Kabiro Adwil DKI Dibui

Diduga Korupsi Rp 1 Miliar

Keseriusan Kejaksaan Tinggi DKI untuk menyeret pejabat Pemprov DKI yang tersangkut korupsi akhirnya dibuktikan. Kemarin sore pukul 16.00, Kepala Biro Administrasi Wilayah Pemprov DKI Agusalim Utud dijebloskan ke dalam penjara rumah tahanan (rutan) Salemba cabang Kejari Jakarta Selatan.
Agusalim Utud ditetapkan tersangka setelah melalui pemeriksaan intensif yang dilakukan secara maraton terhitung mulai pukul 10.00 hingga pukul 16.00. "Dia diduga ikut terlibat dalam korupsi pengadaan filling cabinet yang merugikan negara Rp 4,6 miliar," ungkap Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) M Yusuf kemarin sore.
Dari hasil pemeriksaan, Agusalim diduga ikut terlibat korupsi sekitar Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar. Sebelumnya, Kejati juga menahan penyandang dana bernama Burhanudin. Pria tersebut diduga mendanai proses lelang di lima wilayah DKI. Sementara Adang Sudarmaji selaku pemenang lelang sudah berulang-ulang dipanggil untuk pemeriksaan namun tak kunjung juga datang. Praktis, dengan ditahannnya Agusalim Utud, tersangka dugaan korupsi pengadaan filling cabinet tahan api tahun 2006 tersebut yang sudah ditahan sebanyak 11 orang. Jakarta Timur tiga orang, Jakarta Selatan dua orang, Jakarta Barat dua orang, Jakarta Utara satu orang, Jakarta Pusat satu orang serta DKI dua orang.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Sri Rahayu saat dikonfirmasi mengakui adanya penahanan Kepala Biro Hukum Agusalim Utud. Selama pemeriksaan, pria yang masih aktiv di Pemprov DKI itu didampingi pengacara Devy Anwar. Setelah dinyatakan harus ditahan, Biro Hukum telah menyampaikan secara lisan untuk penangguhan penahanan. Namun, secara resminya akan disampaikan Jumat (30/5) hari ini.
Koordinator divisi korupsi politik ICW Ibrahim Fahmi Badoh menyatakan, banyaknya kasus korupsi di tingkat pemerintahan daerah akibat rendahnya tingkat pengawasan internal. Terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Rata-rata, penyelewengan terjadi akibat dana yang diajukan tidak begitu signifikan namun jumlahnya banyak dan merata di setiap satuan unit kerja pemerintah daerah (SKPD).
Pemborosan pada pengadaan filling cabinet itu lantaran sekali pengadaan bisa tahan hingga tujuh tahun sejak awal pembelian. Sehingga, jika masih ada barang yang sama belum sampai melewati rentang masa ketahanan tersebut, pengadaan baru dianggap pemborosan. Apalagi jika terjadi mark up. Akibatnya, anggaran publik menjadi berkurang, sementara anggaran aparatur membengkak. "Ini harus dituntaskan dan diproses," tandasnya.
Penyelidikan kasus dugaan korupsi tersebut dimulai sejak ada penemuan dugaan penggelembungan dana pengadaan filling cabinet dengan nilai total Rp 15 miliar. Setelah diungkap pada September 2007. Kemudian, pada Januari 2008, penyidik meningkatkan statusnya ke penyidikan dan menemukan unsur kerugian negara hingga ditetapkannya para tersangka tersebut.
Sekadar diketahui, munculnya kasus dugaan korupsi filling cabinet di lingkungan Pemprov DKI Jakarta berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan inteligen Kejaksaan Tinggi DKI. Ditemukan enam kasus tindak pidana korupsi pada pengadaan filling cabinet tahan api di lima wilayah DKI. Masing-masing kantor Walikotamadya Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara serta Kantor Biro Administrasi Wilayah (Adwil) Pemprov DKI.
Dalam pengadaan tersebut, Biro Adwil mendapatkan anggaran Rp 2,5 miliar atau dengan jumlah keseluruhan Rp 15 miliar yang bersumber dari APBD DKI. Dugaan korupsi berawal setelah proses munculnya anggaran tersebut tidak prosedural lantaran muncul tanpa ada usulan dari masing-masing kotamadya se-DKI Jakarta.
Dugaan korupsi tersebut didasari alasan pada pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh masing-masing kotamadya se-DKI Jakarta dan Biro Adwil DKI diduga tidak sesuai dengan ketentuan Kepres no 80 tahun 2003 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah. Antara lain, dalam menyusun spesifikasi filling cabinet tahan api oleh panitia atau penguasa anggaran telah menunjuk pada merek tertentu. Yakni Lacera. Selain itu, panitia lelang telah menetapkan hasil perhitungan sendiri (HPS) tanpa melakukan survey pasar dan pabrik. Panitia hanya mengacu kepada patokan harga satuan yang dikeluarkan Biro Perlengkapan DKI.
Panitia atau kuasa pengguna anggaran dalam evaluasi teknis dan harga serta dalam menetapkan pemenang lelang tidak cermat dan tidak profesional. Seperti yang terjadi di Jakarta Timur yang menetapkan CV Mahabani sebagai pemenang lelang dengan harga Rp 21.050.000 per unit dan PT Landalo Sejati sebagai pemenang di Kodya Jakarta Pusat dengan harga Rp 21.825.000 per unit. Padahal, masih ada perusahaan lain yang sanggup memproduksi filling cabinet tahan api dengan harga yang lebih murah dengan spesifikasi sama dan kualitas yang sama. Yang sangat disayangkan lagi, panitia lelang telah merekayasa sama peserta lelang dengan nama fiktif. Seperti PT Karya Cipta Utama tidak pernah mendaftar sebagai peserta lelang. Bahkan, PT Landaru tidak memiliki izin usaha serta belum pernah memproduksi filling cabinet. Produksi diserahkan perusahaan lain seperti PT Lodd Indonesia dan PT Sarandi. (aak)

Jakarta Mulai Rusuh

Situasi Jakarta mulai tidak kondusif. Sejak dinaikkannya BBM pada Jumat (23/5) pukul 00.00 lalu, aksi penolakan kenaikan BBM meluas. Hampir setiap hari ribuan mahasiswa turun jalan. Sejumlah elemen kampus di Ibukota tak henti-hentinya meneriakkan penolakan kenaikan BBM itu. Satu kerusuhan telah terjadi. Mahasiswa kampus Universitas Nasional (Unas) bentrok dengan aparat kepolisian yang dikerahkan Polres Jakarta Selatan dan dibantu Polda Metro Jaya. Aparat kepolisian menyerbu kampus yang terletak di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan itu. Sejumlah fasilitas kampus dirusak. Ratusan mahasiswa yang kebetulan berada di kampus dipukul, ditendang dan dihajar tanpa ampun. Sebanyak 100 mahasiswa ditahan di Polres Jakarta Selatan dan akhirnya sebanyak 73 mahasiswa dinyatakan sebagai tersangka dengan tuduhan menimbulkan kerusuhan dan mengancam keamanan. Baik Kapolda Metro Jaya Kombes Pol Adang Firman maupun Kapolri Jenderal Sutanto berdalih, penyerbuan itu untuk membela diri dan menegakkan hukum dan mengendalikan keamanan. Bahkan, tidak tangung-tanggung, Kapolri menyatakan aksi tersebut ditungganggi pihak ketiga yang ingin memanfaatkan situasi yang berniat mengadu domba antara mahasiswa dengan pemerintah.
Rektor Unas pun tak terima atas kejadian tersebut dan melaporkan kepada Kombnas HAM lantaran aparat telah melakukan pengrusakan dan kekerasan di area kampus yang notabene otonom.

Belum usai kasus Unas, ratusan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) tak ingin ketinggalan. Mereka juga menggelar aksi massa di kampusnya yang terletak persis di jalan protokol. Kerusuhan pun terjadi. Mahasiswa dan aparat terlihat bentrok yang berujung kejar-kejaran. Karena kesal, mahasiswa melempari aparat dengan berbagai benda keras yang ditemukan di sekitarnya. Batu, kayu, botol dan bom molotov dilemparkan di tengah brikade aparat. Suasana pun mencekam. Namun tak sampai berlarut-larut lantaran aparat tidak mau mengulang kesalahan yang sama saat terjadi penyerbuan di kampus Unas. Seluruh personel ditarik dari lapangan.
Justru, suasana semakin tidak terkendali. Ratusan mahasiswa semakin brutal. Jalan Letjend Sutoyo diblokir. Ribuan pengguna jalan tidak bisa melintas. Begitu juga puluhan angkot dan bus kota antarkota terpaksa berhenti operasi. Ribuan penumpang pun telantar. Pemblokiran terjadi sekitar pukul 16.00 hingga pukul 22.00 dan berlanjut tadi pagi pukul 07.30 hingga pukul 11.00. Aparat setempat pun kembali menenangkan massa dibantu rektor UKI. Aksi pemblokiran pun bisa dibubarkan.
Di tempat berbeda, terutama di Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, ratusan angkutan umum juga mogok kerja. Para sopir itu menolak operasi lantaran tidak ada ketegasan tarif dari pemerintah sejak ada kenaikan BBM. Sementara, inisiatif menaikkkan tarif yang dilakukan para sopir banyak ditolak mentah-mentah oleh para penumpang. Para sopir pun frustasi. Sementara para pengusaha angkutan umum yang tergabung dalam Organda juga tidak mau tahu nasib para sopir. Para pengusaha menolak ikut menanggung biaya operasi lantaran setoran yang diberikan para sopir terlalu rendah. Sehari hanya Rp 150 ribu.
Dua hari sudah ratusan angkutan umum mogok. Di antaranya, angkot 09 dan 09 A jurusan Tanah Abang-Kebayoran Lama dan M 11 jurusan Tanah Abang-Meruya, B 03 jurusan Meruya-Grogol, B 17 jurusan Kebayoran Lama-Grogol, metromini 24 jurusan Srengseng-Slipi, M 11 Tanah Abang-Meruya, metromini 92 Ciledug-Grogol, metromini 91 Tanah Abang-Batusari serta KWK B 14 jurusan Rawabuaya-Grogol.
Mogoknya sejumlah angkutan umum tersebut memang membuat lalu lintas lancar. Tidak seperti biasanya yang selalu langganan macet lantaran banyak yang ngetem atau menaikkan atau menurunkan penumpang sembarangan. Namun, akibat mogoknya angkutan umum, ribuan penumpang yang biasanya memanfaatkan jasa angkutan menjadi telantar. Sebagai gantinya hanya ada ojek yang mematok tarif gila-gilaan.
Tidak diketahui pasti kapan aksi mogok bakal berakhir. Meskipun, Organda DKI sendiri telah memberikan jaminan tidak mogok seperti yang disepakati saat rapat bersama dengan Dinas Perhubungan DKI di kantor Jatibaru, Jakarta Pusat kemarin. Sebab, antara sikap sopir yang mogok dengan pengusaha angkutan umum yang tergabung dalam Organda memiliki kepentingan yang berbeda. Pengusaha enggan menanggung biaya operasional yang membengkak. Seluruhnya diserahkan kepada sopir. Sementara, di sisi lain, para penumpang menolak tarif yang dinaikkan secara sepihak oleh para sopir.
Menyikapi aksi mogok puluhan angkot dan bus kota itu, Pemprov DKI tidak bisa berbuat banyak. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo hanya berjanji akan mengantisipasi kejadian tersebut dengan mengerahkan armada tambahan dari TNI, Polri dan bus pegawai.
Selain itu, pengoperasian busway juga akan ditambah. Jika pada hari biasa hanya sampai pukul 22.00, akan dioperasikan hingga pukul 00.00. Begitu juga dengan kereta api. Pemprov akan meminta PT KA Daops I untuk bisa memperpanjang jam operasi KA. Jika pada hari biasa hanya beroperasi hingga pukul 20.30, diminta bisa beroperasi hingga pukul 00.00. "Pengerahan bus cadangan itu plan C atau plan terakhir jika tarif tak kunjung bisa ditetapkan. Tapi itupun tak mampu melayani seluruh layanan yang ada," tambah Kepala Dinas Perhubungan DKI Nurachman.
Anehnya, meski gejolak sosial telah terjadi, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) serta Organda DKI sendiri tak kunjung menyerahkan usulan tarif angkutan umum kepada Gubernur.
Menurut Ketua DTKJ Edi Toet Hendratmo, belum ditentukannya tarif angkutan umum tersebut lantaran banyak faktor yang harus dibahas. Seperti kajian sosial dan ekonomi. "Besok sore (sore ini) dibahas. Kenaikan tarif bukan cara tepat. Tapi tidak ada cara lain. Diharapkan bisa sampai di tangan Gubernur Kamis atau Jumat," ungkapnya.
Belum usai mogok angkot, ribuan buruh di DKI juga tak ketinggalan. Mereka mengancam akan turun jalan dan mogok kerja jika tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi tidak dinaikkan 30 persen. Saat ini UMP ditetapkan Rp 972.604 dan dituntut bisa naik menjadi Rp 1,3 juta.
Menurut Gibson Sihombing, salah satu anggota Dewan Pengupahan dari unsur Asosiasi Pekerja Indonesia, penetapan kenaikan UMP DKI itu harus ditetapkan maksimal pada Juni mendatang. Sebab, dengan kenaikan BBM sebesar 28,7 persen, beban yang ditanggung para buruh semakin besar. Hal itu mengingat asumsi penetapan UMP 2008 salah satunya didasarkan pada tarif angkutan umum. "Hitung-hitungannya per bulan Rp 300 ribu atau satu hari Rp 10 ribu. Tapi kalau tarif angkot naik, kan beban semakin berat," ungkapnya.
Apalagi, penetapan itu didasarkan pekerja lajang dan tidak pernah dipikirkan nasib para pekerja yang sudah berkeluarga. Jika harus menunggu kenaikan UMP tahun depan, para buruh harus menanggung beban selama tujuh bulan.
Koordinator Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Syawal Harahap menyatakan, jika tuntutan kenaikan UMP tidak segera ditetapkan sebesar 30 persen, para buruh akan turun jalan. Aksi pemanasan akan mulai digelar pada 29 Mei mendatang. Aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan terhadap situasi ekonomi yang kian sulit.
Idealnya, dengan adanya kenaikan BBM, upah buruh sudah harus ditetapkan minimal Rp 1,3 juta atau sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Tahun 2007, KHL DKI sebesar Rp 1.055.000. Namun, UMP hanya ditetapkan 92 persen dari jumlah tersebut atau sebesar Rp 972.604.
Koordinator Serikat Pekerja Nasional (SPN) Endang Sunarto, jika kenaikan UMP tidak segera ditetapkan, beban para buruh akan semakin berat. Dari hasil survey yang digelar di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan, sebelum kenaikan BBM saja, beban buruh setiap bulan harus nombok Rp 900 ribu per bulan. Untuk menambal kebutuhan, banyak di antara para buruh yang menyandera kartu kredit. Lantaran tidak bisa membayar tagihan, banyak yang rela di-PHK agar mendapat pesangon.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, tuntutan kenaikan UMP itu sah-sah saja dilakukan. Namun, dewan pengupahan juga harus mengikuti prosedur dengan segera membahas dan mengusulkan kepada Pemprov DKI. "Kalau itu menjadi tuntutan, ajukan saja secara resmi," ungkapnya.
Menyikapi antisipasi adanya kerusuhan aksi massa, Polda Metro Jaya, TNI, Pemprov DKI dan forum rektor merapatkan barisan. Rapat besar-besaran digelar di Balaikota. Diperkirakan, rapat akan berlangsung hingga nanti malam pukul 00.00.
Miris. Itulah komentar yang bisa aq katakan. BBM telah dinaikkan. Seluruh aset milik anak negeri telah dijual. Kilang minyak diserahkan kepada Amerika. Dalam negeri tak mampu mengendalikan harga minyak. Pemerintah hanya bisa menjual minyak mentah dengan harga yang sangat murah. Begitu minyak jadi, harus dibeli dengan harga yang sangat mahal. Kita telah terjajah di negeri sendiri akibat tangan-tangan penguasa yang mementingkan kepentngannya sendiri.
Anehnya, mantan presiden megawati yang dulu juga pernah menaikkan BBM dan menjual aset juga teriak2 menolak kenaikan BBM. Persis seperti tak pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Begitu juga Gus Dur. Semua orang ingin memanfaatkan situasi. Semua orang ingin meneguk simpati dan popularitas demi pemilu 2009. Rakyat, apalagi rakyat kecil dan miskin hanya bisa tersedu-sedu dan menyesali situasi yang tak mungkin akan kembali seperti dulu. Lalu siapa yang bakal membela mereka? hanya kalian yang masih punya hati nurani yang bisa menjawabnya.

Balaikota saat magrib jelang pertemuan forum rektor, Polda metro dan pemprov DKI bahas situasi terkini Jakarta, 27 Mei 2008

Dua Orang Tewas Setiap Hari

Dua Orang Tewas Setiap Hari

Ribuan Perusahaan DKI Langgar K3

Kedisiplinan ribuan perusahaan yang ada di DKI masih sangat rendah. Khususnya dalam menerapkan keselamatan dan keamanan kerja (K3). Praktis hal itu memicu terjadinya kecelakaan kerja semakin meluas. Sebanyak 25 kasus kecelakaan kerja terjadi di Jakarta setiap harinya. Bahkan, dua di antaranya berujung ada kematian pekerja.
Dari hasil penelusuran DPRD DKI Jakarta, kecelakaan kerja pada 2007 sebanyak 9.480 kasus. Dari jumlah kecelakaan tersebut, sebanyak 734 pekerja cacat fungsi, 529 kasus cacat sebagian, empat kasus cacat tetap dan 634 kasus meninggal dunia. Sementara sebanyak 7.519 kasus atau 79 persen, sembuh dari kecelakaan. "Jumlah ini memang mengalami penurunan dibandingkan pada 2006 lalu yang tercatat 10.026 kasus. Tapi jumlah ini masih terhitung sangat tinggi," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Maringan Pangaribuan kemarin.
Masih tingginya tingkat kecelakaan kerja tersebut akibat banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar K3. Selain norma ketenagakerjaan juga belum dilaksanakan. Bahkan, banyak di antara perusahaan yang melakukan pelanggaran norma ketenagakerjaan, belum memiliki serikat pekerja dan banyaknya perusahaan yang memperkerjakan pekerja waktu tertentu atau honorer.
Hal tersebut memang diakui Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Sumanto. Menurut dia, selama 2007 hingga Maret 2008, sebanyak 3.600 perusahaan melakukan pelanggaran K3. Seluruhnya telah diberi peringatan. Namun, sebanyak 25 perusahaan enggan memenuhi ketentuan. "Perusahaan yang membangkang tersebut sudah diproses secara hukum dan masuk penyidikan," ungkapnya kemarin.
Dijelaskan, perusahaan yang diajukan ke pengadilan tersebut, sebelumnya sudah melalui prosedur administratif terlebih dahulu. Upaya pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan telah dilakukan. Bagi perusahaan yang melanggar dan enggan memenuhi ketentuan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke pengadilan. Namun, jika perusahaan setelah diberi nota peringatan bersedia memenuhi ketentuan, proses hukum tidak akan ditempuh. Sebab, pada prinsipnya, Disnakertrans tidak bermaksud memberi tindakan kepada perusahaan, tapi untuk melindungi keselamatan kerja para buruh. "Toleransinya enam bulan sejak diberi nota peringatan," terangnya.
Masih banyaknya perusahaan yang mengabaikan aspek keselamatan itu akibat sanksi yang ada dalam Undang-Undang sangat ringan. Sesuai UU nomor 1 tahun 1970 tentang K3, sanksi bagi pelanggar hanya berupa hukuman kurungan 3 bulan atau denda sebesar Rp 100 ribu. "Ini tahun 1970. Kalau sekarang memang sudah tidak sesuai lagi," katanya.
Di antara contoh kecelakaan kerja yang terjadi baru-baru ini seperti yang dialami
Hary, 30, satgas Transjakarta yang terjatuh di Halte Pulomas saat akan menurunkan penumpang pada Rabu (21/5) lalu. Akibatnya, Hary mengalami patah tulang di bagian kaki dan tangan kanan lantaran terlindas ban belakang bus. Korban terpaksa dilarikan ke RS Mediros, Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk mendapat perawatan intensif. "Seperti juga kasus keracunan yang terjadi di Carrefour Ratu Plaza, Pemprov akan membawanya ke jalur hukum," bebernya. (aak)

Anggaran Proyek Dipangkas, Dewan Kebakaran Jenggot

Anggaran Proyek Dipangkas, Dewan Kebakaran Jenggot

Langkah Pemprov DKI Jakarta patut diacungi jempol. Hal itu setelah sejumlah anggaran yang ditengarai mubazir dipangkas habis dari seluruh dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Tragisnya, langkah progresif itu justru membuat sejumlah kalangan politisi Kebon Sirih kebakaran jenggot. Diduga, anggaran yang dipangkas itu merupakan proyek "titipan" dari dewan.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, pemangkasan sejumlah program yang dianggap tidak mendesak itu lantaran terjadi penurunan rencana penerimaan akibat perubahan situasi ekonomi. Sehingga, Pemprov DKI tidak mau ambil resiko dengan mematok anggaran yang lebih besar. Apalagi, sejumlah program yang dipangkas itu juga bukan anggaran mendesak. Seperti seminar-seminar, kelengkapan fasilitas kantor SKPD serta renovasi gedung pemerintahan.
"Pertumbuhan ekonomi kan tidak stabil. Itu menuntut untuk dilakukan evaluasi. Apakah pertumbuhan ekonomi lebih cepat atau lambat," ungkapnya kemarin.
Menurut dia, dengan APBD sebesar Rp 23,59 triliun, idealnya, pada triwulan pertama Januari hingga Maret 2008, harus sudah masuk sebesar Rp 5 triliun. Kenyataannya, pemasukan hanya Rp 3,2 triliun. Hal itu berarti telah terjadi defisit Rp 1,8 triliun. Sehingga APBD 2008 terpaksa harus menyusut menjadi Rp 18,79 triliun.
Defisitnya anggaran ditengarai juga akibat adanya kesalahan perhitungan SILPA 2007. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, SILPA hanya mencapai Rp1,3 triliun. Sementara dalam APBD 2008 sudah terlanjur dimasukkan SILPA hasil perhitungan eksekutif Rp1,8 triliun. Sehingga ada pengurangan Rp 500 miliar.
Menyikapi kenyataan tersebut, Pemprov DKI juga harus menyesuaikan kondisi yang ada dengan memangkas sejumlah anggaran belanja di setiap SKPD. Apalagi, banyak di antara program yang mendesak juga masih membutuhkan tambahan dana.
Sayangnya, Foke enggan menyebut berapa jumlah pemangkasan itu. Sebab, masing-masing SKPD baru menghitungnya.
Menurut Sekda Muhayat, pemotongan itu dilakukan di seluruh SKPD sebesar 15 persen hingga 20 persen. Sebab, Pemprov DKI juga harus memenuhi alokasi kenaikan gaji sebesar 20 persen.
Sementara itu, atas pemangkasan tersebut, kalangan dewan mengaku berang. Sebab, dalam memangkas alokasi anggaran di SKPD, eksekutif tidak melibatkan dewan sama sekali. Padahal, dengan fungsi budgeting, dewan memiliki hak untuk ikut menentukan besaran dana dalam APBD. Termasuk jika terjadi pemangkasan atau penambahan.
Menurut sekretaris komisi B Nurmansyah Lubis, eksekutif melakukan pemotongan anggaran secara sepihak tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran. Pemprov juga dianggap secara sengaja tidak menerbitkan SKO atas kegiatan fisik dan non fisik hingga saat ini. Sehingga, sampai saat ini belum ada program yang dikerjakan. "Itu sama saja telah menghambat pekerjaan. Pimpinan DPRD DKI harus memanggil gubernur mengenai hal ini," tegasnya.
Dijelaskan, Gubernur melalu Sekda telah memerintahkan kepada SKPD untuk memotong anggaran dari APBD 2008 yang disahkan tanpa memperdulikan kewenangan bahwa hak budget ada di legislatif.
Berdasarkan surat edaran Sekda no 24/se/2008 tertanggal 12 Mei 2008, Dinas, Sudin dan UPT diperintahkan untuk mengurangi anggaran tanpa persetujuan DPRD. "Bidang ekonomi saja jumlahnya mencapai Rp 193 miliar," bebernya.
Menurut dia, terlepas dari aspek penghematan yang dilakukan eksekutif, terbitnya surat edaran itu dianggap telah melecehkan dewan. Sebab, APBD 2008 saja belum sempat dilaksanakan, tapi sudah dirubah lagi. "Ini belum final. Masih dalam tahap kajian di masing-masing SKPD. APBN saja sudah berubah berulang-ulang. Kok APBD ga bisa," bantah Foke.

Warga Mulai Protes BLT

Ratusan Gakin Tak Tercatat

Sinyal kerusuhan sosial mulai tercium di Jakarta. Pasalnya, banyak di antara data warga miskin (gakin) yang tercatat dalam data BPS tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Padahal, jika tidak ada penundaan, BLT rencananya akan mulai dikucurkan hari ini.
Ketidakakuratan data BPS mulai mendapat kecaman warga di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sebab, sebanyak 135 gakin tidak tercatat dalam daftar yang ada di BPS.
Ratusan warga yang tidak tercatat tersebut tidak termasuk dalam daftar penerima BLT sebanyak 2.287 gakin. Di antara warga yang tidak menerima BLT tersebut, Kelurahan Kenari 28 orang, Bungur 24 orang, Kwitang 14 orang, Paseban 7 orang serta Senen 2 orang. "Yang paling banyak tidak masuk daftar penerima BLT dari Kelurahan Kramat sebanyak 60 KK," ungkap Camat Senen Hidayatullah kemarin.
Sedangkan yang masuk dalam daftar penerima BLT, Kelurahan Senen 177 orang, Kramat 918 orang, Bungur 370 orang, Paseban 642 orang serta Kenari 180 orang.
Menurut Askesmas Pemprov DKI Aurora Tambunan, perbedaan data tersebut memang terjadi lantaran banyak hal. Bisa lantaran ada yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal atau jika terjadi bencana. Banyaknya data warga miskin memang membuat Pemprov DKI tidak bisa menghitung secara valid berapa jumlah warga miskin sebenarnya. Saat ini, data kemiskinan versus gakin serta SKTM dengan BPS belum ada kesamaan. Begitu juga dengan angka riil di masyarakat. Sehingga, jika dalam penyaluran BLT tersebut menggunakan data BPS, pihaknya hanya bisa mengamini.
Namun, pihaknya tetap berjanji akan segera menuntaskan data miskin satu versi. Nantinya, data tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan yang berkaitan dengan warga miskin.
Menurut PT Pos Deputi IV Bangbang Suherman, terkait tidak adanya kesinkronan data penerima BLT yang menggunakan data dari BPS dan kenyataan di lapangan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Sebab, keputusan resmi pemerintah menunjuk data BPS untuk penyaluran bantuan kompensasi kenaikan BBM tersebut.
Menurut Kepala BPS DKI Djamal, data yang bakal dipakai untuk penyaluran BLT kompensasi BBM itu sudah final. Sebab, updating data selanjutnya baru selesai Juli mendatang. Di antara jumlah warga miskin yang bakal diajukan bisa menerima BLT itu total se-DKI sebanyak 157.515 orang. Jumlah tersebut berdasarkan data 2005 serta hasil updating 2007. Untuk Pulau Seribu ada 1.043 orang. Data masih menggunakan tahun 2005. Jakarta Selatan 11.377 orang. Data ini juga tahun 2005. Untuk Jakarta Timur sebanyak 38.871 orang sebagai hasil updating 2007. Sementara data sebelumnya menyebutkan, warga miskin di kawasan itu ada 39.768 orang. Artinya, ada 887 warga miskin yang dicoret.

Sedangkan untuk Jakarta Pusat 22.722 orang. Sebelumnya 22.723. Satu orang dicoret dari data miskin itu. Untuk Jakarta Barat 30.320 orang dan masih menggunakan data 2005 serta Jakarta Utara 53.182 orang hasil updating 2007. Jumlah warga miskin sebelumnya 55.249 orang. Di tempat ini ada 2.067 orang yang dicoret dari daftar orang miskin. "Memang masih banyak yang harus diupdate. Sebab, setelah diteliti, banyak yang masuk daftar warga miskin, tapi kenyataannya tidak miskin lagi," terangnya kemarin.
Dengan belum selesainya updating data warga miskin tersebut, memang ada kemungkinan terjadinya penyimpangan. Banyak warga yang tidak miskin bakal menerima bantuan BLT. Namun, hal itu bisa diantisipasi pada saat pembagian kartu oleh petugas PT Pos. Jika dalam pembagian asal-asalan, penyimpangan tidak terelakkan. "Di situ ada ketentuan, sangat miskin, miskin dan mendekati miskin. Yang terakhir itu yang harus diteliti dengan seksama," tegasnya.
Meski banyak daftar warga miskin baru, Pemprov DKI Jakarta tetap tak memiliki keberanian untuk menambah nama baru yang bakal menerima BLT. Hal itu mengingat standar yang ditetapkan BPS nasional sulit untuk diterapkan di DKI. Praktis, hal itu membuat Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan menarik kartu BLT jika di lapangan ditemukan tidak sesuai dengan alamat yang tertera.
"Kami tidak mau ambil resiko. Daripada bingung, lebih baik ditarik saja untuk menghindari kesalahan," ungkap Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo kemarin.
Instruksi tersebut telah dilayangkan ke seluruh SKPD dari kotamadya, kecamatan, kelurahan, RT dan RW. Jika dalam kartu BLT alamat yang tertera tidak sesuai dengan kenyataan, harus ditarik dan tidak boleh diwariskan.
Meskipun, diakuinya, ada desakan agar sejumlah kartu BLT yang tidak sesuai alamatnya itu bisa dialihkan kepada warga miskin yang lain yang tidak terdaftar. "Bisa saja. Tapi kan aturan yang ditetapkan BPS tidak seperti itu," katanya.
Foke sendiri mengaku mendapat banyak kritikan terkait jumlah kemiskinan di DKI yang ditengarai lebih kecil dari kenyataan. Namun, hal itu tidak bisa begitu saja dirubah lantaran keputusan BPS nasional sudah final.
Disebutkan seperti kriteria warga miskin harus memiliki rumah lantainya tanah, lebar rumah tidak lebih delapan meter persegi, untuk DKI, hal itu sulit diterapkan. Banyak warga miskin tempat tinggalnya tidak lagi tanah, tapi sudah ubin. Begitu juga luas tempat tinggalnya banyak yang lebih luas dari delapan meter persegi.
Jika standar kriteria sebanyak 14 item itu ada penyesuaian dengan kondisi kemiskinan saat ini, besar kemungkinan, kata dia, jumlah warga miskin DKI jauh lebih besar dari angka yang ditetapkan BPS sebanyak 157.515 orang.
Untuk penyaluran BLT tersebut, seluruh aparat dari tingkat kotamadya hingga kelurahan dan RT/RW sudah siap. Pada Jumat (23/5) mendatang, seluruh aparat siap mengawal penyaluran bantuan sebesar Rp 100 ribu per kepala keluarga itu. Untuk meminimalisasi terjadinya penumpukan massa, Pemprov DKI juga akan mendirikan posko penyaluran tambahan di sejumlah kantor camat dan lurah di lima wilayah DKI. Sehingga, selain 147 pos yang disiapkan PT Pos, tambahan itu akan menambah kelancaran penyaluran bantuan. Diharapkan, pengambilan BLT dengan cara berdesak-desakan bisa dihindari.
Pembagian kartu BLT tersebut memang sudah dimulai pada Senin (19/5) lalu. Namun, hingga kemarin, pembagian masih terus berlangsung.
Menurut pengakuan warga, meski nilainya sangat kecil dan tidak bisa mengatasi persoalan dengan naiknya harga kebutuhan bahan pokok, bantuan BLT itu sangat membantu. "Daripada tidak dapat. Lumayan lah," ungkap Aji, warga RW 4, Peganggsaan, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurutnya, jika pemerintah ingin membantu rakyatnya, mestinya bantuan tidak hanya dalam bentuk uang tunai. Tapi lebih membuka lapangan pekerjaan. Sebab, jika uang tunai, sekali diterima bisa langsung habis untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi, di DKI, sistem pemberdayaan di DKI melalui program PPMK sudah tersedia. Begitu juga dengan kesehatan gratis melalui kartu gakin atau SKTM. Begitu juga dengan layanan pendidikan gratis. "Yang tidak ada itu lapangan pekerjaan. Banyak lulusan sekolah nganggur," ungkapnya.

Rekam Jejak Alm. Ali Sadikin Membangun Jakarta (3-Habis)

Rekam Jejak Alm. Ali Sadikin Membangun Jakarta (3-Habis)

Teringat Ramalan Ronggowarsito, Prihatin Konsep Megapolitan Diabaikan

Saat Jakarta dipimpin Ali Sadikin 1966-1977, situasi dalam negeri masih belum kondusif. Gencarnya aksi demonstrasi pembebasan Irian Jaya dan anti Malaysia membawa tekanan ekonomi cukup serius. Banyaknya pemberontakan di luar Jawa membuat arus urbanisasi semakin gencar. Krisis ekonomi, sosial, kemanusiaan berbaur membentuk Jakarta menjadi kota yang nyaris mati suri. Lalu dengan spirit apa Jakarta bisa bangkit?

IBNUL A'ROBI

Begitu Ali Sadikin dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Soekarno pada 28 April 1966, pria yang akrab disapa Bang Ali itu langsung tancap gas. Dasar-dasar pembangunan yang telah dirintis pendahulunya (Heng Ngantung 1964-1965) seperti pencukupan sandang, pangan, papan, interaksi sosial dan pendidikan terus diperluas. Sebab, kebutuhan dasar itu jika tidak dipenuhi akan menjadi masalah serius di kemudian hari. Keberadaan gelandangan yang terus menyerbu Jakarta tidak dihenti-hentinya ditertibkan. Bahkan, saking santernya upaya penertiban itu, Bang Ali pernah disebut tukang gusur dan tukang bangun. Ribuan gelandangan yang mayoritas kaum urban yang berdatangan dari kawasan penyangga Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang serta kota-kota lain dikikis habis hingga hanya tersisa di kawasan perbatasan. Suasana dalam kota yang mulai bersih dan tertata membuat Presiden Soekarno kala itu sangat berterimakasih terhadap Bang Ali.
Namun, krisis ekonomi 1997 membuat impian Bang Ali buyar. Ribuan pengangguran dari berbagai pelosok negeri berdatangan ke Jakarta. Ketimpangan begitu terasa terjadi antara kaya dan miskin. Tak heran jika kemudian kerusuhan terjadi di mana-mana. Penjarahan, pemerkosaan, perampokan dan berbagai tindak kriminalitas hampir terjadi di seluruh titik kawasan Ibu Kota. Perekonomian pun ambruk. Sejurus kemudian, korupsi menjadi-jadi hampir di seluruh lini. "Saya sedih jika melihat itu semua. Zaman sudah berubah menjadi zaman edan seperti yang diramalkan Ronggowarsito," katanya kala itu prihatin.
Sebenarnya, kejadian yang berulang saat Gubernur DKI mulai dijabat Sutiyoso tahun 1997 itu persis seperti kondisi saat Bang Ali diangkat menjadi Gubernur tahun 1966. Krisis ekonomi hingga titik nadir dipicu setelah adanya gelombang aksi besar-besaran pembebasan Irian Jaya serta aksi anti Malaysia yang terus berlangsung. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan juga membawa gelombang urbanisasi besar-besaran ke Jakarta. Hal itu belum lagi ditambah para imigran dari dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur serta Lampung yang terus terjadi dan belum bisa dihentikan. Persoalan sosial semakin menjadi-jadi tatkala ribuan warga penyangga seperti Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang juga ikut bergantung ikut mencari nafkah di Ibu Kota.
Pelan tapi pasti, kondisi Jakarta akhirnya berhasil dipulihkan. Untuk tidak mengulang kejadian serupa, Bang Ali lalu menggagas konsep megapolitan.
Sumber masalah sosial diyakini akibat derasnya arus urbanisasi. "Jakarta seharusnya bisa belajar dari pengalaman. Jakarta butuh pemimpin yang tegas, berani dan visioner. Konsep megapolitan inilah yang dalam jangka penjang bisa memecahkan persoalan kota. Ini sudah saya tegaskan sejak tahun 1966, tapi tak pernah terealisasi," ungkapnya sedih.
Seperti pada zamannya, penataan kota yang pernah dirintis saat Bang Ali menjabat sebagai Gubernur nyaris runtuh. Seperti yang dicatat sosiolog Universitas Leiden Perter JM Nas, gejolak sosial itu kembali menerpa Ibu Kota saat DKI dipimpin Tjokropranolo (1977-1982). Kriminalitas meningkat tajam dan penempatan tanah secara ilegal menjadi-jadi.
Baru setelah Gubernur DKI dijabat Suprapto (1982-1987), konsep megapolitan Bang Ali atau pada awalnya dikenal sebagai Jabotabek Master Plan itu direalisasikan. Para urban ditekan ke utara dan selatan Jakarta. Kemudian dibuatlah master plan DKI 1985-2005 yang dikenal rencana umum tata ruang (RUTR). Kemudian, saat Gubernur DKI dijabat Wiyogo (1987-1992), penataan kota dipertajam dengan keluarnya konsep BMW (bersih, manusiawi dan berwibawa).
Runtuhnya sendi-sendi perekonomian dan krisis sosial kemanusiaan di Jakarta kembali berulang saat gerakan menentang rezim Soeharto terjadi tahun 1998. Namun, pelan tapi pasti, perekonomian kembali bisa ditumbuhkan. Iklim investasi Jakarta yang awalnya stagnan bisa bangkit bersamaan pulihnya keamanan. Pertumbuhan ekonomi yang awalnya minus 17,49 persen tahun 1998, bisa dikembalikan hingga 4,89 persen pada akhir periode pertama dan terus merangkak naik hingga mencapai 5,87 persen tahun 2007. "Jakarta saat dipimpin Sutiyoso memang seperti zaman saya. Untuk memimpin Jakarta perlu pemimpin yang tegas," kata Bang Ali.
Belajar dari Bang Ali, Sutiyoso sendiri tidak hanya mengedepankan jaminan keamanan bagi pertumbuhan iklim investasi. Konsep megapolitan Bang Ali kembali digulirkan hingga mencuat menjadi wacana nasional. Sebab, tanpa adanya megapolitan, persoalan Jakarta tak akan bisa diselesaikan. Masalah banjir, transportasi, urbanisasi akan terus membelenggu Jakarta. Sayang, lagi-lagi pemimpin kawasan sekitar hanya mencibir. Megapolitan dituding sebagai ambisi Jakarta mencaplok wilayah Jawa Barat dan Banten. Sementara Sutiyoso dianggap berkepentingan menjadi menteri koordinator megapolitan. "Siapa bilang megapolitan untuk mencaplok. Itu untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dari daerah sekitar juga," ungkap Bang Ali.
Bagi bapak lima anak itu, persoalan Jakarta akan tuntas jika bisa dibentuk kota-kota satelit di kawasan Bodetabekjur. Persis seperti Retterdam yang kala itu seperti Jakarta bisa keluar dari persoalan ketika daerah sekitarnya berdiri kota-kota satelit yang menjadi pusat industri dan investasi. Gelombang urbanisasi pun bisa ditekan sedemikian rupa.
Bagi Bang Ali, sebagai pusat investasi dan perdagangan, Jakarta harus bisa berbagi dengan daerah sekitar. Seperti pendirian pusat pembuangan sampah, pendirian tempat para tahanan serta pengendalian banjir dengan membangun sejumlah situ dan waduk. Kompensasinya, Jakarta bisa membayar mahal dengan mengucurkan dana setiap tahunnya kepada daerah sekitar. "Megapolitan itu harus dipandang sebagai penataan wilayah dari segi pemecahan persoalan lingkungan. Bukan dari segi politik batas wilayah. Jadi kenapa harus takut dicaplok," ungkap Direktur Pusat Pengkajian, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah IPB Ernan Rustiadi.
Sutiyoso yang disebut-sebut Ali Sadikin II hingga akhir masa jabatannya pun tak mampu meluluhkan para pemimpin kawasan penyangga untuk merealisasikan megapolitan. Meskipun, setiap tahun, masing-masing daerah sekitar itu mendapatkan kucuran dana Rp 5 miliar per tahun dari DKI. Hingga akhir masa jabatan Sutiyoso, DKI telah mengucurkan dana cuma-cuma sekitar Rp 45 miliar, tapi tak pernah menyadarkan pemimpin kawasan sekitar untuk merealisasikan megapolitan.
Banjir bandang yang melanda Jakarta pada Februari 2007 memang sempat menyentakkan pemerintah pusat betapa pentingnya megapolitan. Dikumpulkannya Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten serta Gubernur DKI Jakarta dalam satu meja di Senayan tidak banyak menjawab persoalan. Kekecewaan DKI mencapai puncaknya saat usulan megapolitan dalam UU Tata Ruang terpaksa dikebiri para politisi Senayan dan hanya dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk koordinasi. Kini, jasad Bang Ali telah terbujur di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Entah siapa lagi pemimpin Jakarta yang berani melanjutkan ide-ide cemerlangnya. Namun, sejarah takkan lupa mencatat, siapapun pemimpin Jakarta yang dengan berani melanjutkan ide besar Bang Ali dalam membangun Jakarta, bakal dicatat selamanya. (*)

Rekam Jejak Alm. Ali Sadikin Membangun Jakarta (2)

Rekam Jejak Alm. Ali Sadikin Membangun Jakarta (2)

Dibangun Susah Payah, Satu Per Satu Fasilitas Publik Raib

Ali Sadikin telah menoreh sejarah panjang dalam membangun Jakarta. Selama menjadi Gubernur DKI Jakarta 1966-1977, dengan susah payah, kota yang awalnya kumuh disulap menjadi pusat investasi. Sayang, gerakan de-Ali Sadikin-isasi merusak segalanya.

IBNUL A'ROBI

Warga Jakarta patut berterimakasih terhadap Bang Ali. Berkat jasanya membangun Jakarta selama periode 1966-1977, kota kumuh itu berubah menjadi kota metropolitan. Jakarta telah menjadi gula bagi semut. Investor, pengusaha, pengangguran, seluruhnya lari ke Jakarta untuk ikut meneguk hasil pembangunan yang ditoreh pria kelahiran Sumedang, 7 Juli 1927 tersebut. Pemerintah pusat yang awalnya memandang "sinis" dengan menolak proyek Bang Ali, kini harus angkat topi atas keberhasilannya. Sebut saja proyek Muhamad Husni Thamrin (MHT) yang mulai dicanangkan pada tahun 1969. Dari kekumuhan, Jakarta berhasil disulap menjadi kota dengan penuh gemerap. Tak heran, atas jasanya itu, bapak lima anak itu menerima Ramon Magsaysay Award untuk Government Service tahun 1971 di Filipina. Kemudian, pada 19 Oktober 2004, Bank Dunia juga memberikan penghargaan khusus atas jasanya dalam proyek perbaikan kampung. Bahkan, tidak tangung-tangung, pada Januari 2006, Institut Kesenian Jakarta menobatkan Bang Ali dengan gelar Empu Peradaban Kota.
Sayangnya, meskipun dianggap telah membawa Jakarta bangkit dari keterpurukan, konsep Bang Ali untuk membangun Jakarta banyak yang dikubur sejak pencetus petisi 50 itu lengser dari jabatan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1977.
"Alasannya, karena saya dianggap menentang pemerintah, pengganti saya (Tjokropranolo 1977-1982,) melakukan de-Ali Sadikin-isasi. Semua program saya dihapus," ungkap suami suami drg Nani Arnasih (alm) dan Linda Mangan.
Munculnya de-Ali Sadikin-isasi lantaran saat itu, Bang Ali bicara keras soal pemerintahan. Bersama Bung Hatta dan Jenderal AH Nasution tahun 1978 mendirikan Yayasan Berkonstitusi. Soeharto dianggap mulai melenceng. Langkah itu kembali dipertajam dengan munculnya petisi 50 tahun 1980. "Itu membuat saya dianggap sebagai musuh pemerintah," akunya.
Akibat proses de-Ali Sadikin-isasi itu, sudah dapat ditebak, hampir seluruh konsep pembangunan Bang Ali ikut dikubur rapat-rapat oleh penerusnya yang "mengekor" pemerintah. Proyek MHT yang awalnya dikenal dengan proyek perbaikan kampung nyaris tak terdengar gaungnya. Jika ada pun, hanya sekadar formalitas dan tidak pernah menyentuh substansi untuk lebih meningkatkan taraf hidup warganya.
Sementara di sisi lain, arus urbanisasi terus berlangsung dan tidak bisa dihentikan. Jakarta dari waktu ke waktu bertambah sesak dan overload. Padahal, meledaknya jumlah penduduk ditengarai sebagai pemicu utama persoalan sosial. "Konsep Bang Ali tidak harus diterjemahkan seperti apa adanya. Jakarta bisa bangkit lagi jika konsep itu diterapkan dengan melihat isi substansi sebenarnya. Bukan justru dikebiri seperti saat ini," ungkap pakar planologi Universitas Trisakti Yayat Supriatna.
Memang, pada zaman Belanda dulu, Jakarta hanya dirancang untuk 800 ribu penduduk. Jumlah itu terus merangkak naik. Saat Ali Sadikin menjabat sebagai Gubernur tahun 1966, jumlah penduduk DKI sudah mencapai 3,5 juta. Kemudian, hingga akhir masa jabatannya tahun 1977, jumlah penduduk Jakarta sudah mencapai 5,5 juta jiwa. Namun, hingga menjelang akhir hayatnya, Bang Ali masih geleng-geleng kepala. Arus urbanisasi yang cukup deras tak mampu disikapi dengan sigap. Bahkan, saat Gubernur DKI Jakarta dijabat Sutiyoso (1997-2007), larangan keras para urban masuk Jakarta tanpa adanya jaminan pekerjaan yang jelas serta tempat tinggal dianggap sudah terlambat. Penduduk Jakarta sudah menembus angka 10 juta lebih. Itu belum termasuk penduduk liar yang tidak pernah tercatat secara resmi.
Sejumlah titik sudah banyak dipenuhi gubuk-gubuk liar. Rel kereta, bantaran kali, kolong tol, terminal serta berbagai fasilitas publik lainnya penuh dengan para urban dan menjadi masalah baru bagi penataan kota. Penertiban yang dilakukan hanya di permukaan saja tanpa ada solusi konkret. "Waktu itu saya habis menertibkan Tanah Abang, Bang Ali bilang, berani ga nertibin Senen," ungkap Sekda Muhayat mengingat kata Bang Ali saat masih menjabat sebagai Walikota Jakarta Pusat.
Tidak optimalnya perhatian pemerintah saat ini juga sempat membuat Bang Ali miris.Banyak di antara hasil pembangunannya praktis mangkrak dan tidak sedikit di antaranya harus ikut terkubur bersama sejarah.
Sebut gelanggang mahasiswa di Soemantri Brodjonegoro Jalan Rasuna Said, Kuningan harus telantar lantaran disulap menjadi pertokoan. Gelanggang remaja di kawasan Bulungan harus disewakan untuk swasta.
Pusat perfilman Usmar Ismail di Kuningan yang awalnya diimpikan menjadi Holiwoodnya Indonesia, tanahnya harus ditukar guling. "Saya merasa sudah dikhianati atas perubahan Jakarta. Pengganti saya hanya mengedepankan idenya sendiri. Tidak ada yang menambah fasilitas untuk rakyat," ungkap Bang Ali kala itu.
Jika pada zamannya, di setiap kecamatan ada balai rakyat, saat ini praktis tak ada lagi. Padahal, sarana publik itu banyak dimanfaatkan warga untuk saling berinteraksi, acara pesta serta kepentingan lainnya.
Bahkan untuk masalah paling krusial seperti pengendali banjir juga dialihfungsikan. Sebut saja ruang terbuka hijau (RTH) telah banyak disulap menjadi real estate. Begitu juga dengan 200 waduk yang dibangun pada Zaman Belanda nyaris hanya tersisa sebagian. Pemimpin daerah Bekasi, Bogor, dan Tangerang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. "Jika konsep Bang Ali tidak segera dilanjutkan, Jakarta selamanya akan dikepung persoalan yang tak henti-hentinya membelenggu. Banjir, macet, kemiskinan, akan selalu datang," tegas Yayat Supriyatna.
Selama menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta 1966-1977, Bang Ali memang seorang pelopor pembangunan. Hampir seluruh fasilitas publik saat ini hasil gagasannya. Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Proyek Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, Taman Ria Remaja serta kota Satelit Pluit.
Selain membangun fasilitas publik, Bang Ali juga dikenal pelestari budaya Betawi. Pesta rakyat setiap 22 Juni digelar, kontes Abang None dimunculkan. Aneka ragam budaya Betawi yang nyaris punah juga dipertahankan. Seperti kerak telor, ondel-ondel, lenong serta topeng Betawi masih ada saat ini berkat jasa Bang Ali.
Sosok yang tak lekang oleh waktu itu telah bersanding dengan tenang untuk selamanya bersama istri tercinta Nani Arnasih yang lebih dahulu berpulang pada 17 Februari 1986 lalu. Tanah merah di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan akan selalu menjadi saksi bisu atas segala perjuangan yang pernah ditoreh untuk pembangunan Jakarta. (*)

Rekam Jejak Ali Sadikin Membangun Jakarta (1)

Rekam Jejak Ali Sadikin Membangun Jakarta (1)

DKI Bangkit Berkat Legalisasi Perjudian dan Lokalisasi Prostitusi

Ali Sadikin telah pergi selama-lamanya. Banyak hal yang telah dilakukan dalam membangun Jakarta selama menjabat sebagai Gubernur DKI 1966-1977. Ide penuh kontroversial seperti melegalkan perjudian dan lokalisasi prostitusi telah membawa Jakarta bangkit dari keterpurukan.

IBNUL A'ROBI

Bang Ali, begitu Ali Sadikin Akrab Disapa. Pria kelahiran Sumedang, 7 Juli 1927 tersebut namanya masih lekat di hati masyarakat Jakarta. Kepergiannya menghadap Yang Kuasa telah meninggalkan banyak kenangan dari bagi rekan, sahabat, kolega, bahkan lawan politiknya. Satu hal yang banyak dikagumi banyak orang. Sikapnya tegas, berani dan konsisten demi kepentingan masyarakat banyak. Meskipun, hal itu kerap menjadi kontroversi dan ditentang banyak kalangan pada zamannya. Sebut saja soal legalisasi perjudian dan lokalisasi prostitusi.
"Saya ingat betul, saat itu Jakarta kumuh, semrawut. Perjudian menggila, prostitusi marak di jalan-jalan protokol tanpa ada rasa malu lagi," kenang anggota petisi 50, Chrisiner Kewtin yang dikenal dekat dengan Bang Ali.
Pria yang saat ini berumur 68 tahun itu masih ingat betul langkah Bang Ali dalam membangun Jakarta hingga terwujud kota metropolitan seperti saat ini. Saat itu, Bang Ali kebingungan pada saat awal menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 1966. Betapa tidak, hanya dengan APBD sebesar Rp 66 juta, suami drg Nani Arnasih (alm) dan Linda Mangan itu dituntut bisa menata Jakarta yang amburadul. "Lalu dengan apa saya harus membangun. Begitu Bang Ali saat itu tanya saya kebingungan," ungkapnya.
Namun, bapak lima anak itu tidak kehabisan akal. Dengan kecerdasannya, Bang Ali, berpijak pada realitas kondisi Jakarta saat itu, keberadaan perjudian yang tidak terkendali dan sudah menjadi tradisi masyarakat bisa diolah dan dikendalikan setelah dilegalkan. Begitu juga dengan prostitusi harus ditata dan dilokalisasi agar tidak semrawut hingga menjamah jantung kota. Kejahatan itu seperti air. Jika kanal ditutup, akan meluber ke mana-mana.
Ide dicetuskan. Kontroversi mulai bermunculan. Terutama dari tokoh agama dan pemuka masyarakat. "Tapi beliau kukuh. Toh ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Bagaimana Jakarta mau dibangun kalau tidak ada duit. Jalan, sekolah, rumah sakit akhirnya diperbaiki dengan pajak judi tersebut," ungkapnya.
Untuk menetapkan pajak judi sebagai pemasok PAD bukan tanpa pertimbangan. Konsultasi dengan sejumlah tokoh agama dan masyarakat tetap dilakukan. Buya Hamka, tokoh agama terkemuka saat itu menyatakan persetujuannya jika memang pelegalan perjudian itu untuk kepentingan masyarakat banyak.
Akhirnya, meskipun banyak yang menentang, terhitung tahun 1967, judi di DKI dilegalkan. Kasino terbesar se-Asia setelah Macau dibangun di Hailai, Ancol, Jakarta Utara. Lokalisasi prostitusi Kramat Tunggak, Jakarta Utara berdiri. "Awalnya, beliau memang ragu-ragu karena dicap sekuler. Tapi saya bilang sekuler dalam berkebangsaan dengan sekuler dalam kacamata agama berbeda," kata Chrisiner Kewtin.
Setelah legalisasi perjudian itu, pelan tapi pasti, Jakarta mulai bangkit dari keterpurukan. Pembangunan di sejumlah titik terlihat jelas dan banyak memberi kemanfaatan kepada masyarakat. Jalan menjadi mulus, bangunan sekolah yang reot diperbaiki, rumah sakit dibangun. Maklum, dari hasil pajak perjudian itu, mampu diraup pemasukan daerah hingga Rp 40 miliar per tahun. Dari awal kepemimpinannya APBD DKI hanya Rp 66 juta, pada akhir pemerintahanya, APBD DKI mampu didongkrak hingga Rp 90 miliar. "Waktu pembangunan sudah jalan. Ada yang tetap masih protes. Kok bangun pakai uang judi. Bang Ali bilang, yang ga mau menikmati pembangunan hasil judi, jangan lewat jalan di DKI, silakan jalan di angkasa saja," katanya mengingat sikap Bang Ali yang kukuh menghadapi para penentangnya.
Maraknya perjudian di DKI mulai terlihat jelas sejak tahun 1950. Di berbagai tempat dan kesempatan, judi seperti menjadi tradisi baru masyarakat. Bahkan, saking santernya, wabah perjudian merembet hingga ke Jawa dan luar jawa. Setiap ada hajatan di kampung-kampung hingga pelosok terpencil, judi praktis menjadi tradisi baru untuk mengawal prosesi pesta pada saat malam hari. Mulailah berbagai jenis judi bermunculan. Sebut saja dadu sintir, dadu koplok, domino, gaple, cemek atau jenis mahyong, paykiu dan kartu ceki yang banyak digemari warga Tionghoa. Seiring kemajuan zaman, jenis judi pun mulai berkembang. Ada roulette, jackpot, dadu, keno, blackjack serta bakarat.
Meskipun di negeri sendiri legalisasi perjudian ditentang habis-habisan, justru Negara Islam Malaysia justru mulai meniru dan menerapkan ide Bang Ali terkait lokalisasi pusat perjudian di negara tersebut. Atas gagasan Tan Sri Lim Goh Tong, warga keturunan Fujian, China, pembangunan pusat perjudian di Genting Highlands direstui perdana menteri Malaysia pertama Tengku Abdul Rahman Putra Al Haj. Pusat perjudian terbesar di Asia setelah Macau dan Jakarta itu dibangun hanya berjarak 60 km dari Kuala Lumpur.
Bahkan, pada saat krisis moneter menerpa Malaysia, Genting Highlands disebut-sebut sebagai dewa penyelamat negara tersebut.
Meski dilegalkan, warga lokal diberlakukan peraturan ketat. Hanya warga asing yang bisa keluar masuk dengan mudah.
Hal yang sama juga terjadi di Singapura. Untuk bisa masuk, harus investasi pertama sebesar USD 100.
Menurut anggota komisi A DPRD DKI Ahmad Suaidy yang saat itu mengikuti jejak langkah Bang Ali menuturkan, legalisasi perjudian di DKI bukan tanpa alasan. Dewan saat itu menyetujui lantaran untuk kepentingan masyarakat banyak. "Komunikasi dan konsultasi tetap ada. Tapi dewan zaman dulu kan ABS (asal bapak senang). Dulu sangat tertutup, tidak seperti saat ini," ungkapnya.
Ketaatan dewan saat itu lantaran segala fasilitas dicukupi oleh eksekutif. Hingga fungsi kontrol nyaris tidak terlihat.
Namun, sejak setelah dikeluarkannya Keppres tahun 1975 tentang larangan perjudian, KUHP pasal 303 serta PP no 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian, keberadaan kasino di Jakarta dibubarkan dan ditutup. Perjudian dianggap terlarang. Hal itu ditengarai akibat sikap Ali Sadikin yang kerap menentang kebijakan rezim Orde Baru yang saat itu tengah berkibar. Larangan judi dianggap banyak pihak hanya sebagai persaingan politik antara Soeharto dan Ali Sadikin dan bukan terkait substansi keberadaan perjudian. Sebab, meski ada larangan perjudian, SDSB dan porkas masih "diizinkan" di masa rezim Soeharto.
Ide Bang Ali tentang legalisasi perjudian hingga saat ini masih kontroversial. Namun, sempat pada kepemimpinan Sutiyoso (1997-2007), ide tersebut akan dilanjutkan dengan melokalisasi perjudian di kawasan Pulau Seribu. Saat itu Bupati Pulau Seribu dijabat Abdul Kadir. Sebanyak 35 pulau dicanangkan sebagai kawasan perjudian. Protes keras masyarakat tak mampu membuat niatan tersebut terealisasi. (aak)

Selamat Jalan Bang Ali

Selamat Jalan Bang Ali

Indonesia kembali berkabung. Putra terbaik bangsa mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1996-1977 Letjen (Purn) Ali Sadikin, tutup usia pada umur 81 di Rumah Sakit Glen Eagles, Singapura, tadi malam
18.30 waktu setempat. Jenazah Bang Ali, sapaan akrabnya, rencananya akan diterbangkan dari Singapura dengan menggunakan pesawat GA 823 dan diperkirakan sampai di Jakarta pukul 07.00 dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir, siang ini sekitar pukul 14.00.
Pria kelahiran Sumedang, 7 Juli 1927 itu menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah mengalami komplikasi lantaran gagal ginjal dan empedu.
Menurut anak sulung Bang Ali, Boy Bernadi Sadikin, 53, sebelum dirawat di Singapura, mantan Ketua Umum PSSI periode 1977-1980 tersebut sempat menjalani pemeriksaan
menyeluruh (general check up) di Rumah Sakit Carolus Jakarta pada 10 April 2008. "Bapak memang orangnya seperti itu. Sakitnya tidak pernah dirasakan. Sakit tapi seperti tidak sakit. Baru setelah sakitnya parah, benar-benar dirasakan," ungkapnya di rumah duka Jalan Borobudur no 2, Menteng, Jakarta Pusat disela-sela menerima para pelayat tadi malam.
Penerima Bintang Mahaputera Adipradana pada 12 Agustus 2003 kali pertama merasakan sakit pada 2003 lalu dan sempat dirawat selama tujuh bulan di Rumah Sakit militer di Ghuang Zhou, Cina.
Dua ginjal Bang Ali dinyatakan dokter Negeri Tirai Bambu tidak berfungsi dua-duanya. Namun, dokter hanya mencangkok satu ginjalnya saja. Atas saran dokter setempat, penggagas petisi 50 itu disarankan rutin melakukan check up di negeri tersebut. Jika tidak, disarankan untuk berobat ke Singapura. Sebab, selain gagal ginjal, Bang Ali juga mengalami gangguan empedu. Namun, Bang Ali keberatan. "Sekembali dari Cina, kesehatan bapak naik turun. Sempat juga dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah delapan hari sebelum akhirnya dibawa ke Singapura," beber Bernadi.
Almarhum meninggalkan satu istri satu istri, lima orang anak serta 13 cucu.
Semasa hidupnya, suami drg Nani Arnasih (alm) dan Linda Mangan itu memang banyak berjasa. Selama menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977, dikenal sebagai berdirinya Taman Mini Indonesia Indah, pendiri Taman Ismail Marzuki, Taman Impian Jaya Ancol, Pekan Raya Jakarta serta pelopor berdirinya sejumlah gelanggang. Seperti Gelanggang Mahasiswa, Gelanggang Remaja serta Pusat Perfilman Usmar Ismail.
Bang Ali juga sangat berjasa atas berdirinya sejumlah museum seperti Museum Fatahillah, Museum Tekstil, Museum Keramik serta Museum Wayang. Selain itu juga dikenal sebagai sosok yang mampu mengembalikan fungsi gedung-gedung bersejarah seperti Gedung Juang 1945 dan Gedung Sumpah Pemuda.
Tak heran jika atas jasanya menata Kota Jakarta menjadi kota metropolitan, Bang Ali mendapatkan penghargaan Bintang Bintang Mahaputera Adipradana pada 12 Agustus 2003.
Sikapnya tegas dan bertanggungjawab sempat membawanya menduduki sejumlah pos jabatan strategis sebelum menjadi Gubernur DKI. Di antaranya, Deputi II Panglima Angkatan Laut (1959-1963), Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja (1963-1964), Menko Kompartimen Maritim/Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora yang disempurnakan (1964-1966) dan terakhir menjabat sebagai Gubernur KDH DKI Jakarta (1966-1977).
Setelah turun dari jabatan gubernur, namanya semakin berkibar setelah memelopori keluarnya Petisi 50 yang secara kritis menentang sejumlah kebijakan kontraproduktif yang yang dikeluarkan rejim Soeharto.
Di mata sahabatnya, Bang Ali dikenal sebagai tokoh tak lekang oleh waktu. Marie Muhamad misalnya. Selama hidupnya, Bang Ali dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan penuh kesederhanaan. Terutama saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebab, untuk menata Kota Jakarta yang kumuh dan semrawut saat itu diperlukan penegakan hukum. "Beliau itu sosok pemimpin yang kuat. Menjadi Gubernur Jakarta itu tidak gampang dimana urbanisasi terjadi besar-besaran. Dikerasin dianggap tidak manusiawi, dibiarkan juga salah," ungkapnya.
Tapi berkat kepemimpinan Bang Ali, Jakarta mampu ditata dengan baik. "Secara pribadi, yang paling berkesan, pernah dulu beliau bilang yang paling cocok jadi presiden Marie Muhammad," katanya bercanda.
Lain lagi dengan pengakuan sahabat dekat Bang Ali di petisi 50, Chrisiner Kewtin, 68.
Bang Ali dikenal sebagai seorang prajurit sejati dan negarawan sejati. Hal itu terlihat dari karirnya di militer. Ketika ditugaskan sebagai prajurit dalam penumpasan Permesta tahun 1960 di Manado. Bang Ali diberi deadline selama dua bulan. Tapi tugas itu mampu diselesaikan hanya dua minggu tanpa banyak korban di kedua belah pihak. "Yang paling jelas sebagai negarawan, saat menjadi Gubernur DKI. Dia bilang, saya ini bukan gubernurnya Golkar, tapi gubernurnya masyarakat. Dia itu pejuang masyarakat dan bukan alat dari pemerintah," bebernya.
Jasa yang tidak terkira itu juga tampak saat menata Jakarta dari APBD Rp 66 juta mampu mewujudkan Jakarta menjadi kota metropolitan."Waktu itu yang dipakai uang pajak judi. Banyak yang menentang. Tapi beliau bersikukuh, ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Jalan, sekolah, rumah sakit dibangun hingga Jakarta maju pesat," bebernya. (aak)

Banjir Surut Bukan Berarti Aman

Banjir Tol Bandara Masih Mengancam

Pemprov Prioritaskan Jakarta Utara

Banjir yang terjadi di Tol Sedyatmo KM 25 hingga KM 26 yang menghubungkan Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta sudah surut. Ruas jalan sepanjang 1,8 km yang sebelumnya terendam hingga satu meter sudah tidak terlihat lagi air yang menggenang. Lalu lintas juga terlihat lancar. Akibatnya, kendaraan yang sebelumnya menumpuk di jalan alternatif tidak lagi terkonsentrasi dan sudah bisa melalui ruas tol. Namun, banjir akibat limpasan air laut tersebut belum seluruhnya kembali ke laut setelah dipompa. Beberapa kawasan, terutama di Penjaringan RT 16 hingga 19 RW 17, Jakarta Utara masih tergenang rob. Ketinggian masih berkisar antara 30 cm hingga 45 cm. Sementara di kawasan Muara Baru serta Pluit, air secara pelan sudah mulai surut. Namun, berdasarkan analisis sejumlah pakar, kemungkinan rob masih akan datang kembali. Sementara baik di tanggul di tol Bandara maupun di Jakarta Utara masih dibangun dengan geronjong serta karung pasir. Sehingga, banjir tidaknya kawasan Jakarta Utara dari rob sangat tergantung selesainya pembangunan tujuh tanggul sebagai pintu masuk air laut. Sedangkan untuk tol Bandara, masih ada kemungkinan banjir lagi jika ruas jalan tidak segera ditinggikan. Maklum, di sepanjang ruas KM 24 hingga KM 26 terletak di dataran rendah atau cekungan. Peninggian ruas jalan sepenuhnya tanggungjawab PT Jasa Marga serta pemerintah pusat.
Rencana peninggian ruas jalan tol tersebut memang sudah dijadwalkan saat banjir sebelumnya. Dimulai pada Mei dan diperkirakan selesai pada Juli. Namun, tidak terlihat realisasinya hingga saat ini.
Sementara itu, untuk mengantisipasi rob tersebut, Pemprov DKI Jakarta lebih memprioritaskan pembangunan tujuh tanggul di Jakarta Utara secara permanen. Di antaranya, tanggul Pompa Pluit, tanggul Pelabuhan Muara Baru, tanggul Dermaga Muara Baru, tanggul PLN, tanggul Muara Angke, tanggul Pelindo serta tanggul Luar Batang. Khusus untuk tanggul PLN dan Pelindo menjadi tanggungjawab masing-masing institusi.
Menurut Sekda Pemprov DKI Jakarta Muhayat, untuk mencegah banjir rob di jalur Bandara sudah dilakukan penanggulan sementara. Tanggul yang jebol sudah diberi tumpukan karung pasir untuk mencegah air masuk ke ruas tol. Namun, untuk penanggulangan permanen diserahkan PT Jasa Marga.
Sementara, Pemprov DKI masih punya pekerjaan rumah untuk segera menuntaskan perbaikan secara permanen tujuh tanggul yang menjadi pintu masuk air laut di Jakarta Utara itu. Targetnya, hingga akhir tahun ini sudah bisa diselesaikan. Termasuk di dalamnya penertiban 8 ribu warga yang tinggal di seputaran Waduk Pluit. "Kami optimis selesai," ujarnya saat ditemui usai salat Jumat di Balaikota kemarin.
Menurut Asisten Pembangunan Sarwo Handayani, penanganan banjir tetap akan menjadi prioritas Pemprov DKI. Jika sebelumnya ada anggaran perbaikan tanggul yang dipangkas, akan dianggarkan lagi pada anggaran perubahan. Seluruhnya ditargetkan bisa selesai akhir tahun ini.
Sementara itu, akibat banjir rob yang mulai menggulung sejak Selasa (6/5) malam, hingga saat ini kawasan Penjaringan tak kunjung surut. Sehingga, sejumlah aparat masih berjaga-jaga di sekitar lokasi. Perahu karet serta obat-obatan disiagakan. Meskipun, dilaporkan, di kawasan Penjaringan tidak tercatat adanya pengungsi.
"Petugas tetap disiagakan untuk mengantisipasi jika rob kembali datang," terang Manager Krisis Center Pemprov DKI Heru Joko Santoso.
Ancaman rob untuk kembali menggulung kawasan Jakarta memang masih ada kemungkinan terjadi. Berdasarkan analisis
Jawatan Hidro Oseanografi TNI AL, air laut pasang masih akan terjadi lagi pada Sabtu (10/5) sekitar pukul 22.00 hingga 23.00 dengan ketinggian gelombang sekitar 90 cm.
Setelah itu, air pasang akan berhenti dan akan mulai lagi pada pertegahan Mei dengan ketinggian rata-rata satu meter.
Menurut Kasubdis Penerapan Lingkungan Jawatan Hidro Oseanografi TNI AL Kolonel Dede Yuliadi, air pasang dalam satu bulan biasanya terjadi selama dua kali. Pertama saat bulan purnama serta bulan baru.
Jika pada saat air pasang terjadi hujan deras, gelombang pasang dipastikan akan lebih tinggi lagi. Gelombang bisa mencapai 1,4 meter. "Tapi itu jarang sekali terjadi. air pasang tertinggi hanya mencapai 1,26 meter," terangnya.
Sementara itu, prediksi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) menyatakan, kondisi cuaca lima wilayah DKI rata-rata cerah dan berawan. Meskipun, pada malam hari ada kemungkinan hujan ringan hingga sedang.
Hal yang sama juga terjadi di kawasan pinggiran. Seperti Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang diprediksikan berawan dari pagi hingga sore hari. Khusus malam hari, rata-rata kawasan itu hujan ringan hingga sedang.
Menurut Kasubid Meterologi Publik BMG Kukuh Rubiyanto menyatakan, untuk prediksi tinggi gelombang, antara 1,25 meter hingga 2 meter terjadi di Perairan barat Aceh hingga Bengkulu, Selat Sunda, Selat Malaka sebelah timur Aceh, Laut Natuna, Laut Jawa bagian timur, Laut Bali, Laut Flores, Perairan selatan Sulawesi Tenggara serta Perairan timur Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah. Selain itu, Laut Sulawesi bagian timur, Laut Seram serta Laut Maluku yang berbahaya bagi perahu nelayan.
Untuk gelombang antara 2 meter hingga 3 meter terjadi di Perairan utara dan barat laut Aceh, Perairan barat Lampung, Perairan selatan Jawa hingga NTB, Laut Sawu, Laut Timor, Perairan Kepulauan Sangihe Talaud serta Laut Halmahera. Selain itu juga Perairan utara Papua, Laut Banda serta Perairan Kepulauan Aru yang berbahaya bagi perahu nelayan dan tongka

Bandara Tenggelam Satu Meter

Tanggul Cuma Tanah, 15 Pompa Tambahan Sia-sia

Banjir yang terjadi di tol Bandara Soekarno-Hatta KM 26 setinggi satu meter dipastikan masih akan terus berlanjut. Pasalnya, jebolnya tanggul tol penahan air yang berbatasan dengan laut hanya dibangun dari tanah. Tanggul tersebut dibuat sementara sambil menunggu perbaikan tanggul permanen. Praktis, seluruh pompa yang disiagakan tidak berfungsi sama sekali.
Menurut Kasubdin Pengendalian Sumber Daya Air dan Pantai Dinas PU DKI Jakarta I Gede Nyoman Soewandi, jebolnya tanggul penahan luapan air itu lantaran tanggul hanya dibangun dari tanah. Tanggul tersebut setelah diteliti jebol sepanjang 7 meter. Akibatnya, air meluber di ruas tol. Tepatnya di KM 26.
"Jadi tanggul yang dibangun tersebut lebih tinggi air laut. Apalagi tanggul hanya berasal dari tanah. Luberan air kemana-mana," ujarnya kemarin.
Dengan jebolnya tanggul tersebut, sebanyak 12 pompa yang berada di tempat serta tambahan tiga pompa mobile dari Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta tidak berfungsi maksimal. Pemompaan air yang dibuang kembali ke laut hanya sia-sia belaka. Hal itu lantaran besarnya arus luberan rob. "Jadi air hanya muter-muter saja," terangnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya banjir rob lanjutan, pihaknya telah melakukan penanggulan kembali tanggul dari tanah yang jebol tersebut dengan geronjong dan dibuat lebih tinggi di atas luapan 2,2 meter.
Saat disinggung kenapa tanggul tol Bandara hanya dibuat dari tanah? Nyoman menyatakan, pihaknya tidak tahu persis. Sebab, itu tanggungjawab PT Jasa Marga. Termasuk jaminan apakah luapan rob yang diprediksikan konsultan Belanda bakal terjadi lagi hari ini (9/5), pihaknya juga tergantung bagaimana upaya PT Jasa Marga itu. "Selama tanggul tidak jebol, pompa yang kami kerahkan baru bisa maksimal," ungkapnya.
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, banjir rob diperkirakan masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Pihaknya mengaku belum bisa berbuat banyak kecuali membuat tanggul sementara hingga proses lelang selesai dua bulan ke depan. Kemudian pembangunan baru bisa dilaksanakan dan diperkirakan tanggul permanen selesai Oktober mendatang.
Untuk sementara, Pemprov DKI Jakarta lebih mengoptimalkan upaya evakuasi warga yang terkena banjir rob di Jakarta Utara serta memberi bantuan angkutan tambahan untuk para penumpang Bandara yang terjebak banjir. "Kami sudah koordinasi dengan Pangarmabar, Pangdam dan Kasal. Mereka katanya oke akan memberikan bantuan evakuasi di Jakarta Utara dan memberi tambahan angkutan," terangnya.
Banjir rob yang datang tiba-tiba itu memang tidak diperkirakan sebelumnya. Sebab, analisis dari konsultan Belanda, rob terjadi Kamis (9/5). Tapi rob sudah datang Selasa (6/5) malam. Hal itu ditambah dengan ketinggian air yang di luar perkiraan. "Kami juga ikut prihatin. Dengan ditanggul dengan geronjong dan karung pasir, air bisa dicegah masuk. Kemudian akan dipompa keluar," bebernya.
Menurut Kepala Cabang Cawang-Cengkareng-Grogol PT Jasa Marga David Wijayatno, sekitar pukul 03.00 pagi, air pasang mulai masuk ke jalan tol. Tingginya banjir rob lantaran tanggul di KM 26 jebol hingga sepanjang lima meter. "Air sempat mencapai puncaknya setinggi satu meter," terangnya.
Hingga sore, air masih menggenang setinggi 80 cm hingga 90 cm. Untuk membuang air yang menggenangi jalan tol, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta dengan mengoperasikan 13 pompa air. Empat pompa permanen dipasang di jalan tol dan delapan pompa portable milik Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.
Selama banjir masih berlangsung di Jalan Tol Sedyatmo, akan diberlakukan pengalihan arus lalu lintas ke Bandara dengan bantuan TNI. Sembilan truk tronton disiapkan untuk mengangkut penumpang dari Bandara menuju Jakarta dan sebaliknya. Truk disiagakan di gerbang tol Kapuk. Dari tempat tersebut, para penumpang akan dibawa ke Gerbang Tol Cengkareng. Selanjutnya, para penumpang akan dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta menggunakan Bus Damri. Selain itu, PT Angkasa Pura II bersama PT Jasa Marga juga menyiapkan enam bus untuk antar jemput penumpang.
Untuk menangani rob di masa mendatang, akan dilakukan peninggian jalan tol. Saat ini, sudah dilakukan pemasangan tiang pancang. "Peninggian jalan tol akan memakan waktu delapan bulan. Panjang jalan tol yang ditinggikan delapan KM. Mulai KM 20 hingga KM 28," bebernya.
Banjir yang terjadi di tol Bandara itu tidak hanya membuat ruas tol KM 26 terganggu. Sejumlah jalur alternatif yang disiapkan juga ikut macet total. Bahkan, akibat membeludaknya penumpang, busway koridor III jurusan Kalideres-Harmoni juga ikut terjebak macet. Sebab, aparat kepolisian setempat mengambil kebijakan jalur busway bisa dilalui kendaraan umum. Angkutan masal itu terpaksa ikut bermacet ria dengan ratusan kendaraan lainnya. "Itu kan kebijakan polisi, jadi kami tidak punya hak untuk melarang," ungkap Manager Operasional Busway Transjakarta Rene Nunumete.
Macet jalur busway terjadi di kawasan Grogol-Daan Mogot. Dari jarak tempuh rata-rata 50 menit. Akibat macet, jarak tempuh menjadi 60 menit hingga 75 menit. Namun, begitu, jumlah penumpang, kata dia, tidak berkurang signifikan. Sebanyak 25 ribu penumpang mampu diangkut per hari. "Seperti biasanya pagi dan sore ramai. Kalau siang memang sepi. Jadi hanya jarak tempuh saja yang berkurang," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata DKI Arie Budhiman menyatakan, banjir yang terjadi di tol Bandara harus segera dituntaskan. Sebab, jika terus berlanjut, image kepada turis mancanegara bisa buruk. Hal itu tentu saja akan berpengaruh terhadap promosi wisata di Indonesia, khususnya Jakarta. Tapi, jika banjir tersebut hanya terjadi tiga jam, image banjir terhadap wisman tidak akan terlalu berpengaruh. Wisman yang datang dari Bandara Soekarno-Hatta masih bisa diangkut dengan bus. "Tapi, ini jangan terjadi terus menerus. Kalau bisa segera ditangani pihak-pihak terkait. Memang tidak bisa instan, tapi kami berharap bisa secepatnya," harapnya.
Sementara itu, akibat gelombang pasang di pantai utara Jakarta, pasokan sembako ke Pulau Seribu belum terganggu.
Bupati Pulau Seribu Joko Ramadhan menyatakan, pasokan dari tiga pintu masing-masing Muara Angke, Jakarta Utara; Tanjung Pasir, Tangerang serta Rawasaban, Pulau Tidung masih berjalan lancar. Setiap hari pasokan sembako masuk ke kawasan itu. "Kebutuhan beras ada 21 ribu KK. Masing-masing 300 gram per KK. Minyak tanah juga masih disuplai seminggu dua kali. Konversi tahun depan," ungkapnya.
Berbeda dengan Februari lalu, pasokan terhambat dan terpaksa diangkut dengan kapal TNI lantaran gelombang pasang sangat tinggi. Sementara, saat ini, gelombang pasang masih memungkinkan perahu bisa melintas. (aak)

Jakarta Dikepung Banjir Utara Selatan

Air Laut dan Sungai Pesanggrahan Meluap

Jakarta kembali dikepung banjir bandang. Begitu aq tulis di Harian INDOPOS, 8 Mei 2008. Di Jakarta Utara, banjir mengepung pemukiman warga di kawasan Pluit serta Penjaringan. Tanggul pembatas laut di Pantai Mutiara dan Muara Baru jebol. Rob meluber ke perkampungan warga sejak Selasa (6/5) malam hingga tadi malam air terus naik dengan ketinggian satu meter lebih.
Di Jakarta Selatan, ratusan warga di Kelurahan Ulujami, Pesanggrahan, juga terkena luapan Sungai Pesanggrahan. Tepatnya di RT 06 RW 02. Air mulai masuk pemukiman sekitar pukul 17.00 dan terus naik. Air yang seharusnya bisa tertampung di daerah resapan yang terletak di bibir sungai terhadang dengan alih fungsi lahan setelah berdirinya bangunan elit sepanjang kawasan itu.
Banjir yang mengepung Jakarta dari utara dan selatan itu membuat Pemprov DKI Jakarta tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, untuk membendung banjir rob di kawasan utara diperlukan dana Rp 45 miliar untuk memperbaiki tanggul Pluit serta normalisasi Waduk. Sementara untuk membuat tanggul di Muara Baru secara permanen dibutuhkan Rp 15 miliar. Seluruhnya dianggarkan dalam APBD 2008. Sayangnya, hingga saat ini dana belum bisa dicairkan hingga penanganan belum bisa dilakukan.
Sementara di kawasan Ulujami, Pesanggarahan, janji Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk membongkar bangunan elit tidak kunjung dilaksanakan. Padahal, bangunan berdiri persis di bantaran kali sepanjang 200 meter dengan luas sekitar dua hektare. Aparat kecamatan setempat sempat mengecek lokasi setelah Gubernur berkumis itu memberikan statemen. Namun tidak ada realisasinya hingga saat ini.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, terjadinya air pasang sudah diprediksikan konsultan Belanda yang bakal terjadi Jumat (9/5) besok. Nyatanya, rob sudah mulai masuk pemukiman sejak Selasa (6/5) malam.
Namun, Pemprov DKI Jakarta belum bisa membangun tanggul untuk mengurangi masuknya beban air laut ke permukiman warga. Sehingga, pihaknya meminta warga bersiap menghadapi bencana tersebut.
Untuk mengantisipasi terjadinya korban atau bahaya, pihaknya memberdayakan sumber informasi yang ada untuk mensosialisasikan peringatan dini (early warning) kepada masyarakat yang tinggal di pesisir Jakarta. Sehingga, dia mengharapkan, bencana kali ini tidak memakan korban yang lebih banyak.
Gubernur berkumis itu mengakui, Pemprov belum mampu menanggulangi bencana alam yang sempat mendera warga Muara Baru yang sebelumnya sempat terjadi selama berbulan-bulan itu. Air pasang yang disertai gelombang tinggi hanya dapat diatasi dengan pembangunan tanggul. Sementara, tender pembangunan baru bisa dilaksanakan setelah dana APBD cair. "Nanti tanggul akan kami bangun dengan swasta seperti Samudra Indonesia dan PT Pelabuhan Indonesia," bebernya.
Menurut Walikota Jakarta Utara Effendi Anas, banjir akibat luapan rob itu belum bisa diantisipasi lantaran PU belum bisa membuat tanggul secara permanen. Sehingga, pihaknya hanya bisa melakukan evakuasi warga setempat ke sejumlah tempat pengungsian serta tenda-tenda darurat. Sejumlah dapur umum juga telah disiapkan.
Menurut Lurah Penjaringan Budi Santoso, air laut yang masuk pemukiman telah menggenangi lebih dari 700 bangunan. Sebab, tanggul yang jebol di Muara Baru mencapai 30 meter. Menurutnya, banjir terparah berada di RT 20 RW 17 dengan ketinggian rata-rata satu meter.
Menurut Lurah Pluit Sugiharjo Timbo, banjir akibat rob merendam warga di RW 04, RW 05 dan 16 dengan ketinggian antara 50 sampai 70 centimeter. Jumlah warga mencapai 150 KK.
Menurut Kasubdin Pengendalian Sumber Daya Air dan Pantai Dinas PU DKI Jakarta, I Gede Nyoman Soewandi, jebolnya tanggul karena kekuatan bangunannya yang tidak kokoh akibat sering diterjang banjir rob.
Sebab, tanggul sementara hanya dibangun dengan tembok, geronjong serta tumpukan pasir.
Perbaikan tanggul yang jebol di kawasan Pantai Mutiara sepenuhnya tanggung jawab pengembang. Namun, untuk tanggul di Muara Baru, pihaknya akan memperbaiki Agustus mendatang. Lambatnya proses perbaikan lantaran saat ini sedang proses lelang hingga dua bulan ke depan.
Ketinggian tanggul di Muara Baru hanya 1,7 meter. Sedangkan ketinggian air pasang yang menerjang mencapai 2,2 meter. Selain itu bangunan tanggul sudah cukup lama lantaran dibangun pada 1978 lalu. Akibatnya, kekuatannya pun semakin berkurang dan rapuh.
Sementara itu, banjir yang terjadi di Kelurahan Ulujami, Pesanggaran sejak kemarin sore terus naik. Warga setempat hanya bisa pasrah. Sebab, banjir akibat luapan Sungai Pesanggrahan itu belum ada solusi konkret. Padahal, luapan sungai terjadi setidaknya sudah empat kali selama satu bulan terakhir. Warga hanya bisa mengamankan seluruh barang rumah tangga ke sejumlah ruas jalan yang tidak tersentuh air. "Kami warga Ulujami mendukung dan menagih janji Gubernur Fauzi Bowo yang akan membongkar bangunan elit di bantaran kali," ujar Evi, warga setempat.
Sebenarnya, untuk mengatasi banjir akibat luapan sungai, Pemprov DKI berencana melakukan dua langkah. Pembongkaran seluruh bangunan di bantaran kali serta pengerukan sungai dengan dana pinjaman dari Bank Dunia sebesar Rp 1,2 triliun. Sayangnya, dua program itu tak kunjung bisa dilaksanakan. Sebab, dana pinjaman baru bisa cair akhir tahun ini dan pengerukan dimulai 2009 mendatang. Sementara, pembongkaran bangunan elit di bantaran kali tidak diketahui pasti kenapa tidak kunjung dilaksanakan meski melanggar aturan. "Kemarin ada aparat Kecamatan Pesanggrahan yang mengecek bangunan elit itu. Tapi ga tahu kenapa tidak ada tindak lanjutnya," tambah Evi. (aak)


Jakarta, 7 Mei 2008

Ketika Bolos Menjadi Budaya

560 Siswa SMA Terancam Tak Lulus Sekolah

Peringatan Hari Buruh atau Mayday menyentakkan kesadaran kita. Bukan lantaran hiruk pikuk ribuan buruh yang turun jalan, tapi di balik itu, ada ribuan siswa yang terancam tidak lulus sekolah. Itu lantaran hingga batas akhir ujian susulan tanggal 30 April, sebanyak 560 siswa tak juga kunjung mengikuti ujian. Padahal, sebelumnya ratusan siswa itu juga tidak mengikuti ujian nasional (UN) yang digelar pada 22 hingga 24 April lalu. Soal ini aq tulis di Harian INDOPOS, 1 Mei 2008.
Konsekuensinya, ratusan siswa itu dipastikan tidak akan lulus sekolah. Kecuali jika mau mengikuti ujian Paket C yang bakal digelar Juni mendatang.
“Mereka tetap diberikan ijazah kesetaraan,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Margani M Mustar.
Ujian Paket C itu digelar setelah pengumuman hasil ujian nasional pada 14 Juni mendatang. Setelah itu, bagi yang tidak lulus UN atau ujian susulan atau tidak mengikuti keduanya, masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian Paket C tersebut. Hal itu sebagai bentuk toleransi untuk membantu para siswa agar bisa menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SMA.
Berdasarkan data Dikmenti, siswa yang tidak hadir mengikuti UN yang digelar 22 hingga 24 April lalu tercatat 657 siswa. Dengan rincian, SMA 165 orang, Madrasah Aliyah (MA) 14 orang dan SMK 478 orang. Namun, dari jumlah tersebut, yang mengikuti UN usulan hanya 97 orang. Terdiri dari 61 siswa SMA, enam siswa MA dan 30 siswa SMK.
Dijelaskan Margani, untuk jumlah siswa SMA/MA/SMALB dan SMK yang menjadi peserta UN tercatat sebanyak 118.929 dengan jumlah sekolah penyelenggara sebanyak 1.065 sekolah. Tingkat SMA 453 sekolah, SMK 537 sekolah, SMALB 5 sekolah dan MA 70 sekolah.
Mata pelajaran yang diujikan dalam UN, untuk SMA Program IPA yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika dan Biologi. Program IPS meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Geografi, Ekonomi dan Sosiologi. Sementara untuk Program Bahasa meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Bahasa Asing dan Sejarah Budaya.
Meski demikian, Margani menegaskan, kelulusan siswa dari sekolah tidak hanya ditentukan berdasarkan hasil UN. Sebab, ada empat elemen penentu kelulusan siswa. Yakni, lulus UN, UAS (ujian Akhir Sekolah), perilaku dan nilai rapor siswa. Jika salah satu tahapan tersebut tidak lulus, siswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus sekolah. “Memang agak sedikit berat, tapi berdasarkan nilai tingkat kelulusan tahun kemarin, saya pikir siswa DKI mampu,” ungkapnya.
Untuk UN sendiri, peserta didik dinyatakan lulus jika memiliki nilai rata-rata minimal 5,25 seluruh mata pelajaran yang diujikan dengan tidak ada nilai di bawah 4,25. Atau, siswa harus memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran. Sementara nilai mata pelajaran lainnya yang diujikan pada UN masing-masing minimal 6,00. Untuk SMK, nilai mata pelajaran kompetensi kejuruan minimal 7,00. Nilai tersebut digunakan untuk menghitung rata-rata UN.
Dikmenti optimistis, tingkat kelulusan di DKI semakin bertambah mengingat pada 2007 lalu, persentase kelulusan tingkat SMA di Jakarta mencapai 96,26 persen dari jumlah peserta 58.587 siswa dan SMK 94,30 persen dari 58.248 siswa.
Bagi para siswa yang tidak mengikuti UN atau ujian susulan itu, jika berniat mengikuti ujian Paket C, diharapkan segera melapor ke sekolah yang bersangkutan atau mendaftar sendiri ke Penyelenggara Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di tingkat kecamatan.
Jika membaca berita ini, aq berpikir apakah tidak masuknya 560 siswa untuk mengikuti ujian nasional serta ujian susulan itu lantaran disengaja atau karena faktor lain. Sakit misalnya. Atau ada kondisi keluarga yang mendesak yang tidak tidak bisa ditinggalkan. Tapi pertanyaannya? kenapa tidak ada izin atau pemberitahuan. Bukankah itu sangat vital. Sekolah dengan susah payah, biaya besar, ujung-ujungnya harus dinyatakan tidak lulus. Bukan hanya keluarga yang bakal menyesal, tapi juga diri sendiri di kemudian hari.
Mungkin siswa tidak berpikir bahwa ijazah itu penting. Kenapa? karena kemampuan yang tidak didukung bukti sertifikasi sering tidak dianggap. Dan memang begitulah kenyataannya. Mungkin itu tidak berlaku bagi siswa dari keluarga berduit. Mereka bisa mengulang sekolah di tempat yang lebih bergengsi tanpa harus berpikir berapa kocek yang harus dikeluarkan. Atau, jika keluarganya memiliki perusahaan besar, tinggal masuk saja tahu-tahu sudah jadi manager atau direktur.
Tapi pertanyaanya, bagaimana jika yang bolos tidak ikut ujian itu siswa dari keluarga tidak mampu? apakah siswa tidak berpikir untuk membayar sekolah itu orangtuanya harus banting tulang peras keringat siang dan malam. Jangankan untuk membayar sekolah, untuk menyambung hidup hari ini saja sudah susah. Lalu apa yang siswa harapkan dengan bolos itu. Apakah hanya karena gengsi-gengsian sebagai bentuk trend remaja saat ini?
Bukankah kalian tidak pernah dengar, yang berijazah saja banyak yang jadi pengangguran, apalagi tidak mengantongi ijazah. Dengan apa kalian melanjutkan pendidikan, dengan apa kalian mencari lapangan pekerjaan. Kota ini sudah penuh dengan pengangguran dan gelandangan.
SEMOGA, pilihan siswa tidak mengikuti ujian bukan tanpa alasan. Sebab, penyesalan hanya datang di kemudian hari.

Jika kalian termasuk siswa yang bolos dan berasal dari keluarga yang tidak mampu,Hanya satu kata yang layak kalian camkan dalam hati. BERCERMINLAH!

Pojok Balaikota, sepi saat Mayday, 1 Mei 2008

Upah Minim dan Gerakan Bom Molotov

Di Balik Ancaman Gerakan Bom Molotov Masuk Jakarta

Peringatan Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei terancam rusuh. Hal itu menyusul informasi adanya gerakan yang bakal mengacaukan kawasan Ibukota dengan bom molotov. (Begitu aq menulis dan menjadi headline hal 1 di Harian INDOPOS, 30 April 2008).
Kelompok bawah tanah itu ditengarai bakal ikut menunggangi aksi masa peringatan Mayday yang digelar selama dua hari mulai Rabu(30/4) dan Kamis (1/5).
"Info dari inteligen seperti itu. Tapi kami harapkan mereka sadar untuk tidak membuat Jakarta tidak kondusif," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto usai rapat gabungan pengamanan peringatan hari buruh yang digelar di Balaikota.
Hadir dalam pertemuan itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Adang Firman, Kajati DKI Harry Hermansyah, Pangdam Jaya Mayjend TNI J Suryo Prabowo, ketua DPRD DKI Ade Surapriatna, Sekda Muhayat serta sejumlah asisten dan kepala dinas.
Menurut Prijanto, munculnya ancaman gerakan yang akan mengerahkan bom molotov tengah diteliti lebih lanjut keberadaannya. Sebab, informasi tersebut masih dipastikan kebenarannya. Namun, pihaknya tetap berharap, peringatan Mayday di Jakarta bisa berlangsung aman.
Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Adang Firman, pasukan pengamanan yang disiapkan sebanyak 15 ribu orang. Terdiri dari kepolisian, TNI serta Tramtib dan Linmas. "Kami tidak ingin kecolongan. Jumlah pasukan akan ditambah sesuai dengan kondisi yang berkembang," terangnya.
Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan, pihaknya akan memperketat pengamanan di tempat-tempat yang menjadi titik konsentrasi massa serta sejumlah gedung vital lainnya. Selain pasukan terbuka yang diterjunkan, pasukan tertutup juga disebar di lima wilayah DKI. Termasuk dengan memasang sejumlah sniper.
Selain menyesuaikan jumlah massa yang turun jalan, antisipasi jika terjadi kerusuhan juga disiapkan. "Kalau ada indikasi kerusuhan, kami akan langsung bertindak untuk segera mengamankan," ungkapnya.
Sayangnya, Adang enggan menyebutkan, gerakan pengacau dari kelompok mana yang bakal mengancam Jakarta dengan bom molotov itu.
Menurut Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Sumanto, menyambut Hari Buruh tahun ini, pihaknya tetap mengimbau agar seluruh perusahaan yang ada di DKI bisa menerapkan UMP yang ditetapkan sebesar Rp 972.604,80. Jika tidak, perusahaan yang bersangkutan akan dikenai sanksi pidana 1 hingga 4 tahun penjara atau denda Rp 100 hingga 400 juta. "Di DKI ada 40.288 perusahaan yang harus mengikuti aturan itu. Sejauh ini baru ada enam perusahaan yang keberatan. Tapi yang kami kabulkan hanya tiga perusahaan," bebernya.
Menurut wakil Fraksi Demokrat Ahmad Husin Alaydrus, meski hari libur, aksi massa memperingati Hari Buruh itu harus diberi ruang. Sebab, mereka menyuarakan haknya. Apalagi, UMP yang ditetapkan di DKI dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang ada. Idealnya, untuk Jakarta, UMP sudah harus minimal Rp 1,2 juta. Hal itu mengingat tingginya kebutuhan serta semakin melonjaknya harga kebutuhan pokok. Sehingga, pihaknya segera akan mengusulkan revisi perda untuk bisa merubah ketetapan UMP yang baru diterapkan 1 Januari lalu.
Menurut dia, selain gaji yang kecil, banyak di antara perusahaan di DKI yang tidak memenuhi persyaratan UU no 23 tahun 2003. Di antaranya tentang standar jaminan kesehatan. Pihaknya menengarai ada sekitar 70 persen dari seluruh perusahaan yang ada di DKI tidak memberikan jaminan kesehatan bagi para pekerjanya. "Jika UMP sudah diketok Rp 1,2 juta dan perusahaan tidak mau membayar sesuai UMP, sanksi bisa diterapkan. Seperti pajak dinaikkan atau paling ekstrem izin dicabut," tegasnya.
Mendengar ada gerakan bom molotov itu, anganku mencoba mencari celah kenapa semua itu terjadi. Benarkah itu dari kelompok dari buruh? lalu kenapa harus dengan kerusuhan. Apakah dengan kerusuhan tuntutan pasti dipenuhi?
Sehari setelah berita itu mencuat di sejumlah media massa, kelompok organisasi buruh se-Jabodetabek memberikan klarifikasi. Sinyalemen adanya gerakan bom molotov hanya black campaign yang dilakukan Pemprov DKI untuk melarang aksi massa.
Terlepas benar atau tidak, itu bukan menjadi soal yang penting. Apapun gerakan yang membuat Jakarta rusuh, saya sangat sepakat jika Polda bisa bertindak tegas. Penyiapan puluhan sniper aq pikir juga tidak berlebihan. Mengingat dampak kerusuhan Mei 1998 lalu, tidak hanya pemerintah yang rugi, warga masyarakat juga kena dampaknya.
Namun, besarnya tekad buruk untuk memperjuangkan haknya juga harus dihargai. Sebagai salah satu pekerja, aq juga akan mengangkat tangan kiri ke atas seraya mengepalkan rapat-rapat.
Jika mendengar jeritan para kaum buruh itu, aq kembali teringat saat di kampus dulu. Suara lagu perjuangan yang dikumandangkan saat menggelar aksi terdengar melengking hingga lubuk sanubari. "Mereka dirampas haknya..tergusur dan lapar..Tuhan relakan darah juang kami..dst". Setidaknya, aq bisa merasakan betul karena saat ini aq juga hidup di Ibukota. Dengan gaji kecil, untuk bisa menyambung hidup saja harus kembang kempis. Bisa menyambung hidup esok hari tidaklah persoalan penting. Yang penting bagaimana hari ini bisa tetap. Bahkan, dua hari yang lalu, ketika ada saudara yang meminta bantuan untuk keperluan mendesak dan terpaksa mencari uluran tangan, istriku sempat menangis tersedu-sedu.
Kenapa ketika orang membutuhkan pertolongan selalu larinya kepada kita. Begitu kata istriku sambil terisak. "Untuk makan hari ini saja kita belum cukup. Beli rokok ayah, beli pulsa ayah, beli bensin ayah saja harus mengambil tabungan untuk persiapan kelahiran," kata istriku sambil tak henti-hentinya meneteskan air mata.
Yah, mau bagaimana lagi. Kalau memang seperti itu keadaannya. Kenapa harus disesali. Toh Tuhan pasti akan memberi esok hari. Begitu kataku menghibur istriku. Gaji yang aq dapat dari kantor memang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sekali ambil dari ATM, langsung ludes untuk bayar kontrak rumah Rp 400 ribu, bayar listrik 100 ribu dan bayar motor Rp 300 ribu. Dan itu sudah aq alami selama tiga tahun berada di Jakarta. Tapi Gusti Allah selalu memberi jalan keluar setiap ada kesulitan.
Kembali kepada aksi buruh. Di antara mereka itu banyak yang meneiakkan hal serupa seperti yang aq alami. Gaji yang belum dibayar, status yang tidak jelas serta berbagai persoalan lainnya. Bayangin saja, untuk pegawai ambulan Dinas Kesehatan DKI saja ada 200 pegawai yang tidak dibayar gajinya terhitung mulai Januari hingga saat ini. Padahal, sehari-hari mereka harus menghidupi anak istri. Anak-anak butuh sekolah, istri butuh menyalakan kompor untuk masak setiap hari. Lalu dengan apa semua itu bisa tetap berjalan seperti biasanya?
Hal yang sama juga dialami 90 kusir delman yang diusir dari Monas. Alasannya, kotoran dan kencing kuda membuat polusi dan menyebabkan penyakit ISPA bagi para pengunjung Monas. Apakah pengusiran itu juga disertai solusi? jawabannya TIDAK. Lalu dengan apa mereka menghidupi keluarganya? bukankah mereka telah diusir sejak Juni tahun lalu? hanya kusir delman, tetangganya dan Tuhan yang tahu.
Dalam keadaan ekstrim seperti itu, munculnya gerakan molotov memang sangat dimaklumi. Meski hal itu jelas dilarang lantaran bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Tapi apa boleh buat, mungkin begitu yang ada di dalam pikiran mereka. Daripada penindasan merajalela, revolusi lokal itulah yang harus dilakukan. Untuk membuka lebar-lebar mata para pemegang kebijakan agar tidak berbuat sewenang-wenang. Bahwa, kita juga masih butuh hidup. Bahwa kita juga butuh menghidupi anak istri.
Kita tidak ingin hidup mewah dari hasil uang pajak rakyat, kita hanya ingin bertahan hidup. Kita hanya menuntut hak yang harus kita terima atas jerih payah peras keringat siang dan malam di bawah terik matahari. Kita tidak ingin apa-apa. Kita hanya ingin diberi ruang untuk bisa mengais sisa-sisa rezeki yang tercecer. Apakah itu salah?
hanya hati nurani yang jernih yang bisa menjawabnya. BTW, thank buat pemred Indopos yang baru mas Imam Syafi'i. Bertepatan dengan mayday, sebuah hadiah yang tidak disangka-sangka tiba-tiba muncul. Alhamdulillah, gajiku naik..alhamdulillah..alhamdulillah.. thanks banget mas. Sukses selalu.


Saat para buruh bergerak menyuarakan haknya, 1 Mei 2008

Prostitusi di Kotakoe

Kelas Melati Tergusur, Prostitusi Kelas Atas Tak Tersentuh

Antara Pencegahan HIV/AIDS dan Mendongkrak Sektor Pajak

Tingginya jumlah penderita HIV/AIDS di DKI membuat Pemprov DKI Jakarta gencar melakukan berbagai langkah pencegahan. Di antaranya menggusur berbagai tempat prostitusi terbuka di lima wilayah DKI. Terutama yang ditengarai mengganggu ketertiban umum. Sejumlah tempat prostitusi diubah menjadi pusat kegiataan keagamaan. Sebut saja misalnya arena prostitusi di Kramat Tunggak, Jakarta Utara yang berubah menjadi Islamic Center. Sementara penertiban di lokasi lain seperti di Kalijodo, Jakarta Barat serta Prumpung, Jakarta Timur juga telah diratakan dengan tanah.
Memang, diakui, masih banyak lokasi prostitusi lain yang terselubung kelas menengah ke bawah belum ditertibkan. Apalagi kelas menengah ke atas seperti di hotel berbintang, diskotek, panti pijat, spa, yang nyata-nyata memberikan keuntungan bagi pemerintah melalui sektor pajaknya. Dari jumlah hotel di DKI sebanyak 770 hotel, tahun ini diperkirakan memberikan pemasukan PAD sebesar Rp 625 miliar. Sementara untuk tempat hiburan sebanyak 983 tempat hiburan diperkirakan memberikan pemasukan sebesar Rp 219 miliar. Praktis, hal itu membuat maraknya prostitusi di dua tempat tersebut tidak tersentuh. Kecuali jika aksi prostitusi itu disertai dengan pesta narkoba akan lain jadinya. Sebab, pemerintah untuk yang satu ini tidak akan tinggal diam. Selain itu juga yang melibatkan ekploitasi anak di bawah usia 18 tahun lantaran dianggap melanggar Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Sementara, di sisi lain, ketatnya persaingan antarhotel berbintang, tempat hiburan seperti diskotek, Pub, panti pijat, spa layanan plus-plus membuat para pengusaha akan berusaha semaksimal mungkin menghadirkan layanan yang mampu memikat para pengunjungnya dan membuat ketagihan. Tak heran jika berbagai cara dilakukan. Seperti mendatangkan PSK usia dini di bawah usia 18 tahun, PSK luar negeri dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Cina Daratan, bahkan PSK dari Timur Tengah serta Afrika.
Sementara hotel dan tempat hiburan yang sudah sangat populer menjadi tempat prostitusi kelas menengah ke atas itu seperti di Taman Sari, Jalan Pangeran Jayakarta, komplek Kota Indah, Mangga Besar, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Kelapa Gading, Blok M, Mampang, Rawamangun, Jelambar, Tanjung Priok serta lokasi lainnya.
Data yang berhasil dirilis dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan, dari total para pelaku prostitusi di Indonesia, 30 persennya anak usia sekolah. Yakni berjumlah sekitar 40 ribu hingga 70 ribu anak. Sedangkan usianya di bawah 18 tahun.
Tidak hanya itu, kekerasan yang dialami anak juga meningkat sangat drastis dari tahun ke tahun. Dengan jumlah sekitar 20 ribu pada tahun 2005, meningkat lima kali lipat pada tahun 2007. Diperkirakan angka kekerasan anak mencapai 40 ribu kasus.
Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, anak-anak perempuan itu sangat rentan terhadap segala bentuk penyakit menular seksual. Termasuk HIV/AIDS. Sekaligus rentan terjadinya kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh germo, pelanggan dan orang tua.
Sekretaris Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia (Aspehindo) Adrian Maulete saat dikonfirmasi tidak bisa dihubungi. Namun, sebelumnya, Adrian pernah menyatakan, kelompok artis yang didatangkan untuk bekerja pada hiburan malam sesuai dengan prosedur yang legal. Sedangkan wanita asing yang jadi PSK biasanya datang secara individu, tanpa melalui impresariat maupun sponsor, seperti menyamar sebagai turis. Sementara, pihaknya tidak mengetahui persis pengusaha mana yang mendatangkan artis asing tersebut. Namun, jumlah artis asing yang didatangkan itu diperkirakan mencapai ratusan orang yang umumnya penyanyi Mandarin. "Biasanya mereka bukan cuma menghibur pada satu lokasi, melainkan bergiliran kesejumlah lokasi lainnya dan dikombinasi dengan artis lokal. Tapi kami minta agar pengelola hiburan mematuhi aturan dan tidak menggelar atraksi porno seperti stiplease," ungkapnya.
Maraknya aksi prostitusi di hotel kelas melati hingga hotel berbintang serta berbagai tempat hiburan itu sedikit banyak memang menyumbang jumlah penderita HIV/AIDS di DKI.
Laporan hasil penelitian dari Komisi Penanggulangan AIDS per 31 Maret 2008 menyebutkan, kasus AIDS terbanyak dilaporkan dari DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, Papua, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kepulauan Riau serta Sumatera Barat. Cara penularan kasus AIDS kumulatif yang dilaporkan melalui heterosex 57,36 persen, IDU 38,38 persen serta homosex 2,89 persen.
Sementara jumlah penderita AIDS terhitung mulai Januari 2008 hingga 31 Maret 2008, untuk DKI Jakarta sebanyak 29 kasus. Sedangkan total jumlah nasional sebanyak 727 kasus. Proporsi kumulatif kasus AIDS tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 20 hingga 29 tahun (47,04 persen), disusul kelompok umur 30 hingga 39 tahun (25,17 persen) dan kelompok umur 40 hingga 49 tahun (5,64 persen). Sedangkan yang dilaporkan meninggal sebanyak 16,7 persen. Untuk infeksi HIV sendiri, hingga Maret dilaporkan sebanyak 6.130 kasus.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, untuk menertibkan aksi prostitusi tersebut sudah dilakukan. Yakni dengan mengubah tempat prostitusi menjadi pusat kegiatan keagamaan. Seperti tempat prostitusi Kramat Tunggak di Jakarta Utara yang digusur untuk kemudian dibangun Islamic Center.
Sayangnya, Foke tidak menyebutkan apakah ada upaya untuk menertibkan aksi prostitusi di hotel serta tempat hiburan yang kian marak itu. Sebab, dalam dalam Perda ketertiban umum sama sekali tidak ada ketentuan larangan prostitusi di dua tempat tersebut. Yang mendapat larangan keras terkait berbagai kegiatan mengganggu yang berada di ruang publik. Begitu juga dalam raperda HIV/AIDS yang baru digodok antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI tidak disinggung adanya aksi pemberantasan prostitusi di hotel serta tempat hiburan itu. Justru yang dibahas kemungkinan adanya ATM kondom. "Siapapun boleh setuju dan tidak setuju. Tapi kami ingin dalam pembuatan perda ini tidak ada pihak yang dirugikan, sementara pencegahan HIV/AIDS bisa dilakukan," ujar Foke.
Diakuinya, upaya pembuatan payung hukum untuk penanggulangan HIV/AIDS di Jakarta relatif berjalan lambat dibandingkan provinsi lain. Sementara di sisi lain, penyebaran virus tersebut terus berjalan dan menelan korban. "Jangan ada yang ditutupi karena dianggap aib sehingga sulit dikendalikan," ujarnya.
Dijelaskan, dalam raperda HIV/AIDS yang berisi 10 bab dan 33 ayat itu, akan dimasukkan upaya prevensi, sosialisasi, penanggulangan serta bagaimana memperlakukan ODHA.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Wibowo Sukijat, penularan HIV/AIDS tersebut sebanyak 54 persen akibat ODHA, hubungan seksual 25 persen dan homo seksual dua persen. Sedangkan untuk lokasi penyebaran HIV/AIDS, terdapat 3,4 persen bersumber dari panti pijat, diskotik, dan bar.
Menurut Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Yusuf Effendi Pohan, pihaknya membantah jika dunia pariwisata DKI terutama kehidupan malam identik dengan prostitusi serta narkoba. Baik itu yang ada di hotel maupun hiburan malam seperti diskotek, PUB, panti pijat serta spa. Jika ada, itupun hanya bagian kecil dari ruang lingkup paket pariwisata yang digencarkan. "Pandangan bahwa dunia pariwisata terutama dunia malam identik dengan prostitusi dan narkoba itu salah perlu diluruskan. Ini juga yang menjadi penyebab buruknya citra pariwisata," kelitnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI memang melaporkan jumlah wisatawan yang datang ke Jakarta serta tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang turun drastis. Sayangnya, BPS tidak menyebut faktor apa saja yang melatarbelakangi turunnya jumlah wisatawan mancanegara itu. Disebutkan, pada bulan Januari 2008, tingkat penghunian kamar (TPK) pada hotel berbintang di DKI mencapai 52,29 persen, mengalami penurunan TPK sebesar 6,76 poin dari TPK bulan Desember 2007 yang mencapai 59,05 persen. Rata-rata lama menginap tamu (asing dan Indonesia) pada hotel berbintang bulan Januari 2008 adalah 2,13 hari, mengalami penurunan 0,03 hari jika dibandingkan dengan rata-rata lama menginap bulan Desember 2007. (aak)