Busway Nunggak Rp 23,4 Miliar

Armada Dikurangi, Penumpang Dikorbankan

Terganggunya pelayanan angkutan masal busway ternyata tidak hanya dipicu murni persoalan operasional di lapangan. Buruknya managemen juga ikut membuat pelayanan angkutan eksklusif tersebut terganggu. Pasalnya, pengurangan armada yang selama ini terjadi akibat masih nunggaknya Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta terhadap biaya
operasional busway kepada operator. Total tunggakan sebesar Rp 23,4 miliar untuk koridor IV hingga koridor VII. Headline Harian INDOPOS, 16 Agustus 2008.
Menurut Direktur Operasional Teknik Jakarta Trans Metropolitan (JTM)I Gusti Ngurah Oka, tunggakan yang belum dibayarkan BLU tersebut terhitung selama dua bulan mulai Juni hingga Juli. Dari jumlah tunggakan Rp 23,4 miliar itu, sebanyak Rp 10,2 miliar untuk koridor IV dan VII serta koridor V dan VI sebesar Rp 13,2 miliar. Akibatnya,
operator terpaksa tombok agar busway tetap bisa operasi dengan normal. "Hingga saat ini pun belum ada kejelasan kapan akan dibayar," tegasnya kemarin.
Menurutnya, untuk menekan jumlah pembayaan, jumlah armada yang dioperasikan juga dikurangi. Tentu saja hal itu membuat pelayanan menjadi terganggu. Sebab, saat ini, saja, dengan armada sebanyak 138 unit untuk koridor IV hingga VII, masih belum mampu mengangkut seluruh penumpang yang ada. Akibatnya, penumpukan penumpang sering terjadi di sejumlah halte. Apalagi, headway (jarak tempuh antara satu bus dengan
bus berikutnya) saat ini masih berkisar antara tujuh hingga 10 menit.
Menurut Direktur Keuangan JMT Maringan Arwan, seharusnya, segala hal yang terkait dengan pelayanan tidak diganggu gugat. Untuk mengurangi pembayaran tidak lantas harus mengurangi armada. Sebab, jika ada penumpang yang telantar, operator selalu yang dikambinghitamkan. "Kalau Pemprov DKI tidak segera membereskan persoalan ini, kami bisa saja berhenti operasi. Sebab, keuangan semakin menyusut," keluhnya.
Sementara itu, Direktur BLU Transjakarta Drajat Adiyaksa belum bisa dikonfirmasi terkait tunggakan busway selama dua bulan senilai Rp 23,4 miliar itu.
Menurut ketua komisi D Sayogo Hendrosubroto, nunggaknya pembayaran biaya operasional busway dari BLU ke operator sangat disayangkan mengingat subsidi yang dikucurkan setiap tahun jumlahnya cukup signifikan. Tahun ini saja Pemprov mengucurkan subsidi Rp 263 miliar. Hal itu belum lagi tambahan kucuran lainnya. Sehingga, jika ada tunggakan yang menyebabkan pelayanan terganggu apalagi hingga
telantar, pihaknya sangat menyayangkan.
Menurut juru bicara FPKS Igo Ilham, untuk membenahi managemen busway harus ada perombakan secara mendasar atas organisasi dan manajemen Transjakarta. Pihaknya mendesak Pemprov segera membenahi sistem pengelolaan busway secara profesional. Untuk membenahi managemen BLU, mau tidak mau harus diubah menjadi perusahaan yang independen. Perusahaan tersebut bertanggungjawab langsung secara penuh kepada Gubernur DKI Jakarta. "Kalau saat ini tidak maksimal lantaran sebagai UPT di bawah Dishub," terangnya.
Persoalan yang menimpa busway memang bukan sekali itu saja. Sebelumnya, pada awal Juni lalu, sejumlah halte busway sempat diputus paksa oleh PLN juga akibat menunggak pembayaran tagihan listrik selama berbulan-bulan. Kemudian, masih pada bulan yang sama, SPBG di Daan Mogot, Jakarta Barat juga sempat disegel akibat pengelola nunggak membayar tagihan hingga Rp 3,8 miliar kepada Pertamina. (aak)