Warga Mulai Protes BLT

Ratusan Gakin Tak Tercatat

Sinyal kerusuhan sosial mulai tercium di Jakarta. Pasalnya, banyak di antara data warga miskin (gakin) yang tercatat dalam data BPS tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Padahal, jika tidak ada penundaan, BLT rencananya akan mulai dikucurkan hari ini.
Ketidakakuratan data BPS mulai mendapat kecaman warga di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sebab, sebanyak 135 gakin tidak tercatat dalam daftar yang ada di BPS.
Ratusan warga yang tidak tercatat tersebut tidak termasuk dalam daftar penerima BLT sebanyak 2.287 gakin. Di antara warga yang tidak menerima BLT tersebut, Kelurahan Kenari 28 orang, Bungur 24 orang, Kwitang 14 orang, Paseban 7 orang serta Senen 2 orang. "Yang paling banyak tidak masuk daftar penerima BLT dari Kelurahan Kramat sebanyak 60 KK," ungkap Camat Senen Hidayatullah kemarin.
Sedangkan yang masuk dalam daftar penerima BLT, Kelurahan Senen 177 orang, Kramat 918 orang, Bungur 370 orang, Paseban 642 orang serta Kenari 180 orang.
Menurut Askesmas Pemprov DKI Aurora Tambunan, perbedaan data tersebut memang terjadi lantaran banyak hal. Bisa lantaran ada yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal atau jika terjadi bencana. Banyaknya data warga miskin memang membuat Pemprov DKI tidak bisa menghitung secara valid berapa jumlah warga miskin sebenarnya. Saat ini, data kemiskinan versus gakin serta SKTM dengan BPS belum ada kesamaan. Begitu juga dengan angka riil di masyarakat. Sehingga, jika dalam penyaluran BLT tersebut menggunakan data BPS, pihaknya hanya bisa mengamini.
Namun, pihaknya tetap berjanji akan segera menuntaskan data miskin satu versi. Nantinya, data tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan yang berkaitan dengan warga miskin.
Menurut PT Pos Deputi IV Bangbang Suherman, terkait tidak adanya kesinkronan data penerima BLT yang menggunakan data dari BPS dan kenyataan di lapangan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Sebab, keputusan resmi pemerintah menunjuk data BPS untuk penyaluran bantuan kompensasi kenaikan BBM tersebut.
Menurut Kepala BPS DKI Djamal, data yang bakal dipakai untuk penyaluran BLT kompensasi BBM itu sudah final. Sebab, updating data selanjutnya baru selesai Juli mendatang. Di antara jumlah warga miskin yang bakal diajukan bisa menerima BLT itu total se-DKI sebanyak 157.515 orang. Jumlah tersebut berdasarkan data 2005 serta hasil updating 2007. Untuk Pulau Seribu ada 1.043 orang. Data masih menggunakan tahun 2005. Jakarta Selatan 11.377 orang. Data ini juga tahun 2005. Untuk Jakarta Timur sebanyak 38.871 orang sebagai hasil updating 2007. Sementara data sebelumnya menyebutkan, warga miskin di kawasan itu ada 39.768 orang. Artinya, ada 887 warga miskin yang dicoret.

Sedangkan untuk Jakarta Pusat 22.722 orang. Sebelumnya 22.723. Satu orang dicoret dari data miskin itu. Untuk Jakarta Barat 30.320 orang dan masih menggunakan data 2005 serta Jakarta Utara 53.182 orang hasil updating 2007. Jumlah warga miskin sebelumnya 55.249 orang. Di tempat ini ada 2.067 orang yang dicoret dari daftar orang miskin. "Memang masih banyak yang harus diupdate. Sebab, setelah diteliti, banyak yang masuk daftar warga miskin, tapi kenyataannya tidak miskin lagi," terangnya kemarin.
Dengan belum selesainya updating data warga miskin tersebut, memang ada kemungkinan terjadinya penyimpangan. Banyak warga yang tidak miskin bakal menerima bantuan BLT. Namun, hal itu bisa diantisipasi pada saat pembagian kartu oleh petugas PT Pos. Jika dalam pembagian asal-asalan, penyimpangan tidak terelakkan. "Di situ ada ketentuan, sangat miskin, miskin dan mendekati miskin. Yang terakhir itu yang harus diteliti dengan seksama," tegasnya.
Meski banyak daftar warga miskin baru, Pemprov DKI Jakarta tetap tak memiliki keberanian untuk menambah nama baru yang bakal menerima BLT. Hal itu mengingat standar yang ditetapkan BPS nasional sulit untuk diterapkan di DKI. Praktis, hal itu membuat Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan menarik kartu BLT jika di lapangan ditemukan tidak sesuai dengan alamat yang tertera.
"Kami tidak mau ambil resiko. Daripada bingung, lebih baik ditarik saja untuk menghindari kesalahan," ungkap Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo kemarin.
Instruksi tersebut telah dilayangkan ke seluruh SKPD dari kotamadya, kecamatan, kelurahan, RT dan RW. Jika dalam kartu BLT alamat yang tertera tidak sesuai dengan kenyataan, harus ditarik dan tidak boleh diwariskan.
Meskipun, diakuinya, ada desakan agar sejumlah kartu BLT yang tidak sesuai alamatnya itu bisa dialihkan kepada warga miskin yang lain yang tidak terdaftar. "Bisa saja. Tapi kan aturan yang ditetapkan BPS tidak seperti itu," katanya.
Foke sendiri mengaku mendapat banyak kritikan terkait jumlah kemiskinan di DKI yang ditengarai lebih kecil dari kenyataan. Namun, hal itu tidak bisa begitu saja dirubah lantaran keputusan BPS nasional sudah final.
Disebutkan seperti kriteria warga miskin harus memiliki rumah lantainya tanah, lebar rumah tidak lebih delapan meter persegi, untuk DKI, hal itu sulit diterapkan. Banyak warga miskin tempat tinggalnya tidak lagi tanah, tapi sudah ubin. Begitu juga luas tempat tinggalnya banyak yang lebih luas dari delapan meter persegi.
Jika standar kriteria sebanyak 14 item itu ada penyesuaian dengan kondisi kemiskinan saat ini, besar kemungkinan, kata dia, jumlah warga miskin DKI jauh lebih besar dari angka yang ditetapkan BPS sebanyak 157.515 orang.
Untuk penyaluran BLT tersebut, seluruh aparat dari tingkat kotamadya hingga kelurahan dan RT/RW sudah siap. Pada Jumat (23/5) mendatang, seluruh aparat siap mengawal penyaluran bantuan sebesar Rp 100 ribu per kepala keluarga itu. Untuk meminimalisasi terjadinya penumpukan massa, Pemprov DKI juga akan mendirikan posko penyaluran tambahan di sejumlah kantor camat dan lurah di lima wilayah DKI. Sehingga, selain 147 pos yang disiapkan PT Pos, tambahan itu akan menambah kelancaran penyaluran bantuan. Diharapkan, pengambilan BLT dengan cara berdesak-desakan bisa dihindari.
Pembagian kartu BLT tersebut memang sudah dimulai pada Senin (19/5) lalu. Namun, hingga kemarin, pembagian masih terus berlangsung.
Menurut pengakuan warga, meski nilainya sangat kecil dan tidak bisa mengatasi persoalan dengan naiknya harga kebutuhan bahan pokok, bantuan BLT itu sangat membantu. "Daripada tidak dapat. Lumayan lah," ungkap Aji, warga RW 4, Peganggsaan, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurutnya, jika pemerintah ingin membantu rakyatnya, mestinya bantuan tidak hanya dalam bentuk uang tunai. Tapi lebih membuka lapangan pekerjaan. Sebab, jika uang tunai, sekali diterima bisa langsung habis untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi, di DKI, sistem pemberdayaan di DKI melalui program PPMK sudah tersedia. Begitu juga dengan kesehatan gratis melalui kartu gakin atau SKTM. Begitu juga dengan layanan pendidikan gratis. "Yang tidak ada itu lapangan pekerjaan. Banyak lulusan sekolah nganggur," ungkapnya.