinan DPRD DKI harus memanggil gubernur mengenai hal ini," tegasnya.
Dijelaskan, Gubernur melalu Sekda telah memerintahkan kepada SKPD untuk memotong anggaran dari APBD 2008 yang disahkan tanpa memperdulikan kewenangan bahwa hak budget ada di legislatif.
Berdasarkan surat edaran Sekda no 24/se/2008 tertanggal 12 Mei 2008, Dinas, Sudin dan UPT diperintahkan untuk mengurangi anggaran tanpa persetujuan DPRD. "Bidang ekonomi saja jumlahnya mencapai Rp 193 miliar," bebernya.
Menurut dia, terlepas dari aspek penghematan yang dilakukan eksekutif, terbitnya surat edaran itu dianggap telah melecehkan dewan. Sebab, APBD 2008 saja belum sempat dilaksanakan, tapi sudah dirubah lagi. "Ini belum final. Masih dalam tahap kajian di masing-masing SKPD. APBN saja sudah berubah berulang-ulang. Kok APBD ga bisa," bantah Foke.

Warga Mulai Protes BLT

Ratusan Gakin Tak Tercatat

Sinyal kerusuhan sosial mulai tercium di Jakarta. Pasalnya, banyak di antara data warga miskin (gakin) yang tercatat dalam data BPS tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Padahal, jika tidak ada penundaan, BLT rencananya akan mulai dikucurkan hari ini.
Ketidakakuratan data BPS mulai mendapat kecaman warga di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sebab, sebanyak 135 gakin tidak tercatat dalam daftar yang ada di BPS.
Ratusan warga yang tidak tercatat tersebut tidak termasuk dalam daftar penerima BLT sebanyak 2.287 gakin. Di antara warga yang tidak menerima BLT tersebut, Kelurahan Kenari 28 orang, Bungur 24 orang, Kwitang 14 orang, Paseban 7 orang serta Senen 2 orang. "Yang paling banyak tidak masuk daftar penerima BLT dari Kelurahan Kramat sebanyak 60 KK," ungkap Camat Senen Hidayatullah kemarin.
Sedangkan yang masuk dalam daftar penerima BLT, Kelurahan Senen 177 orang, Kramat 918 orang, Bungur 370 orang, Paseban 642 orang serta Kenari 180 orang.
Menurut Askesmas Pemprov DKI Aurora Tambunan, perbedaan data tersebut memang terjadi lantaran banyak hal. Bisa lantaran ada yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal atau jika terjadi bencana. Banyaknya data warga miskin memang membuat Pemprov DKI tidak bisa menghitung secara valid berapa jumlah warga miskin sebenarnya. Saat ini, data kemiskinan versus gakin serta SKTM dengan BPS belum ada kesamaan. Begitu juga dengan angka riil di masyarakat. Sehingga, jika dalam penyaluran BLT tersebut menggunakan data BPS, pihaknya hanya bisa mengamini.
Namun, pihaknya tetap berjanji akan segera menuntaskan data miskin satu versi. Nantinya, data tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan yang berkaitan dengan warga miskin.
Menurut PT Pos Deputi IV Bangbang Suherman, terkait tidak adanya kesinkronan data penerima BLT yang menggunakan data dari BPS dan kenyataan di lapangan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Sebab, keputusan resmi pemerintah menunjuk data BPS untuk penyaluran bantuan kompensasi kenaikan BBM tersebut.
Menurut Kepala BPS DKI Djamal, data yang bakal dipakai untuk penyaluran BLT kompensasi BBM itu sudah final. Sebab, updating data selanjutnya baru selesai Juli mendatang. Di antara jumlah warga miskin yang bakal diajukan bisa menerima BLT itu total se-DKI sebanyak 157.515 orang. Jumlah tersebut berdasarkan data 2005 serta hasil updating 2007. Untuk Pulau Seribu ada 1.043 orang. Data masih menggunakan tahun 2005. Jakarta Selatan 11.377 orang. Data ini juga tahun 2005. Untuk Jakarta Timur sebanyak 38.871 orang sebagai hasil updating 2007. Sementara data sebelumnya menyebutkan, warga miskin di kawasan itu ada 39.768 orang. Artinya, ada 887 warga miskin yang dicoret.

Sedangkan untuk Jakarta Pusat 22.722 orang. Sebelumnya 22.723. Satu orang dicoret dari data miskin itu. Untuk Jakarta Barat 30.320 orang dan masih menggunakan data 2005 serta Jakarta Utara 53.182 orang hasil updating 2007. Jumlah warga miskin sebelumnya 55.249 orang. Di tempat ini ada 2.067 orang yang dicoret dari daftar orang miskin. "Memang masih banyak yang harus diupdate. Sebab, setelah diteliti, banyak yang masuk daftar warga miskin, tapi kenyataannya tidak miskin lagi," terangnya kemarin.
Dengan belum selesainya updating data warga miskin tersebut, memang ada kemungkinan terjadinya penyimpangan. Banyak warga yang tidak miskin bakal menerima bantuan BLT. Namun, hal itu bisa diantisipasi pada saat pembagian kartu oleh petugas PT Pos. Jika dalam pembagian asal-asalan, penyimpangan tidak terelakkan. "Di situ ada ketentuan, sangat miskin, miskin dan mendekati miskin. Yang terakhir itu yang harus diteliti dengan seksama," tegasnya.
Meski banyak daftar warga miskin baru, Pemprov DKI Jakarta tetap tak memiliki keberanian untuk menambah nama baru yang bakal menerima BLT. Hal itu mengingat standar yang ditetapkan BPS nasional sulit untuk diterapkan di DKI. Praktis, hal itu membuat Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan menarik kartu BLT jika di lapangan ditemukan tidak sesuai dengan alamat yang tertera.
"Kami tidak mau ambil resiko. Daripada bingung, lebih baik ditarik saja untuk menghindari kesalahan," ungkap Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo kemarin.
Instruksi tersebut telah dilayangkan ke seluruh SKPD dari kotamadya, kecamatan, kelurahan, RT dan RW. Jika dalam kartu BLT alamat yang tertera tidak sesuai dengan kenyataan, harus ditarik dan tidak boleh diwariskan.
Meskipun, diakuinya, ada desakan agar sejumlah kartu BLT yang tidak sesuai alamatnya itu bisa dialihkan kepada warga miskin yang lain yang tidak terdaftar. "Bisa saja. Tapi kan aturan yang ditetapkan BPS tidak seperti itu," katanya.
Foke sendiri mengaku mendapat banyak kritikan terkait jumlah kemiskinan di DKI yang ditengarai lebih kecil dari kenyataan. Namun, hal itu tidak bisa begitu saja dirubah lantaran keputusan BPS nasional sudah final.
Disebutkan seperti kriteria warga miskin harus memiliki rumah lantainya tanah, lebar rumah tidak lebih delapan meter persegi, untuk DKI, hal itu sulit diterapkan. Banyak warga miskin tempat tinggalnya tidak lagi tanah, tapi sudah ubin. Begitu juga luas tempat tinggalnya banyak yang lebih luas dari delapan meter persegi.
Jika standar kriteria sebanyak 14 item itu ada penyesuaian dengan kondisi kemiskinan saat ini, besar kemungkinan, kata dia, jumlah warga miskin DKI jauh lebih besar dari angka yang ditetapkan BPS sebanyak 157.515 orang.
Untuk penyaluran BLT tersebut, seluruh aparat dari tingkat kotamadya hingga kelurahan dan RT/RW sudah siap. Pada Jumat (23/5) mendatang, seluruh aparat siap mengawal penyaluran bantuan sebesar Rp 100 ribu per kepala keluarga itu. Untuk meminimalisasi terjadinya penumpukan massa, Pemprov DKI juga akan mendirikan posko penyaluran tambahan di sejumlah kantor camat dan lurah di lima wilayah DKI. Sehingga, selain 147 pos yang disiapkan PT Pos, tambahan itu akan menambah kelancaran penyaluran bantuan. Diharapkan, pengambilan BLT dengan cara berdesak-desakan bisa dihindari.
Pembagian kartu BLT tersebut memang sudah dimulai pada Senin (19/5) lalu. Namun, hingga kemarin, pembagian masih terus berlangsung.
Menurut pengakuan warga, meski nilainya sangat kecil dan tidak bisa mengatasi persoalan dengan naiknya harga kebutuhan bahan pokok, bantuan BLT itu sangat membantu. "Daripada tidak dapat. Lumayan lah," ungkap Aji, warga RW 4, Peganggsaan, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurutnya, jika pemerintah ingin membantu rakyatnya, mestinya bantuan tidak hanya dalam bentuk uang tunai. Tapi lebih membuka lapangan pekerjaan. Sebab, jika uang tunai, sekali diterima bisa langsung habis untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi, di DKI, sistem pemberdayaan di DKI melalui program PPMK sudah tersedia. Begitu juga dengan kesehatan gratis melalui kartu gakin atau SKTM. Begitu juga dengan layanan pendidikan gratis. "Yang tidak ada itu lapangan pekerjaan. Banyak lulusan sekolah nganggur," ungkapnya.