Jakarta Mulai Rusuh

Situasi Jakarta mulai tidak kondusif. Sejak dinaikkannya BBM pada Jumat (23/5) pukul 00.00 lalu, aksi penolakan kenaikan BBM meluas. Hampir setiap hari ribuan mahasiswa turun jalan. Sejumlah elemen kampus di Ibukota tak henti-hentinya meneriakkan penolakan kenaikan BBM itu. Satu kerusuhan telah terjadi. Mahasiswa kampus Universitas Nasional (Unas) bentrok dengan aparat kepolisian yang dikerahkan Polres Jakarta Selatan dan dibantu Polda Metro Jaya. Aparat kepolisian menyerbu kampus yang terletak di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan itu. Sejumlah fasilitas kampus dirusak. Ratusan mahasiswa yang kebetulan berada di kampus dipukul, ditendang dan dihajar tanpa ampun. Sebanyak 100 mahasiswa ditahan di Polres Jakarta Selatan dan akhirnya sebanyak 73 mahasiswa dinyatakan sebagai tersangka dengan tuduhan menimbulkan kerusuhan dan mengancam keamanan. Baik Kapolda Metro Jaya Kombes Pol Adang Firman maupun Kapolri Jenderal Sutanto berdalih, penyerbuan itu untuk membela diri dan menegakkan hukum dan mengendalikan keamanan. Bahkan, tidak tangung-tanggung, Kapolri menyatakan aksi tersebut ditungganggi pihak ketiga yang ingin memanfaatkan situasi yang berniat mengadu domba antara mahasiswa dengan pemerintah.
Rektor Unas pun tak terima atas kejadian tersebut dan melaporkan kepada Kombnas HAM lantaran aparat telah melakukan pengrusakan dan kekerasan di area kampus yang notabene otonom.

Belum usai kasus Unas, ratusan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) tak ingin ketinggalan. Mereka juga menggelar aksi massa di kampusnya yang terletak persis di jalan protokol. Kerusuhan pun terjadi. Mahasiswa dan aparat terlihat bentrok yang berujung kejar-kejaran. Karena kesal, mahasiswa melempari aparat dengan berbagai benda keras yang ditemukan di sekitarnya. Batu, kayu, botol dan bom molotov dilemparkan di tengah brikade aparat. Suasana pun mencekam. Namun tak sampai berlarut-larut lantaran aparat tidak mau mengulang kesalahan yang sama saat terjadi penyerbuan di kampus Unas. Seluruh personel ditarik dari lapangan.
Justru, suasana semakin tidak terkendali. Ratusan mahasiswa semakin brutal. Jalan Letjend Sutoyo diblokir. Ribuan pengguna jalan tidak bisa melintas. Begitu juga puluhan angkot dan bus kota antarkota terpaksa berhenti operasi. Ribuan penumpang pun telantar. Pemblokiran terjadi sekitar pukul 16.00 hingga pukul 22.00 dan berlanjut tadi pagi pukul 07.30 hingga pukul 11.00. Aparat setempat pun kembali menenangkan massa dibantu rektor UKI. Aksi pemblokiran pun bisa dibubarkan.
Di tempat berbeda, terutama di Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, ratusan angkutan umum juga mogok kerja. Para sopir itu menolak operasi lantaran tidak ada ketegasan tarif dari pemerintah sejak ada kenaikan BBM. Sementara, inisiatif menaikkkan tarif yang dilakukan para sopir banyak ditolak mentah-mentah oleh para penumpang. Para sopir pun frustasi. Sementara para pengusaha angkutan umum yang tergabung dalam Organda juga tidak mau tahu nasib para sopir. Para pengusaha menolak ikut menanggung biaya operasi lantaran setoran yang diberikan para sopir terlalu rendah. Sehari hanya Rp 150 ribu.
Dua hari sudah ratusan angkutan umum mogok. Di antaranya, angkot 09 dan 09 A jurusan Tanah Abang-Kebayoran Lama dan M 11 jurusan Tanah Abang-Meruya, B 03 jurusan Meruya-Grogol, B 17 jurusan Kebayoran Lama-Grogol, metromini 24 jurusan Srengseng-Slipi, M 11 Tanah Abang-Meruya, metromini 92 Ciledug-Grogol, metromini 91 Tanah Abang-Batusari serta KWK B 14 jurusan Rawabuaya-Grogol.
Mogoknya sejumlah angkutan umum tersebut memang membuat lalu lintas lancar. Tidak seperti biasanya yang selalu langganan macet lantaran banyak yang ngetem atau menaikkan atau menurunkan penumpang sembarangan. Namun, akibat mogoknya angkutan umum, ribuan penumpang yang biasanya memanfaatkan jasa angkutan menjadi telantar. Sebagai gantinya hanya ada ojek yang mematok tarif gila-gilaan.
Tidak diketahui pasti kapan aksi mogok bakal berakhir. Meskipun, Organda DKI sendiri telah memberikan jaminan tidak mogok seperti yang disepakati saat rapat bersama dengan Dinas Perhubungan DKI di kantor Jatibaru, Jakarta Pusat kemarin. Sebab, antara sikap sopir yang mogok dengan pengusaha angkutan umum yang tergabung dalam Organda memiliki kepentingan yang berbeda. Pengusaha enggan menanggung biaya operasional yang membengkak. Seluruhnya diserahkan kepada sopir. Sementara, di sisi lain, para penumpang menolak tarif yang dinaikkan secara sepihak oleh para sopir.
Menyikapi aksi mogok puluhan angkot dan bus kota itu, Pemprov DKI tidak bisa berbuat banyak. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo hanya berjanji akan mengantisipasi kejadian tersebut dengan mengerahkan armada tambahan dari TNI, Polri dan bus pegawai.
Selain itu, pengoperasian busway juga akan ditambah. Jika pada hari biasa hanya sampai pukul 22.00, akan dioperasikan hingga pukul 00.00. Begitu juga dengan kereta api. Pemprov akan meminta PT KA Daops I untuk bisa memperpanjang jam operasi KA. Jika pada hari biasa hanya beroperasi hingga pukul 20.30, diminta bisa beroperasi hingga pukul 00.00. "Pengerahan bus cadangan itu plan C atau plan terakhir jika tarif tak kunjung bisa ditetapkan. Tapi itupun tak mampu melayani seluruh layanan yang ada," tambah Kepala Dinas Perhubungan DKI Nurachman.
Anehnya, meski gejolak sosial telah terjadi, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) serta Organda DKI sendiri tak kunjung menyerahkan usulan tarif angkutan umum kepada Gubernur.
Menurut Ketua DTKJ Edi Toet Hendratmo, belum ditentukannya tarif angkutan umum tersebut lantaran banyak faktor yang harus dibahas. Seperti kajian sosial dan ekonomi. "Besok sore (sore ini) dibahas. Kenaikan tarif bukan cara tepat. Tapi tidak ada cara lain. Diharapkan bisa sampai di tangan Gubernur Kamis atau Jumat," ungkapnya.
Belum usai mogok angkot, ribuan buruh di DKI juga tak ketinggalan. Mereka mengancam akan turun jalan dan mogok kerja jika tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi tidak dinaikkan 30 persen. Saat ini UMP ditetapkan Rp 972.604 dan dituntut bisa naik menjadi Rp 1,3 juta.
Menurut Gibson Sihombing, salah satu anggota Dewan Pengupahan dari unsur Asosiasi Pekerja Indonesia, penetapan kenaikan UMP DKI itu harus ditetapkan maksimal pada Juni mendatang. Sebab, dengan kenaikan BBM sebesar 28,7 persen, beban yang ditanggung para buruh semakin besar. Hal itu mengingat asumsi penetapan UMP 2008 salah satunya didasarkan pada tarif angkutan umum. "Hitung-hitungannya per bulan Rp 300 ribu atau satu hari Rp 10 ribu. Tapi kalau tarif angkot naik, kan beban semakin berat," ungkapnya.
Apalagi, penetapan itu didasarkan pekerja lajang dan tidak pernah dipikirkan nasib para pekerja yang sudah berkeluarga. Jika harus menunggu kenaikan UMP tahun depan, para buruh harus menanggung beban selama tujuh bulan.
Koordinator Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Syawal Harahap menyatakan, jika tuntutan kenaikan UMP tidak segera ditetapkan sebesar 30 persen, para buruh akan turun jalan. Aksi pemanasan akan mulai digelar pada 29 Mei mendatang. Aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan terhadap situasi ekonomi yang kian sulit.
Idealnya, dengan adanya kenaikan BBM, upah buruh sudah harus ditetapkan minimal Rp 1,3 juta atau sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Tahun 2007, KHL DKI sebesar Rp 1.055.000. Namun, UMP hanya ditetapkan 92 persen dari jumlah tersebut atau sebesar Rp 972.604.
Koordinator Serikat Pekerja Nasional (SPN) Endang Sunarto, jika kenaikan UMP tidak segera ditetapkan, beban para buruh akan semakin berat. Dari hasil survey yang digelar di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan, sebelum kenaikan BBM saja, beban buruh setiap bulan harus nombok Rp 900 ribu per bulan. Untuk menambal kebutuhan, banyak di antara para buruh yang menyandera kartu kredit. Lantaran tidak bisa membayar tagihan, banyak yang rela di-PHK agar mendapat pesangon.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, tuntutan kenaikan UMP itu sah-sah saja dilakukan. Namun, dewan pengupahan juga harus mengikuti prosedur dengan segera membahas dan mengusulkan kepada Pemprov DKI. "Kalau itu menjadi tuntutan, ajukan saja secara resmi," ungkapnya.
Menyikapi antisipasi adanya kerusuhan aksi massa, Polda Metro Jaya, TNI, Pemprov DKI dan forum rektor merapatkan barisan. Rapat besar-besaran digelar di Balaikota. Diperkirakan, rapat akan berlangsung hingga nanti malam pukul 00.00.
Miris. Itulah komentar yang bisa aq katakan. BBM telah dinaikkan. Seluruh aset milik anak negeri telah dijual. Kilang minyak diserahkan kepada Amerika. Dalam negeri tak mampu mengendalikan harga minyak. Pemerintah hanya bisa menjual minyak mentah dengan harga yang sangat murah. Begitu minyak jadi, harus dibeli dengan harga yang sangat mahal. Kita telah terjajah di negeri sendiri akibat tangan-tangan penguasa yang mementingkan kepentngannya sendiri.
Anehnya, mantan presiden megawati yang dulu juga pernah menaikkan BBM dan menjual aset juga teriak2 menolak kenaikan BBM. Persis seperti tak pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Begitu juga Gus Dur. Semua orang ingin memanfaatkan situasi. Semua orang ingin meneguk simpati dan popularitas demi pemilu 2009. Rakyat, apalagi rakyat kecil dan miskin hanya bisa tersedu-sedu dan menyesali situasi yang tak mungkin akan kembali seperti dulu. Lalu siapa yang bakal membela mereka? hanya kalian yang masih punya hati nurani yang bisa menjawabnya.

Balaikota saat magrib jelang pertemuan forum rektor, Polda metro dan pemprov DKI bahas situasi terkini Jakarta, 27 Mei 2008