Pemprov DKI Menyimpang Rp 5,26 T

16 SKPD Masuk Daftar Hitam

Hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap laporan realisasi keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2007 sungguh mengejutkan. Ditemukan indikasi penyimpangan sebesar Rp 5,26 triliun. Headline Harian INDOPOS, 25 Juni 2008. Jumlah tersebut, dari jumlah total penemuan penyimpangan sebesar Rp 5,60 triliun. Namun, Pemprov sudah mengembalikan Rp 340 miliar. Sisa kekurangan hingga saat ini Rp 5,26 triliun belum dikembalikan kepada negara.
"Penyimpangan tersebut ditemukan di 16 satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," ungkap Kepala Perwakilan BPK RI di Jakarta I Gede Kastawa usai rapat paripurna penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2007 di gedung DPRD DKI kemarin.
Dari 16 SKPD yang terindikasi melakukan penyimpangan tersebut, pada pemeriksaan semester I mulai Januari hingga Juni terdapat 66 temuan yang ada di 13 SKPD. Di antara SKPD itu, Biro Keuangan, Biro Perlengkapan, Biro Hukum, Dinas Pendapatan, Dinas dan Sudin Pertamanan, Dinas Perumahan, Dinas Olah Raga dan Pemuda serta Dinas PU. Selain itu, Suku Dinas Kebersihan, Dinas Pertambangan, Dinas Pemakaman, Dinas Kebudayaan dan Permuseuman serta BPM & PKUD. Indikasi kerugian daerah dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp 13,17 miliar dan administrasi Rp 5,25 triliun.
Kemudian, pada semester II terhitung mulai Juli hingga Desember, ditemukan 65 penyimpangan yang ada di tiga SKPD. Yakni Dinas dan Sudin Perhubungan serta BLU Transjakarta, Dinas Pendidikan Dasar serta Dinas Pekerjaan Umum. Kerugian daerah dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp 4,10 miliar dan administrasi Rp 334,56 miliar. "Total nilai penyimpangan Rp 5,60 triliun," beber Kastawa.
Rinciannya, indikasi kerugian daerah dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp 17,27 miliar dan temuan administrasi Rp 5,59 triliun. Dari jumlah tersebut, yang sudah ditindaklanjuti sebesar Rp 4,80 miliar atas temuan kerugian dan kekurangan penerimaan daerah. Sementara untuk administrasi yang sudah ditindaklanjuti Rp 334,56 miliar.
Sehingga, temuan yang belum ditindaklanjuti Rp 12,47 miliar untuk indikasi kerugian dan kekurangan penerimaan daerah serta Rp 5,25 untuk administrasi. "Sekarang laporannya lebih jelek daripada tahun sebelumnya," ungkapnya.
SKPD yang membuat laporan keuangan tidak bagus, Gubernur harus harus bertindak tegas. Pihaknya merekomendasikan agar kepala SKPD yang membuat laporan tidak wajar lebih baik digeser saja. "Kalau bikin laporan ga bisa gimana mau ngurusin yang lain," terangnya.
Disinggung ada indikasi tindak korupsi, Kastawa menyatakan, ada kemungkinan ke arah tersebut. Namun, pihaknya masih akan melakukan investigasi lebih lanjut.
Menurut Sekda Pemprov DKI Jakarta Muhayat, temuan BPK tersebut akan ditindaklanjuti. Pemprov akan memberikan sanksi tegas kepada sejumlah SKPD jika terbukti melakukan penyimpangan. Sehingga, seluruh SKPD yang masuk daftar melakukan penyimpangan harus membuktikan kinerjanya. "Jika tidak dapat membuktikan, tentu Gubernur tidak akan memberi kepercayaan lagi untuk menduduki jabatan itu," tegasnya.
Namun, pihaknya berjanji akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan selama enam bulan ke depan dengan menindaklanjuti rekomendasi dan persyaratan BPK terkait laporan keuangan. "Ini menjadi persyaratan yang harus kami tegakkan. Yaitu, kontrak kinerja performance aggreement dari masing-masing kepala SKPD terkait," janjinya.(aak)

Malam di Balaikota, 24 Juni 2008

Nunggak Rp 3,8 Miliar, SPBG Telantar 8 Bulan

Nasib Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di DKI sangat memprihatinkan. Berhentinya operasi SPBG ternyata bukan lantaran infrastruktur rusak saja. Tingginya hutang pengelola SPBG yang nunggak pembayaran juga memicu berhentinya operasi stasiun pengisian untuk busway tersebut. Headline Harian INDOPOS, 21 Juni 2008.
Seperti yang terjadi di SPBG Daan Mogot, Jakarta Barat. Perum PPD Depo K sebagai pengelola hingga saat ini belum juga melunasi hutang kepada Pertamina. Tragisnya, kejadian tersebut sudah hampir delapan bulan sejak resmi disegel pada November 2007 lalu. Namun, Pemprov DKI Jakarta tak kunjung bertindak untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kalau tidak dibayar, ya wajar jika ditutup oleh Pertamina," ujar Ketua DPD Organda DKI Jakarta Herry Rotty kemarin.
Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat operator busway telah membayar lunas pembelian BBG seharga Rp 2.562 per liter setara premium (LSP). Sementara pengelola SPBG Daan Mogot diduga tidak menyetorkan ke Pertamina. Sehingga, tidak hanya operator yang dirugikan, para penumpang juga terkena imbasnya. Sebab, operasional busway sebanyak 248 armada ikut terganggu. Seluruh armada hanya bisa mengisi bahan bakar di SPBG Pemuda dan Perintis Kemerdekaan. Itu pun harus dengan antrean panjang lantaran tidak ada tempat pengisian lain.
Seharusnya, Pemprov DKI bisa melakukan langkah sigap sejak disegelnya SPBG tersebut. Apakah ditutupnya SPBG lantaran ada unsur kenakalan pengelola atau ada faktor lain. "Jika terbukti, harusnya ditindak tegas. Agar tidak terulang di kemudian hari," ungkapnya.
Herry sendiri menyangsikan jika alasan belum dibayarnya uang tunggakan sebesar Rp 3,8 miliar lantaran tidak ada biaya. Mestinya, sesaat setelah para operator melunasi pembayaran bahan bakar gas, pihak PPD bisa langsung melunasinya ke Pertamina. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya mendesak Pemprov DKI segera melakukan kebijakan strategis dengan cara menjadi penengah antara PPD dengan Pertamina. Jika tidak, pelayanan busway akan terus dikorbankan.
Menurut Herry, selain persoalan tunggakan hutang, Organda menilai, Pemprov juga tidak serius dalam memperbaiki kerusakan dua SPBG. Saat ini, kondisi SPBG di Jalan Pemuda, dari tiga selang hanya satu berfungsi. Sementara SPBG Jalan Perintis Kemerdekaan, dari tiga selang hanya satu yang berfungsi. Begitu juga SPBG Rawabuaya. Sebanyak dua selang juga mengalami kerusakan dan masih dalam perbaikan.
Penyegelan serta kerusakan yang terjadi pada SPBG tersebut sangat menganggu operasional busway. Jika pada hari biasa saja untuk mengisi bahan bakar hingga kembali ke tempat operasional dibutuhkan waktu hampir dua jam, saat ini bisa lima hingga enam jam. "Para operator itu sudah mengeluh minggu lalu. Tapi tak direspon oleh Pemprov," terangnya.
Menurut Direktur Operasional Petros Robbi Sukardi selalu pengelola SPBG Pemuda, Rawabuaya dan Perintis Kemerdekaan, pihaknya membantah jika SPBG Pemuda mengalami kerusakan. Empat selang seluruhnya berfungsi. Antrean panjang lantaran banyak armada yang biasanya mengisi BBG di SPBG lain dialihkan ke tempat tersebut.
Namun, pihaknya mengakui jika untuk SPBG di Rawabuaya sedang diperbaiki. Diperkirakan pekan depan baru selesai. Begitu juga SPBG di Perintis Kemerdekaan juga masih dalam perbaikan.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat dikonfirmasi menyatakan, sebelum kasus SPBG mencuat jadi perbincangan publik, pihaknya mengaku tidak mendapat laporan telah terjadi kerusakan SPBG oleh Kepala Dinas Perhubungan. Namun, saat ini, antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pertambangan sudah diperintahkan untuk memperbaikinya. "Solusinya bagaimana. Kan diperbaiki. Kalau mengganggu pelayanan itu saya tahu. Tapi bagaimana lagi. Kalau bisa selesai hari ini, hari ini juga saya pingin selesai. Tapi kan ga bisa," kelitnya.
Sayangnya, pria yang akrab disapa Foke itu enggan berkomentar lebih lanjut kapan target perbaikan bisa diselesaikan. Begitu juga soal hutang PPD kepada Pertamina sebesar Rp 3,8 miliar yang membuat SPBG Daan Mogot disegel hingga saat ini. (aak)

SPBG Ngadat, Busway Telantar

Matinya SPBG di sejumlah titik di DKI membuat busway gandeng yang baru diluncurkan ikut telantar. Soal ini aq tulis dan terbit di Harian INDOPOS, 20 Juni 2008. Pasalnya, hingga saat ini, SPBG di Rawabuaya serta Perintis Kemerdekaan belum berfungsi seperti biasa. Praktis, hampir seluruh armada busway terpaksa antre panjang di SPBG Jalan Pemuda. Antrean panjang terlihat hingga satu kilo meter.
Menurut pengakuan sopir busway gandeng, untuk bisa mengisi armadanya, dibutuhkan waktu hingga lima jam. Antrean tersebut disebabkan adanya kerusakan di SPBG tersebut. "Katanya selangnya yang berfungsi cuma dua," aku Iwan, 25, sopir busway gandeng kemarin.
Di SPBG tersebut, ungkap dia, ada sekitar 40 bus yang sedang antre untuk mengisi bahan bakar. Akibatnya hampir setiap malam usai armada dioperasikan dan akan kembali ke pool, para sopir busway masih harus bersabar untuk bisa mendapatkan bahan bakar. "Kemarin kami mulai antre pukul 22.30 dan baru diisi pukul 03.30," ungkapnya.
Hal itu tentu saja berpengaruh terhadap bus saat akan dilakukan pengecekan mesin sebelum dioperasikan kembali. Sebab, sekitar pukul 06.00, armada sudah harus beroperasi kembali.
Menurut Kepala Dinas Pertambangan DKI Jakarta Peni Susanti, pihaknya membenarkan adanya kendala dalam pengisian SPBG di beberapa lokasi. Namun, hal tersebut seharusnya tidak mengganggu aktivitas busway. Saat ini sudah ada program untuk melakukan pembangunan SPBG. Seperti di Tanah Merdeka, Jalan Raya Hek dan Kramat Jati, Jakarta Timur. Saat ini, SPBG tersebut masih dalam tahap penyelesaian. "kami berharap bisa selesai secepatnya," ungkapnya.
Menurut Direktur Operasi TransBatavia J Sihombing, saat ini beban SPBG di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pemuda dan Rawa Buaya sudah tidak lagi mencukupi. Sehingga, dapat menganggu kesiapan bus untuk beroperasi. Penggunaan bahan bakar gas pada bus TransJakarta pada awalnya merupakan bagian dari program langit biru dan energi alternatif yang ramah lingkungan. Seharusnya, Pemprov sudah memikirkan jauh-jauh hari untuk mengatasi persoalan tersebut. Seperti mengoperasikan SPBG baru. Akibat keterbatasan SPBG, terjadi gangguan operasional buway. Bahkan, ketika terjadi penggiliran aliran listrik yang terjadi pada Selasa lalu di SPBG Perintis Kemerdekaan ada sekitar 42 bus yang sedang mengantre. "Akibatny, ada penumpukan penumpang yang lantaran minimnya armada yang beroperasi.
Menurut Manajer Operasional Badan Layanan Umum (BLU) TransJakarta Rene Nunumete menjelaskan, pihaknya terpaksa harus menggiliran bus yang beroperasi. Hal tersebutr dikarenakan dari empat SPBG hanya dua yang bisa beroperasi secara normal. Yakni, SPBG di Perintis Kemerdekaan dan Rawa Buaya saat ini hanya satu selang yang berfungsi. Padahal, SPBG tersebut difungsikan untuk TransBatavia koridor 2 dan 3 dengan jumlah bus 116 bus yang harus dilayani setiap hari. Dan dalam sehari bus-bus tersebut harus melakukan pengisian sebanyak dua kali perunitnya. Sementara untuk di Jalan Pemuda, harus melakukan pengisian terhadap 122 bus ditambah 10 unit bus gandeng. Akibat penumpukan tersebut, pihaknya terpaksa menempelkan pengumumam tentang keterlambatan armada akibat adanya masalah tersebut. "Dulu headway (jarak satu bus dengan bus lain) hanya tiga menit sekali. Sekarang tambah menjadi 30 menit," akunya. (aak)

Listrik Halte Busway Diputus Paksa

BLU Nunggak Rp 88,2 Juta

Fasilitas angkutan masal busway sangat memprihatinkan. Peningkatan jumlah penumpang yang diklaim Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta ternyata tidak diikuti dengan peningkatan pelayanan yang ada. Bahkan, hanya gara-gara BLU nunggak bayar tagihan listrik Rp 88,2 juta, listrik di halte busway terpaksa diputus paksa oleh PLN. Headline Harian INDOPOS, 17 Juni 2008.
Menurut Juru Bicara BLU Transjakarta Yuliani Evta, di antara halte yang diputus paksa tersebut, halte Monas, Sawah Besar serta halte Mangga Besar.
Sebelum listrik halte diputus, PLN melayangkan surat peringatan untuk melunasi tagihan dengan denda di halte Monas sebanyak 44 bulan. Mulai Januari 2007 hingga September 2007. Khusus untuk halte Monas tersebut ada dua tagihan. Monas 1 serta Monas 2. Jumlah tagihan masing-masing sebesar Rp 44.190.432. "Karena belum dilunasi, aliran listrik ke halte bus Transjakarta diputus PLN. Bahkan, di halte Monas dioutus sejak Oktober 2007," ungkapnya saat dihubungi kemarin.
Meskipun telah diputus paksa, pihaknya membantah jika menunggak membayar tagihan. Sebab, tagihan sebelumnya telah dibayar. Tagihan tersebut baru diketahui ketika BLU mengurus pembayaran listrik. Saat itu PLN meminta agar tagihan dan denda sebelumnya harus dilunasi terlebihdahulu. "Kami menolak karena nanti jadi melanggar aturan. Sebab, itu bukan tanggungjawab kami," ungkapnya.
Penolakan itu dilakukan lantaran yang bertanggungjawab terhadap listrik di koridor I pada awalnya ditangani Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas (PJU dan SJU). Dinas tersebut bertanggungjawab terhadap pemakaian listrik sejak koridor I dibangun pada 2004 hingga Desember 2006. Kemudian, pada Januari 2007, tanggungjawab dialihkan ke BLU Transjakarta.
Keruwetan tersebut semakin dipicu dengan tidak adanya meteran di setiap halte busway. Akibatnya, pencatatan pemakaian listrik murni dari internal PLN dan baru diketahui saat akan dilakukan pembayaran. "Setiap bulan kami hanya dapat rekening dari PLN. Kami minta pakai meteran atas nama BLU. Tapi, PLN minta denda harus dilunasi," bebernya.
Atas tagihan tersebut, BLU Transjakarta telah berusaha membicarakan masalah dengan Dinas PJU dan SJU. Namun, belum ada hasilnya. Sebab, jika persoalan itu bisa cepat diselesaikan, halte bisa segera dipasang meteran dan biaya pemakaian bisa diketahui secara pasti.
Akibat pemutusan tersebut, selain halte rawan kejahatan, sistem tiketing juga terganggu. Pada saat listrik berfungsi, tiketing bisa secara otomatis. Namun, sejak listrik diputus paksa, tiketing menggunakan sistem manual. "Ini jelas membuat penumpang terganggu," ungkapnya.
Menurut Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Distribusi Jakarta Raya Azwar Lubis, tindakan tegas tersebut hanya dilakukan jika para pelanggan PLN melakukan penunggakan. Termasuk BLU Transjakarta. Keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN. "Kalau tidak menunggak tidak mungkin kami putus. Jika satu bulan hanya kami putus sementara. Namun, jika lebih dari tiga bulan, maka meterannya harus kami cabut," katanya tegas. (aak)

Balaikota, 17 Juni 2008

Sepekan Air PAM Mati, Warga Konsumsi Air Hujan

Krisis air di DKI sejak sepekan terakhir membuat warga kelabakan. Pasalnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa memanfaatkan air hujan. Soal ini aq tulis dan menjadi headline di Harian INDOPOS, 16 Juni 2008. Untungnya, sejak krisis melanda, hujan masih terus mengguyur Ibu Kota. Sebab, jika harus membeli air bersih dari penjual air keliling, minimal warga harus mengeluarkan kocek Rp 50 ribu untuk satu gerobak. Itu pun habis untuk keperluan satu hari saja.
Tidak diketahui pasti kapan pasokan akan kembali normal. Sebab, pada saat terjadi krisis air, PAM Jaya dan operator air justru sibuk berpolemik dengan menuding hal itu akibat adanya pengurasan air di Tarum Barat oleh Perum Jasa Tirta (PJT) II. Sementara, pihak Perum Jasa Tirta membantah telah melakukan pengurasan yang menyebabkan menurunnya pasokan.
Menurut Camat Tanjung Priok Darwis M Aji, pasokan air sudah terganggu sejak sepekan terakhir. Bahkan seperti di Kompleks Setneg Kelurahan Sunter Agung RW 09, air sama sekali tidak keluar dari saluran pipa PAM. Kondisi tersebut sangat merepotkan warga. Bagi yang mampu, warga masih bisa membeli air bersih yang ditawarkan penjual air keliling melalui gerobak dorong. Namun, bagi warga golongan kelas menengah ke bawah, banyak di antaranya yang memanfaatkan air hujan yang mengguyur akhir-akhir ini. Seperti yang terjadi di Sunter Agung.
Sebenarnya, sejak krisis air bersih pekan lalu, warga langsung melayangklan surat kepada aparat pemerintah setempat. Kemudian diteruskan kepada PAM Jaya. Namun, hingga saat ini belum ada respon untuk mengatasi persoalan tersebut. "Kalau begini, kami yang repot. Tidak betul kalau PAM sudah menormalisasi aliran air. Dirut PAM Jaya turun ke lapangan dong, jangan ngomong saja. Selama ini PAM jarang koordinasi," ungkapnya sedih lantaran banyak dikomplain warganya.
Menurut Direktur Utama PT PAM Jaya Hariadi Priyohutomo, pasokan air ke DKI memang sempat terganggu beberapa hari terakhir. Hal itu akibat adanya pengurasan air di Tarum Barat untuk meminimalisasi terjadinya kekeruhan lantaran banyak lumpur. Akibatnya, pasokan air baku ke instalasi pengolahan air bersih di Pulogadung turun hingga 30 persen. Namun, saat ini pasokan air sudah kembali normal. "Memang sempat ada hambatan minggu lalu. Tapi sudah langsung diperbaiki dan sekarang sudah normal," ungkapnya singkat.
Sayangnya, pria yang akrab disapa Didiet itu tidak menjelaskan apakah membaiknya pasokan air itu untuk seluruh jaringan atau hanya sebagian kecil saja. Pihaknya juga tidak menyebut apakah sudah melakukan survey ke lapangan atau belum. Sebab, seperti kondisi pasokan di Tanjung Priok, pernyataan Didiet tersebut sangat bertolak belakang.
Menurut Direktur Komunikasi dan Hubungan Eksternal PT Aetra Rhamses Simanjuntak, hingga saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari para pelanggan di kawasan Jakarta Utara terkait terganggunya pasokan air bersih. Jika memang ada gangguan, pihaknya akan mengecek ke lokasi untuk kemudian akan menyalurkan air bersih ke para pelanggan melalui mobil-mobil tangki. "Saya belum tahu persis, akan saya cek ke bagian operasional dulu," katanya singkat.

Satu hari Kemudian

Pasokan Air Ditolak Warga, Petugas Diduga Mau Pungli

Krisis air yang melanda kawasan Jakarta Utara masih terus berlanjut. Harian INDOPOS, 17 Juni 2008. Upaya perbaikan yang dilakukan PAM Jaya belum dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Operator air terpaksa mengirim air bantuan melalui mobil tangki. Terutama bagi para pelanggan air yang tidak mampu membeli air yang dijual gerobak keliling.
Sayangnya, bantuan air tersebut justru ditolak warga lantaran diduga ada pungli. Praktis mobil tangki air yang dikirim PT Aetra kembali dengan tangan hampa.
"Kami sudah suplai air bantuan melalui mobil tangki. Tapi ditolak warga," ujar Direktur Komunikasi dan Hubungan Eksternal PT Aetra Rhamses Simanjuntak kemarin.
Sebenarnya, pasokan air via mobil tangki tersebut akan dikirim ke Kompleks Setneg Kelurahan Sunter Agung RW 09 sesaat setelah PT Aetra mendapat laporan pasokan air PAM di kawasan tersebut mati sama sekali. Bantuan pasokan air itu diberikan sambil menunggu membaiknya aliran air ke warga. "Karena ditolak, ya sudah. Tapi kami yakin aliran akan membaik," ungkapnya.
Para petugas pemasok air sendiri sebelum menyalurkan air ke warga sempat kebingungan. Mereka mencari siapa yang harus bertanggungjawab atas pengiriman. Bahkan petugas sempat bertanya kepada wartawan dan kemudian diarahkan untuk menemui Camat Tanjung Priok atau Lurah Sunter Agung atau ketua RW setempat. Tidak diketahui pasti apa yang dilakukan petugas di lapangan. Sesaat kemudian muncul kabar pasokan air mobil tangki ditolak warga.
Camat Tanjung Priok Darwis M Aji saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui jika ada pengiriman bantuan air. Pihaknya juga tidak pernah merasa diajak koordinasi. "Tidak ada itu pengiriman bantuan air. Tidak ada pihak operator yang berkoordinasi dengan kecamatan," terangnya.
Disinggung pasokan air ditolak warga, hal itu tidak mungkin. Warga hanya menolak bantuan jika dipungut biaya. "Seperti dulu-dulu juga begitu. Kalau disuruh bayar, warga pasti menolak. Kalau gratis, ya jelas diterima. Itu biasa ulah petugas di lapangan," ungkapnya.
Menurut pengakuan warga, aliran air di wilayah Sunter Agung memang kerap tersendat. Tidak hanya saat terjadi krisis air. Pada hari biasa pun, air mengucur hanya malam hari. Sementara siang hari praktis macet. Hanya warga yang memiliki pompa yang bisa menikmati air secara lancar. "Itu sudah lama terjadi. Ga sekarang, dulu-dulu juga begitu," aku Puspita.
Seperti diberitakan sebelumnya, krisis air di DKI sejak sepekan terakhir membuat warga kelabakan. Pasalnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari, warga terpaksa memanfaatkan air hujan. Untungnya, sejak krisis melanda, hujan masih terus mengguyur Ibu Kota. Sebab, jika harus membeli air bersih dari penjual air keliling, minimal warga harus mengeluarkan kocek Rp 50 ribu untuk satu gerobak. Itu pun habis untuk keperluan satu hari saja.
Tidak diketahui pasti kapan pasokan akan kembali normal. Sebab, pada saat terjadi krisis air, PAM Jaya dan operator air justru sibuk berpolemik dengan menuding hal itu akibat adanya pengurasan air di Tarum Barat oleh Perum Jasa Tirta (PJT) II. Sementara, pihak Perum Jasa Tirta membantah telah melakukan pengurasan yang menyebabkan menurunnya pasokan.
Sejak terjadinya krisis air selama sepekan terakhir, pasokan air dari operator PT Aetra menurun hingga 30 persen. Dari pasokan 3.660 liter per detik menjadi 2.562 liter per detik. Sedangkan pasokan air dari operator PT Palyja menurun sekitar 10 persen. Dari pasokan 6.200 liter per detik menjadi 5.580 liter per detik. (aak)

Pojok Balaikota, 17 Juni 2008