Pemprov DKI Menyimpang Rp 5,26 T

16 SKPD Masuk Daftar Hitam

Hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap laporan realisasi keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2007 sungguh mengejutkan. Ditemukan indikasi penyimpangan sebesar Rp 5,26 triliun. Headline Harian INDOPOS, 25 Juni 2008. Jumlah tersebut, dari jumlah total penemuan penyimpangan sebesar Rp 5,60 triliun. Namun, Pemprov sudah mengembalikan Rp 340 miliar. Sisa kekurangan hingga saat ini Rp 5,26 triliun belum dikembalikan kepada negara.
"Penyimpangan tersebut ditemukan di 16 satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," ungkap Kepala Perwakilan BPK RI di Jakarta I Gede Kastawa usai rapat paripurna penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2007 di gedung DPRD DKI kemarin.
Dari 16 SKPD yang terindikasi melakukan penyimpangan tersebut, pada pemeriksaan semester I mulai Januari hingga Juni terdapat 66 temuan yang ada di 13 SKPD. Di antara SKPD itu, Biro Keuangan, Biro Perlengkapan, Biro Hukum, Dinas Pendapatan, Dinas dan Sudin Pertamanan, Dinas Perumahan, Dinas Olah Raga dan Pemuda serta Dinas PU. Selain itu, Suku Dinas Kebersihan, Dinas Pertambangan, Dinas Pemakaman, Dinas Kebudayaan dan Permuseuman serta BPM & PKUD. Indikasi kerugian daerah dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp 13,17 miliar dan administrasi Rp 5,25 triliun.
Kemudian, pada semester II terhitung mulai Juli hingga Desember, ditemukan 65 penyimpangan yang ada di tiga SKPD. Yakni Dinas dan Sudin Perhubungan serta BLU Transjakarta, Dinas Pendidikan Dasar serta Dinas Pekerjaan Umum. Kerugian daerah dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp 4,10 miliar dan administrasi Rp 334,56 miliar. "Total nilai penyimpangan Rp 5,60 triliun," beber Kastawa.
Rinciannya, indikasi kerugian daerah dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp 17,27 miliar dan temuan administrasi Rp 5,59 triliun. Dari jumlah tersebut, yang sudah ditindaklanjuti sebesar Rp 4,80 miliar atas temuan kerugian dan kekurangan penerimaan daerah. Sementara untuk administrasi yang sudah ditindaklanjuti Rp 334,56 miliar.
Sehingga, temuan yang belum ditindaklanjuti Rp 12,47 miliar untuk indikasi kerugian dan kekurangan penerimaan daerah serta Rp 5,25 untuk administrasi. "Sekarang laporannya lebih jelek daripada tahun sebelumnya," ungkapnya.
SKPD yang membuat laporan keuangan tidak bagus, Gubernur harus harus bertindak tegas. Pihaknya merekomendasikan agar kepala SKPD yang membuat laporan tidak wajar lebih baik digeser saja. "Kalau bikin laporan ga bisa gimana mau ngurusin yang lain," terangnya.
Disinggung ada indikasi tindak korupsi, Kastawa menyatakan, ada kemungkinan ke arah tersebut. Namun, pihaknya masih akan melakukan investigasi lebih lanjut.
Menurut Sekda Pemprov DKI Jakarta Muhayat, temuan BPK tersebut akan ditindaklanjuti. Pemprov akan memberikan sanksi tegas kepada sejumlah SKPD jika terbukti melakukan penyimpangan. Sehingga, seluruh SKPD yang masuk daftar melakukan penyimpangan harus membuktikan kinerjanya. "Jika tidak dapat membuktikan, tentu Gubernur tidak akan memberi kepercayaan lagi untuk menduduki jabatan itu," tegasnya.
Namun, pihaknya berjanji akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan selama enam bulan ke depan dengan menindaklanjuti rekomendasi dan persyaratan BPK terkait laporan keuangan. "Ini menjadi persyaratan yang harus kami tegakkan. Yaitu, kontrak kinerja performance aggreement dari masing-masing kepala SKPD terkait," janjinya.(aak)

Malam di Balaikota, 24 Juni 2008